Bentrok Dengan Aparat, Puluhan Massa Luka Dalam Aksi Pencabutan 13 Izin Usaha Pertambangan Depan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara

massa aksi di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara

Lmnd.or.id, Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawoni (FRSBW) melaksanakan aksi di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara menuntut pencabutan 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wawoni Konawe Kepulauan, (6 Maret 2019).

Dalam Orasinya Ical selaku Kordinator lapangan menyampaikan bahwa 13 perusahaan pemegang izin IUP sudah mengantongi izin eksplorasi dan operasi produksi sejak tahun2013 dibawah kepemimpinan Lukman Abunawas sebagai bupati dan kini sebagai wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Adapun ke 13 perusahaan tersebut dalam proses eksplorasi dan produksinya mengindahkan kewajiban perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat serta efek lingkungan yang ditimbulkan dari proses penambangan. Sejak Sulawesi dijadikan sebagai sentral investasi disektor perkebunan dan pertambangan dalam program MP3EI maka saat itupulah perusahaan menanamkan sahamnya. Meskipun disatu sisi tegas Ical pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara ditopang oleh 2 sektor ini tetapi sama sekali tidak meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Tanah Rakyat hanya dijadikan sebagai lahan eksploitasi dalam mengakumulasi keuntungan bagi pemilik perusahaan. Selain itu perusahaan juga abai terhadap penyerapan  tenaga kerja Lokal untuk posisi-posisi strategis dan minimnya kesadaran perusahaan terhadap lingkungan.

Selain itu, Ical menegaskan bahwa pertambangan juga dijadikan lahan bisnis politik bagi elit-elit politik dalam proses pengeluaran IUP dengan mengabaikan asas dan kewajiban perusahaan. Seharusnya dalam proses pengeluaran IUP pemerintah harus tetap berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 dimana bumi, Air, udara dan seluruh kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh negara demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Artinya pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. Gerakan rakyat hari ini sebagai bentuk ketidak terimaan masyarakat dalam proses penambangan yang setiap hari dan bulannya kekayaan alam mereka di rampas terus menerus. Tidak ada kata lain selain kita melawan segala bentuk penindasan dan penghisapan untuk perbaikan kehidupan ekonomi rakyat dengan jalan menuntut dicabutnya 13 IUP milik perusahaan.

Dalam aksi ini, massa aksi direpresif oleh oknum aparat kepolisian dan SATPOL PP yang menyebabkan puluhan orang terluka. Beberapa korban sempat mendapatkan pukulan dan tendangan dari aparat yang seharusnya mengawal dan menjaga massa aksi tetapi malah bertindak brutal dan anarkis yang mengindahkan kemanusiaan terhadap massa aksi.

Adapun 13 perusahaan pemilik IUP antara lain : PT Cipta Puri Sejahtera, PT Hasta Karya Megacipta, PT Investa Kreasi Abadi, PT Gema Kreasi Perdana, PT Natanya Mitra Energi, PT Derawan Berjaya Mining, PT Bumi Konawe Mining, PT Kimco Citra Mandiri, PT Alotama Karya, PT Konawe Bakti Pratama, dan PT Pasir Berjaya Mining.

Bung Pram

 

 

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*