Posko Menangkan Pancasila (PMP) DKI Jakarta Gelar Aksi Tolak PERMENKES No. 51 Tahun 2018

Lmnd.or.id,  Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Posko Menangkan Pancasila (PMP)  DKI Jakarta yang merupakan gabungan dari organisasi LMND, SRMI dan APi Kartini menggelar aksi di depan Istana merdeka menuntut di cabutnya Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 51 tahun 2018 tentang Pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam jaminan kesehatan nasional.

Kesehatan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan dan jaminan kepada masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945. Pembangunan Sumber daya manusia harus dititik beratkan pada pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya konfigurasi berdasarkan kemampuan ekonomi rakyat, artinya pemerintah harus mampu menyediakan pelayanan semaksimal kepada rakyat dengan mengeluarkan kebijakan maupun peraturan yang berpihak kepada rakyat kecil.

PERMENKES No. 51 tahun 2018 justru menambah kontradiksi baru dalam pelayanan kesehatan dengan penetapan pengenaan urun dan selisih biaya yang akan menambah beban rakyat dan sulitnya mendapatkan pelayanan maksimal di Rumah sakit akibat kebijakan ini yang tidak lepas dari dampak berlakunya BPJS ujar kordinator aksi Della.

Selain itu, Dalam orasinya Ketua umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharuddin Upa menegaskan bahwa Permenkes yang lahir dari amanah pasal 81 dari ayat 1 – ayat 4 dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu dimana pasal ini menguraikan tentang Urun Biaya dalam pelayanan kesehatan

peraturan ini akan menimbulkan kerugian terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan rawat inap dan melakukan peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya.

Kebijakan urun biaya ini bisa jadi celah diarahkannya peserta oleh oknum apabila kamar sesuai haknya tidak tersedia atau penuh. Celah urun biaya ini berpotensi menjebak dan menambah beban peserta ketika membutuhkan perawatan yang seharusnya tidak perlu dan peserta tidak mengetahuinya.

Kategori jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan (kecurangan) jaminan kesehatan hanya terkait peningkatan kelas perawatan dan urun biaya serta dikecualikan bagi peserta PBI.

Padahal kecurangan bisa saja terjadi dan bermacam hal, bisa karena tidak prosedural, tidak kompeten dan tidak tersedianya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan. Realitanya dengan banyaknya peserta PBI dan peserta mandiri kelas 3 ternyata tidak ditunjang dengan ketersediaan kamar kelas 3 sesuai aturan Permenkes minimal 20 % dari jumlah total tempat rawat inap.

Banyak rumah sakit yang lebih memilih membangun kamar VIP dan VVIP dari pada kamar kelas 3 atau kelas 2 yang secara kalkulasi lebih banyak pesertanya dari segment ini. Merujuk dari Permenkes ini juga kemungkinan besar kamar VVIP bisa dihapuskan ujarnya.

Selain itu Besaran urun biaya bukan hanya untuk rawat inap saja tetapi juga rawat jalan . Untuk rawat jalan berkisar antara 10.000 sampai 20.000 sesuai kelas RS dalam sekali kunjungan atau paling tinggi 350.000 untuk paling banyak 20 kunjungan dalam 3 bulan. Untuk rawat inap dikenakan 10% setiap rawat inap dihitung dari total tarif INA-CBG’s atau maksimal 30 juta rupiah.

Jenis pelayanan yang dapat menimbulkan kecurangan itu ditetapkan Kemenkes yang nantinya peserta diharuskan melakukan urun biaya.

Ini berarti ada pengeluaran dana lebih bagi peserta BPJS kesehatan selain iuran yang dibayar setiap bulan atau ketika mendapatkan denda akibat menunggak iuran. Jaminan sosial semakin jauh dari filosofinya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan malah bisa memiskinkan masyarakat dan ini tidak bedanya seperti system Asuransi yang di tawarkan perusahaan Asuransi swasta tegasnya.

Dalam orasinya Naslat Latupono menambahkan bahwa Peserta dapat meningkatkan kelas perawatan di rumah sakit maksimal satu tingkat lebih tinggi dari kelas kamar hak peserta dan dikenakan pembayaran selisih biaya atas kenaikan itu.

Regulasi ini juga membuka peluang adanya pelayanan rawat jalan eksklusif dalam fasilitas khusus yang terpadu diatas standart tanpa harus menginap di rumah sakit. Kenaikan kelas itu dikecualikan bagi peserta PBIN, PBID dan peserta PPU yang terPHK beserta anggota keluarganya.

Hanya naik satu tingkat tentu sangat merugikan bagi peserta PPU yang perawatannya bisa sampai ke kelas VIP dengan menggunakan sistem CoB yang telah disepakati dengan perusahaan.

Aturan ini juga semakin membuka celah pemanfaatan oknum untuk menjebak peserta agar naik kelas dan bersedia membayar urun biaya. Oknum bisa saja memanfaatkan kepanikan, ketidaktahuan atau kesalahan peserta untuk naik kelas yang sebenarnya bisa dihindari.

Selisih biaya bisa juga dijadikan jalan pintas bagi fasilitas kesehatan untuk menangguk untung demi menutup biaya operasional atas keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS kesehatan.

Adanya pelayanan khusus yang bersifat eksklusif juga menjadikan BPJS tidak bisa melakukan monitoring serta menjadikan tingginya kesenjangan hak kesehatan, yang di era SJSN ini tujuannya menstandarisasi pelayanan kesehatan. Peserta terPHK PPU beserta keluarganya perlu mewaspadai dan mengantisipasi karena sudah terbiasanya di mendapatkan kamar kelas 2.

Setelah bergantian orasi massa aksipun membacakan pernyataan sikapnya dan membubarkan diri dengan tertib.

Penulis : Bung Pram

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*