OMNIBUS LAW UNTUK SIAPA?

Foto penulis dari kiri Handrianus Puor dan Taufiq Hidayat

LMND.or.id- Pemerintah tengah mencanangkan program deregulasi besar-besaran. Ada 1194 pasal dari 82 undang-undang yang akan direvisi melalui apa yang disebut sebagai metode omnibus law.

Secara teknis omnibus law dalam penyederhanaan proses legislasi dan efisiensi anggaran. Jauh lebih hemat ketimbang prosedur legislasi yang biasa dipakai pemerintah dan DPR selama ini. Ghalibnya revisi Undang – Undang dilakukan secara terpisah untuk setiap Undang – Undangnya, mengingat jumlah materi yang perlu diubah sangat banyak, seperti pernyataan presiden, mungkin saja memerlukan waktu hingga 50 tahun bila memakai prosedur biasa. Disisi lain pemerintah meyakini revisi atas sejumlah peraturan mendesak dilakukan. Proses mengubah undang-undang dalam jumlah banyak akan lebih sederhana melalui pendekatan omnibus law.

Pengubahan atas puluhan Undang – Undang dilakukan melalui satu Undang – Undang perubahan saja. Bandingkan dengan prosedur biasa, bila ada 82 Undang – Undang yang diubah maka ada 82 Undang – Undang perubahan pula. Belum lagi pembahasan yang dilakukan secara terpisah satu sama lain.

Anak kos atau emak-emak se-Indonesia yang teruji dalam menyiasati peningkatan biaya kebutuhan hidup pasti sangat mengerti bahwa nama lain dari metode ini adalah penghematan atas waktu dan biaya. Apa sebab?  Dalam catatan ICW, pada periode 2009 – 2014 pemerintah dan DPR hanya mampu menyepakati rata-rata 10 Undang – Undang dari puluhan rancangan Undang – Undang yang masuk dalam daftar prioritas dan kumulatif program legislasi nasional (prolegnas). Periode berikutnya bahkan menurun 50 %. 

Dalam pengalaman periode 2014 – 2015, FITRA mencatat terdapat Rp. 1,6 triliun dana yang dianggarkan untuk pelaksaan fungsi legislasi (perundang-undangan). Sebagai contoh, pada 2018 fungsi legislasi memperoleh anggaran sebesar Rp. 385 miliar, Rp. 307,1 miliar dialokasikan untuk menyelesaikan 50 RUU prirotitas  dalam prolegnas. Jadi, setiap UU memperoleh Rp. 3,8 miliar.

Pemerintah berencana mengubah 82 Undang – Undang, melalui prosedur biasa berarti ada 82 RUU perubahan yang akan dibahas. Paling tidak diperlukan uang sebesar Rp. 311,6 miliar setiap tahunnya. Metode omnibus law mampu meringkas 82 RUU perubahan menjadi 1 RUU saja. Berarti negara sudah menghemat sebanyak Rp. 307,8 miliar. Sangat menghemat bukan?

Namun, setiap pekerjaan selalu punya segi non teknis, di antaranya segi substansi. 1194 pasal dalam 82 undang-undang dapat dibahas sekaligus dalam 1 RUU perubahan saja, hal itu menandakan adanya kesamaan substansi yang akan diubah dalam 82 undang-undang tersebut. Pernyataan presiden dalam setiap sesi wawancara mengenai omnibus law selalu mengulang – ulang perkataan yang sama: kemudahan berinvestasi. Sebagai perbandingan, Narasi yang dikontruksi pemerintah merefleksikan orientasi politik pemerintahan tersebut. Misalnya Pemerintahan Bung Karno yang membangun narasi revolusi, dengan demikian pemerintahan ini terkualifikasi sebagai  rezim politik revolusioner. Pemerintahan Pak Harto yang dikenal sebagai rezim politik pembangunanisme karena narasi pembangunannya. Sehingga dapat dimengerti bila pemerintahan Jokowi ini cocok dinamai rezim politik investasi. Lebih jelasnya mari kita cermati perkara omnibus law.

