Pernyataan Sikap LMND DKI, Terkait Surat Edaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, tentang Pemindahan Operasional Bus AKAP

Pernyataan Sikap LMND DKI Jakarta

Terkait Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 358/1.811, tentang Pemindahan Operasional Bus AKAP Jurusan Jawa Tengah dan Timur

Sudah Hampir 1 tahun Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menerbitkan surat pemberitahuan kepada tujuh terminal, untuk melakukan penutupan loket perwakilan PO Bus, sampai tanggal 28 Januari 2017.

Ini merupakan kelanjutan dari upaya untuk memusatkan operasional bus, khususnya rute Jawa Tengah dan Jawa Timur di Terminal Pulogebang, di mana pemindahan unit busnya sudah dilakukan sejak Juni 2016 lalu.

Pemindahan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 358/1.811, tentang Pemindahan Operasional Bus AKAP Jurusan Jawa Tengah dan Timur, ke Pulogebang. Yang mengakibatkan beberapa terminal sepi dari hilir mudik para penumpang yang datang dari luar kota Jakarta. Nampak jelas terlihat terutama di 2 Terminal Grogol dan Terminal Rawa Buaya, dimana efek yang ditimbulkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup di dua terminal ini mengalami penurunan penghasilan serta bertambahnya jumlah pengangguran di wilayah sekitar terminal tersebut dimana masyarakat sekitar tersebut rata –rata pedagang kakilima tukang parkir dan pengamen.

Efek dari surat edaran tersebut mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran di kota Jakarta, masyarakat yang menggantungkan hidupnya di dua terminal ini rata-rata ber KTP DKI Jakarta, dimana masyarakat yang menggantungkan hidup mulai dari pegawai Perusahaan Otobus (PO), Pedagang, Pengamen dan sebagainya di terminal Grogol berjumlah 400 orang, 80% dari jumlah ini semuanya ber KTP DKI Jakarta di terminal rawa buaya berjumlah 396 orang 70% warga terminal Rawa Buaya ber KTP DKI jakarta dengan demikian atas kebijakan tersebut mengakibatkan bertambahnya rakyat miskin di kota. Dampak dari bertambahnya jumlah rakyat miskin akan berefek terhadap meningkatnya angka tindakan kriminal di sekitaran daerah tersebut.

Bukan hanya itu saja permasalahan yang timbul disekitaran terminal, ada juga beberapa keluhan yang masuk dari penumpang terkait surat edaran tersebut dimana para penumpang harus menempuh hingga 2 kilo meter untuk mencapai terminal Pulogebang dimana memang jaraknya yang jauh serta kerepotan karena berkali-kali naik angkutan umum walaupun sudah ada jalur busway sampai ke Terminal Pulogebong . Maka ini pula yang menyebabkan Pengusaha Otobus pun enggan untuk membuka loket disana.

Kami menilai bahwa Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, bertentang dengan Pasal 28 dari Huruf A sampai dengan Huruf B dimana dalam pasal ini menjamin rakyat atas Hak Pemenuhan kebutuhan hidup serta Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertentangan Pasal 34 ayat 1 berbunyi” Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, ya surat edaran DISHUB mengembarkan bahwa fungsi negara untuk memelihara rakyatnya itu tidak akan tercapai.

Maka dari itu kami yang tergabung dalam Posko Menangkan Pancasila terdiri atas beberapa organisasi yaitu LMND DKI Jakarta, SRMI DKI Jakarta dan Paguyuban BUS AKAP Se DKI menuntut kepada pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk segera “Mencabut Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 358/1.811, tentang Pemindahan Operasional Bus AKAP Jurusan Jawa Tengah dan Timur”. Wujud kesejahteraan sosial, Tegakkan HAM, Menangkan Pancasila.

Sekian surat pernyataan sikap kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Jakarta, 13 Desember 2017

 

Jendral Lapangan Aksi

ALKAUTSAR/ 08111212277

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*