PANCASILA SEBAGAI IDE DOMINAN MAHASISWA

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia (RI). Falsafah ini mengalami berbagai macam interprestasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa, demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi Pancasila. Kita bisa lihat beberapa contoh konkret terdekat perihal perongrongan ideologi Pancasila itu dalam mekanisme sistem demokrasi yang termanifestasi dalam pemilihan umum (pemilu), misalnya. Apa yang terjadi atau teraplikasi dalam sistem pemilu dewasa ini jelas sekali tidak lagi mengedepankan aspek yang bernuansa pancasilais seperti pengambilan keputusan secara musyawarah, melainkan menggunakan pengambilan keputusan secara voting (suara terbanyak), yang merupakan pola-pola yang diadopsi secara mentah dari sistem pemilu yang ada di Amerika. Maka, apa yang disebut sebagai “manipulasi politik” tadi bisa teridentifikasi dari satu contoh sistem pemilu di Indonesia ini.

Hal ini adalah gambaran dalam skala besar tentang bagaimana ideologi Panacasila itu tidak lagi menjadi prioritas utama atau bahkan bukan lagi menjadi ide dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam skala yang lebih kecil, kita juga bisa melihat pudarnya semangat Pancasila itu di dalam institusi pendidikan yang ada, terutama dalam pola kebiasaan dan proses dialektika berkehidupan yang dijalankan oleh mahasiswa.

Pancasila dalam kehidupan kampus ini telah masuk ke fase yang membuat Pancasila telah terkikis, ini ditandai dengan sikap “pragmatis” mahasiswa di kehidupan kampus maupun di kehidupan sosial, tidak sedikit fenomena mahasiswa yang terlihat apatis terhadap ketimpangan sosial mulai dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di wilayah kampus.

Bukankah salah satu fungsi mahasiswa yang memiliki muntahan nilai pancasila adalah agen of change (agen perubahan). Artinya jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan itu adalah salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhnya dengan harapan bahwa suatu hari mahsiswa dapat menggunakan disiplin ilmunya dalam membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik ke depannya dengan berlandaskan nilai-nilai dari Pancasila untuk menjadi lebih baik ke depannya.

Mahasiswa adalah instrumen penting dalam proses pendewasaan bernegara, oleh karena itu mahasiswa harus/wajib menjembatani suara rakyat untuk sampai pada pemerintah.

Hal hal yang menunjang semua itu adalah kesadaran sosial dan sikap intelektual (kepekaan serta kesadaran tentang kehidupan masyarakat, mengerti keadaan yang berkenaan, perlu diadakan komunikasi).

Hari ini hal-hal yang menyangkut fungsi mahasiswa telah dihilangkan secara perlahan-lahan/sengaja? lewat program kerja kampus (otonomi kampus), di mana mahasiswa telah diikat dengan sistem kegiatan akademis yang bobrok yang membuat mahasiswa mulai tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya, oleh karena itu sebagai masyarakat yang memiliki daya intelektual yang tinggi dan sebagai bangsa yang tidak lagi bodoh harusnya kita telah bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan acuan untuk memainkan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apa yang menyebabkan sehingga  sikap mahasiswa cenderung ke arah pragmatis? Menguatnya skema “kapitalisasi pendidikan” lewat unsur-unsur atau instrumen kebijakan kampus yang sangat “liberalistic”, yang termanifestasi melalui  Undang Undang (UU) Tentang Pendidikan Tinggi pada tahun 2012, pasal 64, dan 65 yang mengatur otonomi perguruan tinggi  yang akhirnya mengarahkan mahasiswa ke arah “pragmatis atau mencari keuntungan semata. Jelas ini merupakan sebab yang paling pokok yang mengarahkan mahasiswa menjadi lebih bersikap “pragmatis” secara akademis maupun secara sosial. Pasalnya, UU ini merupakan peraturan yang tidak lagi mengamalkan falsafah pendidikan Indonesia itu sendiri. Karena tujuan pokoknya yang justru mengarahkan pendidikan untuk bermuara ke arah kebutuhan bidang usaha kerja. Bukan lagi bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dikehendaki oleh Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan juga UU 2003 yang berlaku sebelumnya, yang sayangnya tidak lagi berlaku sehubungan dengan hadirnya UU “cacat” tahun 2012 ini.

Kalau kita kembali pada waktu-waktu sebelumnya di dalam sejarah Indonesia. Salah satu tokoh Intelektual kenamaan Indonesia, Tan Malaka pernah mensyaratkan tujuan dari pendidikan dengan tiga poin yang sangat substansial, di mana tujuan adanya pendidikan adalah mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Sekarang mari kita bandingkan tujuan yang diinginkan oleh UU Tahun 2012 dengan tiga tujuan pendidikan dari Tan Malaka ini. Apakah keduanya relevan atau justru bernegasi satu sama lain?

