LMND.or.id– Munculnya pandemi covid-19 memberi tantangan serius pada pemerintah hampir diseluruh dunia termasuk Indonesia harus lebih aktif menghadapi wabah demi kemaslahatan bersama lewat berbagai peraturan perundang-undangan, pasalnya virus covid-19 merupakan virus baru yang tak kalah mematikan dengan SARS dan MERS.

Data yang dilansir oleh detik.com pada tahun 2002-2003 jumlah kasus terkonfirmasi akibat SARS 8.098 dengan angka kematian 774 korban jiwa, sedang MERS 2012-2019 jumlah kasus terkonfirmasi 2.494 dengan angka kematian 858 korban jiwa, sementara data yang dikumpulkan oleh john hopkins universty menunjukan jumlah kasus covid-19 terkonfirmasi 1.846.680 artinya lebih dari 1,8 juta terinfeksi covid-19. Dari jumlah data tersebut, sebanyak 114.090 pasien atau sekitar 6,18 % dari kasus  meningal dunia akibat Covid-19. Adapun jumlah pasien sembuh telah mencapai 421.722 atau 22,84 %. Data ini menunjukan bahwa negara di hampir seluruh dunia sedang di hantui oleh hantu Covid-19.

Muncul  pertanyaan. Apakah metode PSBB yang di tempuh oleh pemerintah dapat berlangsung secara efektif mengikuti gerak covid-19 yang sedemikian cepatnya atau justru sebaliknya?

Sebelum menjawab pertanyaan diatas, mari kita mengurai secara singkat perkembangan covid pertama kali di indonesia. Awal kemunculan kasus covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang warga Depok, Jawa Barat, positif terinfeksi Covid-19. Setelah selang beberapa mingu kemudian kasus covid-19 kian menyebar secara signifikan, tertanggal 14 April 2020, jumlah kasus sebanyak 4.839 kasus. Dari jumlah yang ada, korban meninggal dunia sebanyak 459 orang dan 426 orang dinyatakan sembuh.

Meningkatnya jumlah kasus covid-19 dari waktu ke waktu menuntut pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah secara resmi menetapkan status kedaruratan Kesehatan masyarakat melalui Kepres No 11 Tahun 2020. Tidak hanya itu, secara resmi pemerintah pun memilih PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

Dalam penerapan PSBB ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sebelum mengajukan permohonan PSBB diantaranya:

Pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Tak sampai disitu, pengajuan permohonan PSBB harus disertai dengan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, Penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi local. Mekanisme permohonan ini mengindikasikan sebuah problem hukum. Dalam kasus Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah daerah tersubordinas pada pemerintah pusat yang diatur oleh Undang-Undang, kewenangan pemerintah daerah djkhususkan pada ruang tertentu dalam hal ini adalah otonomi daerah.  Alhasil, kosekuensi akibat sentralisme penyelenggara PSBB hanya mempersempit responsifitas pemerintah daerah mencegah wabah.

Dengan demikian, metode PSBB yang dipilih pemerintah belum mampu mengakomodir kepentingan pemerintah daerah namun menghambat pencegahan Covid-19 terutama daerah yang belum memenuhi syarat administrasi PSBB, harus menunggu terpenuhinya syarat tersebut, tidak menutup kemungkinan berimbas pada daerah bebas covid-19. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan yang terlalu ketat mengatur lebih rinci penyelenggaraan PSBB. Nasib daerah yang mengajukan PSBB dengan tujuan mencegah berada dalam kondisi ketidakjelasan. Dengan kata lain politik pemerintah  berfokus pasca terjadinya kasus. Sementara ditengah-tengah situasi covid yang sedemikian hebatnya, antisipasi oleh pemerintah diberbagai tingkatan struktural menjadi salah satu faktor penentu  pencegahan covid 19.

Beberapa waktu lalu ada daerah yang mengajukan PSBB namun ditolak oleh Menteri Kesehatan, diantaranya Kota Palangkaraya, Kota Sorong dan Kabupaten Rote ndao dengan alasan belum memenuhi kriteria yang dimaksud. Lalu bagaimana dengan nasib mereka ketika tidak menerapakan PSBB? Bukankah tujuan pemerintah menerapkan PSBB adalah untuk memperkecil penyebaran virus?. metode PSSB hadir bukan untuk mencegah namun untuk menindaklanjuti ketika sudah ada kasus. Jika begitu, pemerintah pusat harusnya memberikan tawaran metode alternatif mengantisipasi ancaman penyebaran virus di daerah-daerah mengingat kewenangan penetapan PSBB hanya ada ditangan pemerintah pusat. Sebagai gantinya pemerintah daerah dibiarkan mandiri mengurusi desease covid-19 yang disisi lain memerlukan anggaran, lalu bagaimana jalan keluar menghadapi pademi covid-19?

Ada dua kemungkinan jalan keluar dalam penanganan covid-19 berjalan efektif; pertama, memberlakukan PSBB secara proporsional ke daerah-daerah dengan melihat kondisi keuangan, demografis, geografis dan atau melakukan revisi terhadap PP No 21 Tahun 2020 dan PMK No 9 Tahun 2020.

Akhir kata tetap waspada dan jangan panik

Penulis : Irfan Rahangiar (Ketua Wilayah LMND DIY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*