Peringati May Day dan HARDIKNAS, LMND Tarakan Mengadakan Dialog Publik

Foto dialog publik yang sedang berlangsung di dalam gedung KNPI kota Tarakan

LMND.or.id, Ratusan peserta yang berasal dari beberapa organisasi mahasiswa dan buruh memadati gedung KNPI kota Tarakan untuk menghadiri acara dialog publik yang diadakan oleh pengurus LMND Kota Tarakan. Dialog publik ini sebagai bentuk respon dalam momentum May Day dan HARDIKNAS dengan mengangkat tema Laksanakan pasal 33 UUD 1945, Wujudkan pendidikan gratis, Ilmiah dan demokratis yang diselenggaran pada tanggal 4 Mei 2019.

Kegiatan dialog ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan Mars LMND dan dilanjutkan dengan sambutan ketua LMND kota Tarakan Moch. Aswan. Dalam sambutannya Aswan mengungkapkan tentang pentingnya pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan perekonomian nasional di tengah-tengah gempuran sistem ekonomi kapitalisme. Jiwa dan semangat pasal 33 UUD 1945 harus dikembalikan semestinya dan mengingatkan pemerintah agar konsekuen menjalankannya dalm bentuk kebijakan-kebijakan pro rakyat. Mengabaikan pasal 33 UUD 1945 berarti mengabaikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia karena dengan haluan ekonomi kapitalistik maka membiarkan segelintir orang dan pasar menguasai perekonomian nasional untuk kepentingan akumulasi kapitalnya. Situasi ekonomi sekarang sangat mengkhawatirkan dimana 1% menguasai kurang lebih 48% aset kekayaan bangsa yang menyebabkan kesenjangan sosial terus melebar. Kesenjangan sosial ini menyebabkan sebagian besar rakyat Indonesia tidak mampu mengakses kebutuhan dasarnya khususnya sektor pendidikan.

Situasi pendidikan nasional hari ini cukup mengkhawatirkan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: akses pendidikan, Regulasi, kualitas pendidikan, infrastruktur pendidikan, kurikulum pendidikan, anggaran pendidikan dll. Dari beberapa faktor diatas penyebab utama sektor  pendidikan adalah komersialisasi pendidikan, dimana pendidikan menjadi sektor komersil dalam mengakumulasi profit serta melepaskan tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia. Diakhir sambutannya Aswan panggilan akrabnya menyerukan kepada seluruh peserta agar saatnya pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.

Setelah sambutan, acara dialogpun dimulai dengan menghadirkan tiga pemantik yakni , H.M. Boni Ponto selaku Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan serta pak Eko Edi Sucipto selaku Dinas ketenagakerjaan dan perindustrian dan Muh. Asrul (Sekretaris Jendral EN LMND).

Dalam penyampaian pak boni menjabarkan tentang sejarah lahirnya lembaga pendidikan dari zaman kolonialisme sampai reformasi sekarang. Menurutnya seiring perkembangan zaman sistem pendidikan dan lembaga pendidikan selalu bertransformasi dengan perkembangan teknologi dan menunjukan hal positif. Mulai dari pengalokasian anggaran 20% dari APBN untuk sektor pendidikan serta beberapa kebijakan pemerintah kota tarakan yang merupakan bagian dari provinsi terbaru di Indonesia yakni Kalimantan Utara. Selain itu beliau juga menyampaikan tentang perkembangan sektor pendidikan di kota tarakan serta beberapa kebijakan pemerintah pro rakyat agar pendidikan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu pak eko menyampaikan soal pertumbuhan ekonomi  dan situasi perburuhan di kota tarakan. Dimana dinas ketenagakerjaan dan perindustrian sangat memperhatikan nasib buruh dan kesejahteraannya. Hari ini Upah minimum kota (UMK) sebesar kurang lebih 3,5 juta sebagai standar upah buruh di kota Tarakan. Fokus kerja sekarang adalah mensinergikan pembangunan industri dengan penyerapan tenaga kerja serta meminimalisir persoalan-persoalan buruh dan pemilik perusahaan di kota tarakan. Beliau juga sangat terbuka jika ada laporan-laporan tentang persoalan buruh agar  segera mendatangi kantornya untuk didiskusikan dan diselesaikan. Buruh yang ada di tarakan harus dikuatkan secara skill, pengetahuan, ketrampilan serta penguasaan teknologi untuk menyambut revolusi 4.0 yang sudah digalakan oleh pemerintah Indonesia.

