Gelar Aksi, LMND Menuntut Bangun Demokratisasi Kampus, Hentikan Komersialisasi Pendidikan

Lmnd.or.id,- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menggelar aksi di depan KEMENRISTEKDIKTI Jl. Sudirman pintu I senayan dengan isu utama “Membangun Demokratisasi Kampus, hentikan Komersialisasi Pendidikan, Kamis (9/8/2018).

Aksi ini mulai berlangsung pada pukul 13.20 WIB dari titik kumpul massa bergerak menuju titik aksi sambil menyampaikan orasi politik dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk menjaga semangat perjuangan. Dalam orasinya Ismaun Ismail menuturkan bahwa dunia pendidikan hari ini sangat mengkhawatirkan dan berada pada jurang kapitalisasi. Tujuan pendidikan sudah jauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi diarahkan pada komersialisasi dan dijadikan sebagai lahan mengakumulasi modal. Penyebabnya tidak lepas dari bentuk kapitalisasi sektor publik untuk mendapatkan keuntungan semaksimal-maksimalnya dengan membuat regulasi-regulasi. Sejak berlakunya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional hingga UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, terus mendesak agar pendidikan tinggi di Indonesia dikelola sebagai “badan hukum” layaknya korporasi.

Agenda liberalisasi pendidikan terbaca dari upaya melepas tanggung-jawab negara dalam urusan pendidikan, termasuk pembiayaan. Perguruan tinggi dipaksa mandiri, dengan jargon “otonomi”, baik dalam bidang akademik ( penetapan norma maupun kebijakan operasional) maupun non akademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana).

Dalam prakteknya, untuk keperluan pembiayaan, perguruan tinggi dipaksa: mengelola dana abadi, biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa, menciptakan badan usaha, dan kerjasama dengan swasta.

Yang nampak jelas, sebagaimana dianut UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pembiayaan pendidikan mulai dibebankan kepada mahasiswa atau orang tua/pihak yang membiayai mahasiswa. Kita akhirnya mengenal sistim Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang besaran biaya/tarif per mahasiswa dihitung dari kemampuan ekonominya. Alhasilnya, ada pengelompokan atau kelas-kelas tarif biaya pendidikan sesuai kemampuan ekonomi orang tua/pihak yang membiayai mahasiswa Ujar Ismaun Ismail selaku Ketua LMND DKI Jakarta.

Selain itu kawan Jems dalam orasi politiknya menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah dan birokrasi universitas banyak mendapat protes dari gerakan mahasiswa didalam kampus. Mulai dari biaya UKT, kenaikan biaya kuliah SPP dan BPP yang signifikan tiap tahunnya bagi Universitas swasta. Kenaikan biaya pendidikan ini semakin menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak serius dalam membenahi dunia pendidikan serta pemerintah tak memiliki kuasa dalam mengontrol biaya pendidikan. pengontrolan biaya pendidikan bukan hanya dimulai dengan pelabelan standarisasi akreditasi universitas tetapi juga harus memiliki standarisasi biaya pendidikan yang mampu diakses oleh seluruh rakyat Indonesia agar supaya mampu memberikan pendidikan yang berkeadilan, ilmiah dan demokratis sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Protes ini disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak pro terhadap mahasiswa dan selalu mendapat represifitas dari pihak keamanan dan birokrasi kampus dalam bentuk sanksi. Sanksi-sanksi ini sangat beragam mulai pencabutan status mahasiswa, Skorsing dan bahkan di Drop Out seperti yang terjadi di UNHAS,UMI, UNTAD,UMSU,UNNES menurut beberapa sumber media. Pemerintah lewat KEMENRISTEKDIKTI harus mengevaluasi secara menyeluruh dan memiliki kontrol kepada universitas yang memberikan sanksi kepada mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa UNTAD dalam dua pekan terakhir ini memprotes kebijakan kampus serta mengusulkan adanya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pancasila malah status kemahasiswaanya dicabut. 

Setelah bergantian menyampaikan orasi politiknya, massa aksi diterima masuk oleh pihak Kemeristekdikti dibidang hukum. Dalam tanggapannya pihak pemerintah sangat mengapresiasi aspirasi yang disampaikan dan akan ditindaklanjutin dalam pertemuan secara organisasional antara pengururs LMND dan pihak kemenristekdikti. Selain itu pemerintah meminta data-data mahasiswa yang mendapat sanksi didaerah-daerah serta mengumpulkan informasi-informasi tentang  kebijakan birokrasi yang bertentangan dengan konstitusi.

Setelah aspirasinya diterima massa aksipun membacakan pernyataan sikapnya dengan tuntutan sebagai berikut :

  1. Cabut UU 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan UU PT No.12 tahun 2012
  2. Cabut status penonaktifan kawan Neny Setyawati dan mahasiswa lainnya di Universitas Tadulako Palu
  3. Evaluasi dan Tolak Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT)
  4. Tolak Hadirnya Perguruan Tinggi Asing di Indonesia
  5. Berikan kebebasan mahasiswa dalam berlembaga dan menyampaikan aspirasi
  6. Wujudkan pendidikan gratis, Ilmiah dan Demokratis serrta dapat diakses oleh seluruh rakyat
  7. STOP represifitas dan kriminalisasi terhadap gerakan-gerakan mahasiswa.

 

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*