Inilah Waktunya

Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.Bung Karno.

Beberapa hari belakangan, kabar bahwa Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Energi dan  Sumber Daya Mineral (ESDM), yang telah memberikan jaminan kepastian kepada PT Freeport Indonesia (FI) untuk perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 2021 banyak diberitakan oleh media massa. Jauh sebelum masa renegoisasinya, sebagaimana terdapat dalam UU N0. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, yang seharusnya pembahasannya dilakukan pada 2019 nanti.

Meskipun secara eksplisit hal itu ditepis langsung oleh Presiden Jokowi. Terlepas dari benar atau tidak kabar tersebut. Diskursus mengenai keberlanjutan kontrak PT FI menjadi hal yang sangat penting.

Sejatinya, keberadaan Freeport di Indonesia juga perlu dikaji ulang oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut telah 48 tahun berada di Indonesia. Tetapi, tidak memberikan dampak yang berarti terhadap ekonomi bangsa Indonesia. Papua masih merupakan daerah miskin dan tertinggal di Indonesia. padahal, sebagaimana amanat UUD 1945, bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan perhitungan yang diolah dari beberapa sumber, keuntungan PT Freeport Indonesia dalam satu hari rata-rata mencapai USD 20 juta. Apabila dijumlahkan 30 hari, maka keuntungan  Freeport dalam satu bulan mencapai USD 600 juta, dan jika dijumlahkan dalam satu tahun, maka keuntungan yang diperoleh oleh PT Freeport Indonesia rata-rata  sebesar USD 7,2 miliar. Jika Freeport berada di Indonesia sudah 48 tahun (1967-2015), maka keuntungan yang sudah didapatkan Freeport selama berada di Indonesia adalah sebesar USD 345,6 miliar. parahnya, bangsa Indonesia hanya mendapatkan 1 % atas keuntungan yang sangat fantastis tersebut, 99 % keuntungan dinikmati oleh korporasi asing.

Jika kekayaan tambang yang berlimpah tersebut dimiliki oleh Indonesia, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia dapat terjamin. Bahkan, Indonesia juga tidak akan terjerat utang yang semakin memperburuk perekonomian negara. Karena utang luar negeri dari lembaga bantuan dana asing, sejatinya hanyalah instrumen untuk menjerat bangsa Indonesia agar mudah untuk dikendalikan.

Freeport juga berulangkali telah melanggar konstitusi bangsa Indonesia. PT FI tersebut tidak menghormati produk hukum yang berlaku di Indonesia salah satu diantaranya tentang pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (Smelter) di dalam negeri.

Freeport juga menghina perundangan yang ada di Indonesia dengan tidak bersedia membayar royalti sebesar 3,75% yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012. Dengan besaran royalti yang sesungguhnya tidak seimbang dengan keuntungan yang didapatkan, Korporasi milik Pengusaha Amerika Serikat tersebut masih saja berkelit dan hanya memberikan royalti sebesar 1 % semenjak peraturan tersebut diundangkan. Baru setelah MoU Juli 2014 PT FI bersedia untuk membayar royalti emas sebesar 3,75 %.

Dengan kata lain, PT FI selama ini mengingkari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. dalam hal ini sangat jelas bahwa PT Freeport Indonesia tidak menghargai kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, yang punya otoritas penuh dalam menjalankan konstitusinya dan menjalankan peraturan di tanah airnya sendiri. Atas nama kontrak karya, Freeport menginjak-injak kedaulatan bangsa Indonesia.

Niat pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan negoisasi ulang terhadap Freeport harus dipertimbangkan kembali. Karena ketentuan-ketentuan yang dihasilkan oleh negoisasi tersebut hanya akan menghasilkan pembagian persentase divestasi. Sejatinya, divestasi sangat berbahaya bagi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Karena wewenang yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal ini sebagai pemilik tidaklah penuh dan  hanya dihitung berdasarkan kepemilikan saham. Apalagi pasca hantaman pelemahan ekonomi global membuat cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia merosot tajam. Dengan begitu, kemampuan untuk melakukan divestasi dipastikan akan sangat rendah, dan hanya akan menghasilkan persentase yang kecil dalam kepemilikan kekayaan tambang tersebut.

Dengan momentum berakhirnya kontrak Freeport pada tahun 2021, seharusnya menjadi bahan pertimbangan ulang bagi Pemerintah Jokowi-JK. Dengan berakhirnya kontrak, Indonesia dapat memeroleh kepemilikan 100% atas kekayaan tambang tersebut. Itulah momen kedaulatan sepenuhnya bangsa Indonesia dalam pengelolaan tambangnya. Waktu yang tepat untuk menghitung kembali aset yang dimiliki dan melakukan penataan ulang untuk pengelolaan yang berbasis kemandirian dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk bangsa Indonesia sebagaimana mandat Pasal 33 UUD 1945. Jika pun harus melibatkan perusahaan swasta (dengan catatan meprioritaskan perusahaan dalam negeri untuk penguatan industri nasional), skema pengelolaan yang harus dijadikan prinsip adalah kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan.

Dengan begitu juga komitmen Jokowi-JK untuk meneguhkan kembali jalan ideologis bangsa dapat terpenuhi, yakni komitmen untuk kembali pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, UUD 1945, dan TRISAKTI.

Bahwa Jokowi-JK dalam pemerintahannya akan sejalan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni Indonesia adil dan makmur, tanpa penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Berdasar pada Pancasila yang merupakan dasar dan arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Jokowi-JK juga menggunakan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia dalam menggapai cita-cita besarnya.

Selanjutnya, menggunakan jalan Trisakti sebagai dasar pemahaman untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Trisakti menjadi prinsip dasar, basis, dan arah perubahan dalam menerapkan kebijakannya. Jalan yang berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia. Bangsa yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam pergaulan internasional.

Hendri Kurniawan

Sekretaris Jenderal Eksekutif Nasional-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND)

 

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*