Pendidikan Sebagai Instrumen Pembebasan

Lmnd.or.id,- Pendidikan adalah instrumen pembebasan seperti yang termuat dalam preambule UUD 1945 yakni :”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.perdamaian dan keadilan sosial”

Muatan preambule UUD 1945 merupakan ketegasan dalam membentuk sebuah pendidikan yang Demokratis atau memanusiakan manusia tanpa penindasan manusia atas manusia, Mewujudkan masarakat yang adil & Makmur yang dicita-citakan oleh pendahulu.

Kemudian tegasan pasal dalam UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelengarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan serta ketaqwaan yang berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan warga negara Indonesia. Namun nyatanya semangat tersebut tidak terealisasikan. Dalam UUD pendidikan dipegang oleh negara dengan kata lain pemerintah, Parahnya pemerintah sepakat untuk masuk ke dalam bagian World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994 dengan konsekuensi Indonesia harus ‘tunduk’ kepada aturan-aturan pokok yang ditetapkan dalam perjanjian General Agreement on Trade in Service (GATS). Pada perjanjian tersebut terdapat 12 sektor jasa yang dimasukan dalam komoditas perdagangan jasa internasional, termasuk pendidikan. Inilah awal dibukanya ‘keran’ komersialisasi dan liberalisasi pendidikan Nasional dalam wujud penetrasi asing.

Kemudian juga dengan lahirnya UU  No 12 tahun 2012 yang memberikan hak otonom kepada lembaga swasta yang mengelola sektor pendidikan.

Pemerintah yang telah melepaskan tangan dalam sektor pendidikan merupakan sesuatu yang problematis, bidang strategis pendidikan sebagai tempat mendulang ilmu pengetahuan diberikan kepada swasta akan berimbas pada semakin mahal biaya kuliah, kemiskinan semakin meningkat. Mahasiswa dilarang menyampaikan pendapat di depan umum secara lisan maupun tertulis serta perbandingan pengetahuan tidak berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk membayar biaya perkuliahan. Dosen berlaga seperti tuhan sebagai penafsir kebenaran,tidak bisa dikritik,mahasiswa hanya menjadi binatang tanpa dipelihara yang tidak mempunyai  hak berbicara dalam proses perkuliahan. Menurut Paulo Freire: ( pendidikan gaya Bank) siswa sebagai mesin Atm tidak dapat bergerak yang hanya diisi dan ditarik keluar  serta guru dan murid adalah subjek yang menjadi objek adalah pembahasan atau mata perkuliahan.

Sebuah pendidikan yang memanusiawi adalah bagimana guru dan murid bersama melakukan dialog guna membahasa persoalan yang terjadi di sekitarnya,ini malahan murid dijadikan objek bagaikan batu yang tak bisa bergerak sama sekali dalam proses belajar mengajar.

Maju dan mundurnya sebuah bangsa atau negara ditentukan ole pendidikan dan fasilitas umum yang bersifat strategis dengan kata lain pendidikan itu sendiri. Sejatinya pemerintah yang mengelola untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi beban masyarakat. Pendidikan adalah alat sebuah tempat untuk mengakses ilmu pengetahuan dalam memajukan peradaban dunia,bukan alat penindasan manusia atas manusia maka dari itu Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 harus dihapuskan untuk dapat memberikan nuansa-nuansa ilmiah dalam mengembangkan potensi intelektual dalam lingkungan pendidikan.

Apakah Biaya Pendidikan Murah?

Biaya pendidikan di indonesia pada umumnya mencekik kehidupan rakyat kelas bawah sehingga masyarakat kelas bawah sulit untuk mendapatkan sebuah pendidikan pada taraf perguruan tinggi,makan pun tidak cukup bagaimana mau membiayai anaknya untuk sekolah di perguruan tinggi.

Aneh, bangsa ini mau diarahkan kemana apakah kejurang kebodohan apakah kejurang kepintaran, kalau kejurang kepintaran maka pemerintah wajib memberikan pendidikan gratis untuk rakyat guna atas kepentingan bangsa yang kita cinta ini, ketika pemerintah selalu menjunjung tinggi swasta yang tidak punya kehendak besar untuk kemaslahatan rakyat,maka yang terjadi adalah apa yang digubris oleh Eko prasetyo dalam bukunya” orang miskin dilarang sekolah” secara substansi adalah dikarenakan biaya pendidikan terlalu menggunung, akibatnya banyak masyarakat tingkat bawah atau akar rumput tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik,iya memang gitu ketika Washington consensus direalisasikan.

Bagaimana Demokrasi Di Kampus ?

Hak untuk bebas adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat kembali oleh siapapun,Hak kebebasan manusia kemudian dimuat dalam peraturan undang-undang sebagai salah satu yang diakui dalam konstitusi bernegara dan pemerintah wajib untuk melindungi dan orang lain dapat menghargai hak tersebut. Dalam peraturan negara UUD 1945 (Pasal 28E ayat 3) berbunyi setiap orang berhak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat akan tetapi nyatanya yang terjadi secara praktis kebebasan dibatasi oleh lembaga pendidikan. Dalam pendidikan formal kebebasan dipahami sebagai  hak bebas hanya dimiliki oleh birokrat maupun tenaga produktif(dosen) sementara orang-orang yang melawan karena hak kebebasan mereka dibatasi diancam oleh birokrat kampus dan sekutunya.