Kemudian pemantik terakhir asrul sapaan akrabnya menjabarkan tentang pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. UUD 1945 sudah empat kali diamandemen. Proses amandemen UUD ini tidak terlepas dari kepentingan kapital di Indonesia bahkan mereduksi semangat dan cita-cita UUD 1945 tersebut khususnya pasal 33. Didalam pasal 33 perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan  yang artinya bahwa perekonomian menjadi usaha bersama baik keluarga, kerabat, teman untuk bisa mengangkat tingkat perekonomiannya. bentuk praktisnya seperti koperasi. Jika koperasi ini dibangun dan dikelola bersama untuk kepentingan bersama maka akan memperbaiki tingkat perekonomian bagi pengelolanya. Pengelolaanya harus bersama.

Selain itu pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk kepentingan rakyat. Artinya seiring perkembangan industri sebagai cabang produksi negara harus mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Kenapa karena negara punya kewenangan tersebut. Tetapi hari ini mayoritas cabang-cabang produksi dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan modal bahkan kekuasaan modalnya mampu mengalahkan kekuasaan negara. Negara kita hari ini sudah tidak memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi serta sangat mudah didikte oleh negara-negara kapitalis yang menjarah kekayaan alam bangsa Indonesia serta dipasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi,air,udara dan yang terkandung didalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Artinya kekayaan alam kita tidak boleh dikuasai segelintir orang atau kapital untuk kepentingan mereka.

Yang perlu ditekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak anti terhadap asing tetapi perusahaan asing yang membangun industrinya dalam negeri harus dikontrol oleh pemerintah serta mampu menerapkan alih teknologi dan meningkatkan skill serta keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia.

Semangat pasal 33 UUD 1945 sangatlah anti terhadap kapitalisme serta memiliki cita-cita sosialisme dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Selain itu Asrul juga menyoroti tentang situasi pendidikan hari ini, mulai dari regulasi pendidikan yang pro liberal seperti UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, UU PT No. 12 tahun 2012 serta beberapa peraturan pemerintah yang memberikan keleluasaan bagi modal masuk dalam lingkungan pendidikan yang melepaskan tanggung jawab negara terhadap pendidikan dengan menjadikan pendidikan berbadan hukum dan memberikan hak otonomi dalam mengelola keuangan. Dampak dari kebijakan ini antara lain akses pendidikan kita yang bisa dilihat dari APK pendidikan hanya 31,8%, kualitas pendidikan yang semakin hari semakin turun dilihat dari (akreditasi kampus,kualitas tenaga pengajar, Jumlah lulusan dan serapan tenaga kerja tiap tahun, kurikulum pendidikan), Kebijakan UKT yang mulai membebani masyarakat, Demokratisasi kampus yang dibungkam, Biaya pendidikan setiap tahunnya naik 10%, infrastruktur pendidikan yang belum merata, pergeseran orientasi pendidikan serta tujuan pendidikan yang sudah tidak memanusiakan manusia dan berpikir merdeka. Persoalan diatas menjadi persoalan bangsa dan negara hari ini serta tidak bisa diselesaikan dengan hanya menghadirkan PTS dan dosen dari luar negeri, kebijakan student loan, guru impor dll tegasnya.

Dialog diakhiri dengan sesi tanya jawab serta ditutup dengan cloosing statment para pembicara.

Dialog publik ini dipandu oleh moderator saudara Yosef doni Langodai.

 

Bung Pram

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*