Seorang pejabat Kementerian Bidang Perekonomian menginformasikan setidaknya ada 11 klaster yang akan diatur dalam RUU Omnibus Law kelak. Keseluruhan klaster tersebut berisi penyederhanaan perizinan berusaha, Pengenaan sanksi administrasi sekaligus penghapusan sanksi pidana korporasi, Administrasi pemerintahan, Ketenagakerjaan, Pengadaan lahan, Persyaratan investasi, Kemudahan dan perlindungan hukum, Dukungan riset dan inovasi, Kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.

Dari berbagai klaster di atas, beberapa di antaranya melahirkan kontroversi. Isu pertama perihal perizinan. Kontroversi yang berkembang adalah seputar penghilangan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Wajar saja kalau teman-teman penggiat lingkungan dan warga umum lantas khawatir. Bagaimana mengetahui sebuah bangunan aman bagi lingkungan sekitar bila IMB dihapus? Jika benar AMDAL juga dihapus maka sepertinya kita semakin sulit mencegah bisnis yang dapat merusak lingkungan hidup. Bahkan di masa pemberlakuan AMDAL saja masih banyak ditemui dampak buruk sebuah praktik usaha bagi lingkungan. Sejauh ini belum ada klarifikasi dari pejabat pemerintahan mengenai isu ini.

Isu kedua, penghapusan ketentuan pidana korporasi. Isu ini sempat memancing kemarahan banyak pihak. Termasuk petinggi KPK. Setelah mengundang kontoversi luas akhirnya Menteri Hukum dan HAM memberi klarifikasi bahwa ketentuan pidana yang akan dihapus adalah ketentuan pidana yang langsung terkait dengan masalah perijinan. Sanksi pidana bagi persoalan ijin akan diganti dengan sanksi administratif saja. Isu berikutnya yang berpotensi memicu perselisihan adalah soal pengadaan lahan. Menteri Keuangan dalam sebuah kesempatan menyinggung hambatan – hambatan investasi yang berkorelasi dengan pengadaan lahan.

Tingginya angka sengketa agraria yang melibatkan pemerintah, warga dan korporasi menjadi pertimbangan khusus bagi siapa saja yang berniat menginvestasikan modalnya di Indonesia. Berdasarkan catatan KPA, sepanjang 4 tahun pemerintahan Jokowi (2014 – 2018), telah terjadi sedikitnya 1769 konflik agraria. Tahun lalu saja (2018) ada 410  konflik mencakup luas wilayah 807.177,6 hektare dengan 87.568 KK warga terdampak. Uniknya, pemerintah mengatasi persoalan agraria ini lewat pendekatan hukum yang justru semakin memihak korporasi dan pemerintah sendiri. Kacamata kuda (pro investor total) yang dikenakan pemerintah dalam melihat persoalan pengadaan lahan berpotensi memicu peningkatan konflik – konflik agraria di masa yang akan datang. Jelas bukan jika Presiden Jokowi  dan pemerintahannya sedang mengoperasikan rezim politik investasi?

Penulis mempergunakan pendekatan politik hukum untuk menjawab pertanyaan dalam judul ulasan ini. Bukan politik hukum versi administrasi negara sebagaimana dipelajari oleh teman-teman Fakultas Hukum. Tapi politik hukum yang lebih akrab dalam diskusi teman-teman Fisipol. Beberapa puluh tahun lalu, Profesor Mahfud MD, Menkopohukam kita, mengintroduksi sebuah teori yang menjelaskan bahwa hukum merupakan produk dari konfigurasi politik tertentu. Secara sederhana, politik identik dengan kekuasaan dan pada akhirnya berurusan dengan jalinan kepentingan. Kepentingan melekat pada subjek (orang-orang) politik atau siapa saja yang terlibat dalam hubungan kuasa. Dalam konteks omnibus law, para pihak (subjek) yang terlibat aktif di dalamnya semakin memperjelas kemana politik hukum ini mengarah. Subjek aktif omnibus law terlihat dari keanggotaan satgas bersama pemerintah dan KADIN.