Pendidikan formal kota makassar pada beberapa kampus adalah pendidikan yang tidak begitu demokratis,mahasiswa menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis diancam dengan berbagai cara oleh birokrat. Dalam proses belajar mengajar kebebasan mahasiswa sebatas mendengar, mahasiswa dijadikan patung tidak bernyawa sementara dosen sebagai penafsir kebenaran yang tidak bisa dikritik serta kebebasan hanya milik dosen. Mahasiswa dengan celana robek tidak diberikan untuk mengikuti proses pembelajaran. Kebebasan menyatakan pendapat depan kampus dicap serta diberikan sanksi oleh birokrat dengan berbagai cara mulai dituduh sebgai komunis dan bahkan diberikan sanksi skorsing serta DO lantaran menyampaikan kritikan terhadap sistem dan penyelenggaraan  pendidikan.

Beberapa mahasiswa dari beberapa universitas mendapatkan sanksi seperti Universitas Islam Makassar(UIM), mempertanyakan masa jabatan Rektor mereka di Drop-Out dari kampus. Kemudian juga mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang melakukan demonstrasi depan fakultas untuk mempertanyakan terkait uang praktek mereka yang sangat mahal dibilang komunis.

sikap yang dilakukan oleh birokrasi merupakan sikap sewenang-wenang artinya Tindakan yang dilakukan oleh birokrat kampus merupakan tindakan yang tidak demokratis karena demokrasi yang digubris oleh Jean-Jacques Rousseau bahwa kepentingan minoritas disingkirkan oleh mayoritas tidak ada lagi sebuah kebebasan.disini maksud saya mayoritas adalah para birokrat dan minoritas adalah mahasiswa.Tidak hanya birokrat,begitupun dalam lembaga kemahasiswaan pada khususnya lembaga internal kampus(BEM) bila di pandang lebih jauh ternyata tidak jauh beda dengan sikap birokrat juga. Lembaga kemahasiswaan merupakan sebuah lembaga yang konon katanya sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan penampung aspirasi mahasiswa/i setempat ternyata yang terjadi adalah berkembangnya sistem tuan dan hamba,yang tidak memiliki nilai-nilai demokrasi.

Kebebasan dibatasi dalam ruang lingkup menentukan hak kebebasan.yang lebih parahnya lagi massifnya ego bendera yang dipertontonkan sehingga persatuan di kubu mahasiswa tidak ada sama sekali.

Secara substansi dalam organisasi kemahasiswaan atau (BEM) membatasi ruang gerak pada regenerasi untuk memperoleh ilmu pengetahuan diluar dari kampus ataupun diberikan kebebasan sesuai pilihan tuan. Si Tuan yang selalu benar,tidak bisa dibantah dan hamba sebagai alat yang dipekerjakan demi kepentingan si raja(Tuan). Masalah yang sering terjadi dalam sistem tersebut adalah si hamba tidak dapat menentukan haknya.

Dari berbagai problematika dalam kehidupan kampus merupakan suatu hal yang dikonstruksi oleh sistem yang berbau kapitalistik yang tidak memperdulikan pengembangkan potensi sumber daya manusia sampai pada jenjang manusiawi karena ketakutan mereka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan oleh mahasiswa merupakan sebuah ancaman bagi mereka. Sehingga potensi manusia merdeka menjelma manusia serakah.

Kehidupan kampus seharusnya menerapkan sistem menurut pemikir Mazhab franfurt(Jurgen habermas:buku komunikatif) yaitu komunikatif bebas aktif tanpa mendominasi satu sama lain, artinya dalam komunikatif tidak dapat saling membatasi atau tidak ada yang diperbudak dan diperalat karena hak kebebasan menentukan pilihan adalah suatu hal dimana mencari jati diri sebagai  manusia yang merdeka,oleh sebab menurut Derrida Dekonstruksi (dibongkar). Sistem yang pola pikir yang individualistik harus dilawan.

ketika kita orang-orang yang ditindas tidak melakukan perlawanan terhadap mereka yang menindas hak kebebasan.maka konsekuensinya perbudakan akan lebih menjadi-jadi hingga mahasiswa sebagai manusia menjadi binatang yang tidak memiliki pengetahuan,dan dibodohi terus menerus oleh mereka yang menindas.Solusinya melepaskan diri dari kukungan lembaga kemahasiswaandan melawan sistem liberal birokrat karena ketika tidak melepaskan diri dari lembaga(BEM) maka kita tidak dapat melawan birokrat karena lembaga tersebut berdiri dibawah naungan birokrat kampus.atau lembaga (BEM) sehingga setiap kali pertarungan presiden BEM para birokrat juga ikut mengintervensi,kenapa? Untuk memenagkan orang yang sepaham dengan watak kapitalistik mereka.

Lalu apa yang diperbuat oleh kaum progresif ?

Kaum proresif penentu arah jalannya sebuah perubahan,dengan kekuatan yang besar,sebelum kekuatan itu dibangun alangka baiknya egosentrisme dibuang dilautan biru yang tak akan timbul kembali. Keberanian merupakan jiwa kehidupan ketika itu tidak ada, percuma engkau hidup karena didepan sana pasukan bermental modal telah berdiri,mencoba mundur tapi pertimbangan harga diri. semahal berapa harga dirimu?kalau semahal kue yang dijual di tokoh lebih baik angkat kaki dengan bengkok,Lalu pulang ambil selimut tidur beralasan bantal,itu senang kan dengan harga diri kok seperti kue.

Harga diri adalah jantung kehidupan ketika itu hilang maka dunia tak akan indah selamanya. Jika harga diri masih berdirih kokoh maka pemberontakan adalah solusi terbaik terhadap mereka yang selama ini yang memasifkan ketimpangan.

Penulis : Jamain Labuha (Ketua Komisariat LMND UIT Makassar)

Editor : Bung Pram

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*