Sikap Politik LMND Terkait Konflik Antara KPK dan Polri

Logo LMNDTrisakti dan Persatuan Nasional untuk Selamatkan Indonesia

Dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik mengarah pada dua lembaga negara yang sedang berseteru. Konflik yang kembali terjadi setelah hampir 6 tahun meredam antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini kembali memanas. Perseteruan tersebut berawal dari kontroversi penunjukkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mendapat protes dan kecaman dari banyak kalangan karena BG diduga terlibat dalam kasus rekening gendut yang melibatkan sejumlah petinggi Polri. Selang beberapa hari, KPK menetapkan BG sebagai tersangka. Dua hari kemudian, Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang diduga terlibat dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Sontak publik dibikin geger dan langsung menjadi headline dibanyak media, seolah jilid kedua dari perseteruan Cicak versus Buaya kembali terulang.

Dalam situasi ini, LMND memandang bahwa persoalan korupsi di Indonesia, hal terpenting dalam melihat persoalan ini yang harus digunakan adalah metode pendekatan sistem ekonomi-politik yang berlaku di negara Indonesia saat ini. Sistem ekonomi-politik neoliberal memberikan peluang terhadap tumbuh suburnya korupsi, hal tersebut karena : 1) liberalisasi politik dan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, dalam hal ini otonomi daerah memberikan banyak peluang bagi tindak korupsi dalam segala lini, segala bidang, dan segala tingkatan; 2) liberalisasi ekonomi memberikan peluang besar modal untuk mengeksploitasi sekaligus berpotensi terjadinya gratifikasi terhadap pemerintahan untuk memudahkan eksploitasi tersebut; 3) egosentris dan watak konsumerisme ditingkatan pejabat maupun masyarakat umum yang diakibatkan oleh liberalisasi budaya.

Pemberantasan korupsi merupakan hal yang mendesak dan penting. lembaga-lembaga negara yang dibentuk dan mempunyai wewenang melakukan tugas tersebut, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan seharusnya punya prioritas untuk menuntaskan kasus-kasus besar yang menyangkut persoalan kedaulatan bangsa. Sesuai dengan garis politik yang dijanjikan Pemerintahan Jokowi-Jk pada saat kampanye dan pelantikannya, yaitu TRISAKTI.

Tahun 2013, KPK mengidentifikasi dari 150 juta hektar pengelolaan hutan, hanya sekitar 11 % yang memiliki izin sesuai dengan peruntukannya. Masih dalam tahun yang sama, Ketua KPK Abraham Samad pernah menyinggung bahwa sekitar 60 % perusahaan tambang tidak membayar pajak dan royalti kepada negara. Sebelumnya, KPK juga membeberkan bahwa terdapat 14 perusahaan migas asing tidak pernah membayar pajak dan royalti. Bahkan, KPK juga mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara mencapai ratusan triliyun rupiah. Dan sampai saat ini, kelanjutan penangan kasus tersebut terkesan masih lamban.

Gambaran di atas seharusnya menjadi perhatian, bahwa praktik korupsi yang melibatkan modal asing dan berkaitan dengan eksploitasi atas sumber daya bangsa menjadi fokus utama. Agar tidak terjebak dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dengan kepentingan politik pendek. Sehingga, ruang pemberantasan korupsi tidak terkesan sempit, bahkan cenderung hanya menjadi instrumen politik pihak tertentu semata.

Begitupun Institusi Polri, sebagai lembaga negara jangan sampai terjebak dalam kepentingan politik sempit, dan menjadi instrumen politik golongan tertentu yang hanya menjadi kepentingan segelintir elite. tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketenteraman rakyat, agar rakyat merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bernegara dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tercukupinya kebutuhan hidup rakyat berarti kesejahteraannya terjamin. Trisakti berkenaan dengan kesejahteraan hidup rakyat, setelah politik berdaulat keadaan ekonomi akan membaik dan budaya akan menemukan kepribadiannya. Polri harus tunduk terhadap kepentingan rakyat, harus tunduk terhadap Trisakti, Pancasila, UUD 1945, dan Polri harus menjadi alat untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan politik Negara Republik Indonesia. Kedaulatan politik hanya mungkin bisa dicapai saat keberadaan imperialisme enyah dari buminya Indonesia.

Dalam hal ini, LMND juga mengkritik atas sikap Presiden Jokowi yang tidak berdaya dan tidak tegas dalam menangani persoalan ini. Dua lembaga yang saat ini berkonflik berada langsung dalam wewenangnya. Seharusnya Presiden dapat mengambil sikap tegas, apabila diantara keduanya serta lembaga-lembaga negara yang lain bergerak melenceng dari cita-citanya dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya, serta termasuk didalamnya Indonesia yang bersih dari korupsi.

Semangat Trisakti harusnya menjadi tekanan Pemerintahan Jokowi-JK dengan implementasi program-programnya yang berpihak terhadap rakyat di segala sektor. Karena dengan Trisakti lah yang akan memberikan jalan bagi bangsa Indonesia keluar dari cengkeraman imperialisme. Sayang jika Pemerintahan Jokowi-Jk yang mempunyai cita-cita besar Trisakti ini tidak digunakan dalam merebut kembali kedaulatan nasional yang selama ini sudah diserahkan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya kepada modal asing.

Dalam situasi cengkeraman imperialisme ini, persatuan nasional menjadi sesuatu hal mutlak yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karenanya, konflik-konflik yang tidak prinsip, atau berdasarkan pada kepentingan yang sempit seharusnya dihindari. Jangan sampai bangsa ini larut dalam politik pecah belah oleh kekuatan imperialis agar mudah untuk dieksploitasi. Dan persatuan nasional anti imperialisme adalah berkenaan dengan sandang, pangan, dan papannya rakyat.

Bangun Persatuan Nasional, Hentikan Imperialisme!!!

Jakarta, 24 Januari 2015

Eksekutif Nasional-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND)

Ketua Umum

Vivin Sri Wahyuni

Sekretaris Jenderal

Hendri Kurniawan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*