Semakin Meluas Dukungan Terhadap Masyarakat Wawoni Cabut 13 IUP Perusahaan Datang Dari Front Solidaritas Masyarakat Palu

Font Solidaritas (LMND,WALHI, JATAM, IP2MM, AMKM, HPMKT) untuk Masyarakat Wawoni Konawe Kepulauan pada saat aksi didepan KAPOLDA Sulawesi Tangah

Lmnd.or.id, Front Solidaritas mahasiswa Palu menggelar aksi solidaritas di depan kantor POLDA Sulawesi Tengah untuk menyuarakan tuntutan terhadap pencabutan 13 IUP tambang yang beroperasi di Wawoni Konawe Kepulauan provinsi Sulawesi Tenggara dan mengusut tuntas pelaku korban represifitas aparat terhadap massa aksi di depan kantor gubernur yang menyebabkan puluhan terluka pada hari Jum’at (8/3/2019).

Dalam orasinya Taufik Madja selaku Kordinator aksi menyampaikan bahwa protes yang dilakukan oleh masyarakat wawoni menjadi perhatian besar dalam pengolaan sumber daya alam kita, khususnya  dalam dunia pertambangan. Dalam hal ini khususnya pemerintah yang diberikan kewenangan  memberikan rekomendasi dan menerbitkan IUP, perlu mempertimbangkan asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, manfaat dan keadilan kepada masyarakat sekitar, keseimbangan alam, serta berwawasan lingkungan bukan hanya memikirkan keuntungan yang dinikmati oleh segelintir orang maupun korporasi tanpa memiliki efek dalam peningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap masyarakat sekitar tambang.

Sementara itu perwakilan LMND dalam orasinya menegaskan bahwa Kekayaaan alam yang dimiliki bangsa ini tidak boleh  dieksploitasi terus menerus oleh segelintir orang (1% menguasai 54%  kekayaan alam bangsa) yang menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin melebar dan menurut kami jauh dari semangat dan jiwa Pasal 33 UUD tahun 1945. Penguasaan segelintir orang ini sebagai penyebab utama dari ketimpangan serta kesenjangan sosial. Ketimpangan yang terus melebar seperti luka yang terus-menerus mengangah tidak akan pernah mampu diatasi jika masih tetap mengadopsi sistem ekonomi neoliberlisme. Perlawanan rakyat terhadap beberapa persoalan tidak lepas dari dampak sistem neoliberalisme yang menyebabkan kemiskinan, ketimpangan, PHK, pengangguran, penguasaan tanah dan keberpihakan oknum aparat dalam melindungi perputaran modal.

Wawoni Konawe Kepulauan seharusnya tidak dijadikan sebagai lokasi pertambangan karena berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara No 2 Tahun 2014 pasal 39 bahwa Kabupaten Konawe Kepualuan tidak diperuntuhkan untuk kawasan pertambangan melainkan hanya di peruntuhkan kawasan pertanian dan perikanan dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Konawe Kepulauan tahun 2018 bahwa wilayah Konawe Kepulauan sangat rawan bencana longsor dan banjir yang terjadi setiap tahunnya ujar Nanda.

Selain itu tambah Nanda Represifitas aparat terhadap gerakan rakyat Wawoni didepan kantor gubernur semakin mengisyaratkan keberpihakan pemerintah dan oknum aparat kepolisian terhadap korporasi dengan mengindahkan tugas serta tanggung jawab mereka sebagai pengayom masyarakat. Oknum aparat harus menghentikan tindakan represifitas mereka dalam mengamankan jalannya demonstrasi oleh setiap gerakan mahasiswa dan rakyat dimanapun berada.

Diakhir orasinya, meminta kepada KAPOLDA Sulawesi Tenggara agar segera mengusut tuntas kasus represifitas oknum aparat terhadap puluhan massa aksi yang menyebabkan mereka terluka ujar Nanda.

Setelah orasi bergantian massa aksipun membacakan pernyataan sikapnya dan segera membubarkan diri dengan tertib.

Bung Pram

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*