Diketuai oleh Ketua KADIN dan diarahkan oleh Menko Perekonomian. Beranggotakan 127 orang yang akan dimintai masukan berkenaan dengan materi RUU Omnibus Law. Keseluruhan anggota berasal dari unsur pemerintahan baik daerah maupun pusat, akademisi, dan perwakilan asosiasi pengusaha. Kalangan pengusaha diwakili sebanyak 38 orang dalam satgas. 22 di antaranya mewakili asosiasi pengusaha bidang tertentu, sementara 16 orang lainnya adalah ketua-ketua KADIN daerah. Sementara pihak lain yang sebenarnya berkepentingan seperti buruh, aktivis lingkungan, komunitas adat, dan sebagainya, tidak terwakili dalam satgas. Meski digadang – gadang bernomenklatur RUU Cipta Lapangan Kerja sekaligus merombak aspek-aspek tertentu dari hukum ketenagakerjaan, perwakilan kelompok buruh tak terwakili dalam satgas.

Demikian pula soal pengadaan lahan, perombakan perijinan yang konon akan membuang instrumen hukum perlindungan warga dan lingkungan hidup, tak terwakili kelompok yang berkepentingan dengan itu. Tinjauan teori politik hukum Profesor Mahfud MD memperjelas bahwa produk hukum yang lahir dari kinerja satgas bersama di atas akan berpihak pada kepentingan kaum pengusaha dan pemerintah. Dugaan ini diperkuat dengan kondisi keanggotaan DPR periode 2019 – 2024 yang didominasi kalangan pengusaha. Berdasarkan penelusuran Tempo dan Auriga Nusantara, sebanyak 262 anggota (dari total 575 anggota DPR) berlatar belakang pengusaha, sementara 247 anggota lainnya memiliki saham di berbagai perusahaan.

Implikasi praktis dari situasi sebagaimana di atas kira-kira seperti ini: hasil kerja satgas omnibus law yang beranggotakan kalangan pemerintahan, pengusaha dan akademisi akan menjadi materi RUU Omnibus Law. RUU yang dirancang menyapu ribuan pasal penghambat investasi tersebut akan diajukan ke hadapan DPR yang juga beranggotakan ratusan pengusaha. Absennya perwakilan kelompok kepentingan lain dalam proses pembahasan ini membuat produk hukum dari poses ini berpotensi hanya merepresentasikan kepentingan satu kelompok kepentingan saja yaitu pengusaha.

Berdasarkan dua pertimbangan yaitu substansi RUU yang bertujuan menghapuskan hambatan investasi dan subjek aktif omnibus law yang didominasi kalangan pengusaha, maka dapat diduga produk hukum (RUU) yang dihasilkan pada dasarnya dipersembahkan bagi kaum pengusaha. Dugaan ini mungkin saja meleset. Untuk memastikannya kita perlu menunggu rilis naskah rancangan Undang – Undang dari pemerintah. Tapi sembari menunggu, seperti kata Bung Hatta: “Jika kau memang cinta, kejarlah. Jika tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika tidak bisa juga, berjalanlah di tempat, setidaknya kita tidak diam.” Artinya jika memang cinta pada sesama Rakyat Indonesia, kita tak boleh diam. Harus ada ikhtiar, paling tidak melancarkan kritik keras pada orientasi dan komposisi satgas omnibus law yang terlalu berpihak pada pengusaha dan terlihat abai pada nasib kaum pekerja. Quote  dari Bung Hatta ini dihidupi oleh pengalaman beliau mengejar cintanya pada kemerdekaan. Beliau gagal diam dalam memperjuangkan merdeka buat bangsa dan dirinya. Apa saja dilakukan agar bisa merdeka, walaupun harus rela menjomblo sampai usia 43 tahun.

Penulis : Taufiq Hidayat, Handrianus Puor, dkk


[1] Keduanya adalah kader Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) DIY dan tulisan ini disusun berdasarkan hasil analisis politik mingguan Kolektif LMND – DIY

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.