Pada poin pertama, Tan Malaka menjelaskan bagaimana dunia pendidikan seharusnya mempertajam kecerdasan. Kecerdasan ini bisa dibayangkan dan dimengerti sebagai cara berpikir yang sistematis dan mendasarkan logika-logika yang masuk akal atau rasional dalam ukuran-ukuran kecerdasan itu sendiri. Dalam tahapnya, kesemua hal ini tentu saja tidak didapatkan dari metode belajar yang tidak mengakomodasi adanya sebuah sistem pembelajaran yang mendukung rangsangan cara berpikir, lebih spesifik lagi, cara berpikir ilmiah apabila kita membicarakan pendidikan akademis.

Luputnya bahan ajar “Filsafat Ilmu” dalam sebagian besar kurikulum dunia pendidikan Indonesia, yang merupakan syarat terpenting untuk membentuk cara berpikir sistematis dan kemudian juga menjadi jalur paling potensial untuk membentuk kecerdasan mahasiswa, praktis merupakan satu komponen untuk kemudian dijadikan sebagai bahan tuduhan kenapa kurikulum pendidikan Indonesia tidak dapat mempertajam kecerdasan. Di luar dari maksud banal dibentuknya UU  Tahun 2012 yang jelas sekali merupakan usaha untuk memperkeruh keadaan dunia pendidikan Indonesia yang tanpanyapun pendidikan itu sendiri telah rusak dan masuk ke dalam lembah hitam ketidakbecusan akibat kurikulum warisan rezim otoriter-birokratis-kapitalistik-militeristik Orde Baru (Orba).

Kecerdasan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kemahasiswaan dimana kecerdasan bukan cuma hal akademik maupun organisasi tetapi lebih bersifat universal sehingga mampu untuk melihat gejala/ketimpangan yang terjadi dalam kampus maupun luar kampus. Kecerdasan adalah modal utama mahasiswa dalam menjalani kehidupannya untuk bisa menjadi intelektual sejati sementara untuk tujuan pendidikan UU tahun 2012 lebih mengarah  ke sikap yang individualistik dikarenakan aturan kampus yang berlaku lewat UU tahun 2012 yang menjelaskan kampus berhak membuat aturan sendiri.

Dalam poin kedua, Tan Malaka menyatakan “memperkuat kemauan” yang artinya masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya ketika menyadari bahwa kecerdasan adalah modal utama dalam berpikir mahasiswa harus mampu mempertanggung jawabkan apa yang menjadi pengetahuannya misalnya adanya penerapan sistem birokrasi kampus yang tidak pro mahasiswa yang mengakibatkan fungsi mahasiswa tidak sesuai jalur yang diinginkan maka di situlah kemauan yang dimaksudkan Tan Malaka untuk bisa menggunakan kecerdasan itu sebagai bentuk perlawanan untuk bisa mengubah atau menghapuskan aturan yang tidak pro mahasiswa, dan untuk skala yang lebih luas lagi ketika aturan itu sudah menyangkut masyarakat Indonesia dan tidak pro rakyat, mahasiswa harus menaikkan tensi kemauan berjuangnya untuk bisa melakukan pembaruan dalam hal aturannya yang tidak mementingkan rakyat.

Dalam poin ketiga, Tan Malaka menegaskan lagi kepada masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa pada khususnya harus mampu untuk memperhalus perasaan yang artinya mahasiswa memiliki kepekaan secara terdidik dalam melihat dialektika sosial dan menggunakan nalar kritis agar tidak menggunakan perasaan semata dalam berjuang atau menyelesaikan masalah pribadi sehingga menunjukan kedewasaan berpikir maupun betindak, yang nantinya tidak membuat semangat perjuangannya akan menurun atau bahkan menghilang.

Lewat pernyataan di atas kita mengetahui bahwa tujuan pendidikan yang diinginkan intelektual Indonesia kita adalah cerminan dari nilai Pancasila yang tidak mendorong kita menuju arah yang sifatnya berorientasi kepada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan kolektif karena kepekaan sosial yang timbul akibat kehalusan perasaan tadi. Tidak juga mengarahkan kita pada sikap “pragmatis” (orientasi kerja) – sebagaimana dimaksudkan dalam UU Tahun 2012 dimana tujuan pendidikan adalah untuk kebutuhan bidang usaha – melainkan justru merangsang sikap yang paling logis dari falsafah pendidikan Indonesia: mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dalam hal lain dapat dikatakan juga sebagai semangat mencari substansi ilmu (non-pragmatis). Hal-hal ini praktis menghasilkan konsekuensi yang mana mahasiswa tidak lagi bersifat masa bodoh terhadap keadaan (apatis) karena dalam diri setiap mahasiswa selalu tumbuh sikap observatif dalam memandang realitas sosial baik secara parsial maupun universal.

sehingga tidak melenceng dari falsafah hidup berbangsa dan bernegara kita yaitu pancasila, oleh karena itu tujuan pendidikan yang dinyatakan Tan Malaka tetap berada pada jalur pancasila karena memiliki sikap gotong royong yang tinggi.

Penulis : Sumitro Atmojo Sastrawardaya

(Pengurus LMND Kom.ATIM Makassar)

 

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*