Pernyataan Sikap LMND Terkait Kekerasan Terhadap Mahasiswa UNSRI Palembang

Hapuskan UKT dan Hentikan Neoliberalisme Pendidikan!

Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang, Kamis (3/8), dibubarkan secara represif oleh kepolisian dan pihak kampus. Hal ini adalah salah satu serpihan dari perjuangan mahasiswa Indonesia menolak sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Sejak diberlakukan 4 tahun lalu, melalui Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013, UKT terus menuai badai penolakan dari mahasiswa. Hampir semua kampus bergerak menolak sistem baru pembiayaan pendidikan tinggi ini.

Sejak awal, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menolak pemberlakuan UKT. Hal itu karena: pertama, besaran pembiayaan UKT, yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa, melembagakan praktik diskriminatif dalam dunia pendidikan. Ini membenarkan anggapan akan adanya kasta-kasta dalam dunia pendidikan.

Kedua, pembiayaan pendidikan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa sangat dekat dengan prinsip pasar: segalanya ditentukan oleh daya beli. Ujung-ujungnya, akses pendidikan ditentukan oleh kemampuan ekonomi/daya beli. Padahal, jika merujuk ke Konstitusi, pendidikan adalah hak setiap warga negara.

Ketiga, sejak pemberlakuan UKT, biaya pendidikan justru bertambah mahal. Kendati dibungkus dengan omongan “subsidi silang”, kehadiran UKT tidak meringankan biaya pendidikan. Faktanya, persentase mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu yang tercakup sebagai penerima subsidi sangat kecil.

Merujuk ke Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014, jumlah penerima UKT kelompok I dan II (yang diproyeksikan sebagai penerima subsidi) hanya dipatok 10 persen (masing-masing 5 persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima perguruan tinggi.

Terang sekali, UKT pelan-pelan menggiring penyelenggaraan pendidikan ke dalam logika bisnis. Juga pelan-pelan mendepak tanggung jawab Negara dalam menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional.

Seturut dengan itu, orientasi penyelenggaraan pendidikan juga bergeser. Kurikulum semakin mengabdi pada kepentingan kapitalisme dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Manajemen pendidikan tak ubahnya manajemen perusahaan.

Perubahan orientasi itu juga mengubah dinamika kehidupan kampus. Apa yang dulu dianggap rohnya kampus, yakni kebebasan berpikir dan berpendapat, kini mulai diberangus. Ruang-ruang untuk berserikat dan berekspresi pelan-pelan dipersempit.

Dua kejadian terbaru membuktikan hal itu. Akhir Juli lalu, dua mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) dilaporkan ke polisi karena postingan mereka yang menyindir Menristekdikti terkait kebijakan UKT. Selanjutnya, Presiden Mahasiswa UNSRI juga dilaporkan ke polisi karena mengkritik kebijakan kampus.

Penyelenggara pendidikan nasional, baik regulator (pemerintah) maupun operator (lembaga pendidikan negara/swasta), seharusnya tidak bergeser dari tujuan pendidikan nasional: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, ada tiga prasyarat yang tidak boleh dilupakan: pertama, pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh warga negara, tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi; kedua, penyelenggaraan pendidikan harus ilmiah dan demokratis; dan ketiga, muatan  pendidikan harus memajukan dan memanusiakan;

Karena itu, LMND menyatakan sikap berikut:

  1. Mengecam keras tindakan represif Kepolisian dan pihak Rektorat UNSRI dalam merespon aksi demonstrasi mahasiswa tanggal 3 Agustus lalu;
  2. Hapuskan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  3. Hentikan kriminalisasi terhadap aspirasi kritis mahasiswa;
  4. Wujudkan pendidikan yang terjangkau, ilmiah, humanis dan berwawasan kebangsaan.

Jakarta, 6 Agustus 2017

Bangun Persatuan Nasional, Hentikan Imperialisme!!!

Eksekutif Nasional

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi

(EN_LMND)

Indrayani Abd.Razak

Ketua Umum

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*