LMND NTB Gelar Aksi Menuntut Turunkan Harga Kebutuhan Pokok

LMND.or.id,Mataram-  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) menggelar aksi demonstrasi pada pukul 10.37 yang mulai star dari depan kampus UIN mataram menuju kantor KPU provinsi, DPRD Provinsi serta kantor gubernur provinsi NTB, senin (15/1/2018). Aksi ini sebagai pra kondisi dalam pelaksanaan parade menangkan pancasila.

Dalam orasinya Aita Lestari selaku kordinator aksi menyatakan didepan kantor KPU Provinsi bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus menunjukkan politik yang demokratis, bersih, jujur dan mengedepankan gagasan programatik untuk mengatasi persoalan-persoalan rakyat  serta mampu melahirkan pemimpin berkualitas yang jauh dari politik transaksional. Pemimpin yang dilahirkan nanty betul-betul pemimpin atas kehendak mayoritas rakyat serta mampu menerapkan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai pancasila agar tercapai tujuan masyarakat adil dan makmur.

Setelah orasi beberapa saat, perwakilan komisioner KPU Provinsi bapak Suhardi Soud langsung menerima massa aksi serta mengajak untuk bersama-sama dalam mengawal pelaksanaan pilkada yang bersih dan demokratis.

Selanjutnya masa aksi bergeser ke kantor DPRD Provinsi NTB dan menyampaikan orasinya. Dalam orasinya Nuskin selaku Ketua wilayah LMND NTB menyatakan bahwa hari ini situasi bangsa Indonesia berada dalam situasi kritis dimana kebijakan pemerintahan Jokowi – JK dalam menaikan harga kebutuhan pokok  sangat mencederai rakyat serta menegaskan pemerintahannya dengan haluan ekonomi neoliberalisme. Kebijakan ekonomi neoliberalisme kontradiktif dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Mulai dari kebijakan penghapusan subsidi Listrik, Gas LPJ, BBM dengan dalih membebani rakyat. Selain pemotongan subsidi pemerintah juga gemar melakukan kebijakan impor pangan mulai dari beras, daging, Kedelai, susu yang sangat merugikan rakyat menengah kebawah. Impor beras yang dilakukan pemerintah sama saja mengkhianati petani yang sebentar lagi akan memasuki musim panen. Dengan impor beras maka pasar-pasar akan dibanjiri beras impor yang hanya menguntungkan korporasi swasta (tengkulak) serta merugikan petani dengan harga gabah akan jatuh. Kebijakan ini kami nilai sebagai kebijakan anti TRISAKTI dan NAWACITA ujar Nuskin.

Massa aksipun saling bergantian dalam orasi. Tidak lama kemuddian Kabag HUMAS DPRD meminta 7 delegasi untuk masuk dalam ruang aspirasi, Namun tak satupun anggota DPRD menemui massa aksi. Lantaran kecewa massa aksipun melakukan pemeriksaan ruangan anggota DPRD yang nampak kosong. Kemuddian massa aksi keluar dari kantor DPRD dan sempat ada tarik menarik dengan aparat.

Setelah dari kantor DPRD masa aksi meneruskan long march menuju kantor Gubernur NTB untuk menyampaikan tuntutannya. Adapun tuntutan masa aksi antara lain :

  1. Turunkan harga kebutuhan dasar rakyat.
  2. Tolak beras Impor
  3. Bangun Pilkada berdaulat dan Bersih dan
  4. Tolak privatisasi dunia Pendidikan.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*