Foto Anna Emilinda dan Andrean Pr.

LMND.or.id– Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia bagai fenomena gunung es. Banyak terjadi namun tidak banyak terungkap. Ada berbagai rupa kasus kekerasan seksual diantarnya adalah pelecehan seksual. Menurut komnas perempuan, pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik yang menyasar organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Berdasarkan catatan tahunan komnas  perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020, kasus kekerasan pada ranah publik dan komunitas terhadap perempuan didominasi oleh kasus kekerasan seksual yang terdiri dari  pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang paling banyak digunakan kepolisian dan pengadilan mengikuti peristilahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus pelecehan yang terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya terjadi di dalam  ruang akademik. Misalnya pada tahun 2018 publik dihebohkan oleh kasus pelecehan seksual yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya) seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada. Kasus tersebut berdampak panjang terhadap kondisi psikologis penyintas. Sayangnya, kasus tersebut berdasarkan kabar yang beredar  diselesaikan melalui jalur non litigasi pada awal 2019 lalu. Selanjutnya dapat dicermati kasus yang menimpa Baiq Nuril. Alih-alih memperoleh keadilan Baiq justru dikriminalisasi dan dilaporkan oleh pelaku pelecehan seksual atas tuduhan melanggar UU ITE. Tuduhan tersebut didasarkan pada tindakan Baiq Nuril yang menyebar rekaman suara yang berisi pelecehan seksual secara verbal. Tidak tuntasnya penyelesaian kasus-kasus diatas mengindikasikan adanya permasalahan di dalam sistem hukum di Indonesia.

Kasus yang terbaru, melibatakan puluhan mahasiswi Universitas Islam Indonesia (UII). Bermula dari akun intagram @uiibergerak  yang memblow up kasus ini hingga  akhirnya mendapat  respon dari berbagai pihak termasuk pihak Universitas. Respon yang ditunjukan oleh UII sejauh ini adalah  mencabut gelar mahasiswa berprestasi bagi pelaku. Hingga disusun tulisan ini, belum ada informasi yang jelas mengenai kasus tersebut akan dibawa ke jalur hukum atau tidak. Jikapun pada akhirnya akan ditempuh dengan jalur hukum maka itu merupakan tantangan bagi sistem hukum Indonesia dalam melindungi martabat kaum perempuan.

Praktik  pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan akademik membuat penyintas mengalami beban psikis berkepanjangan dalam berbagai bentuk. Menurut Dziech & Weiner (1990),ada banyak keluhan bahwa banyak dari pelecehan seksual yang menjadi “rahasia yang terlupakan”. Hal itu dikarenakan pendidik dan administrator pendidikan kerap menolak untuk mengakui adanya masalah ini ada di lingkungan mereka.

Lalu bagaimana respon negara?. Tentu yang mendesak adalah kepastian hukum perlindungan perempuan dan anak dari praktik pelecehan seksual. Sejauh ini para penegak hukum banyak bergantung pada berbagai ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sementara itu KUHP memahami kekerasan seksual sebatas pada pemerkosaan dan pencabulan. Pasal 285 KUHP mengartikan perkosaan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 286 diartikan juga sebagai persetubuhan tanpa kesadaran penuh dari korban yaitu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun.

Bandingkan dengan Komnas Perempuan yang mengklasifikasikan 15 bentuk kekerasan seksual secara rinci di antaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual,intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan dan pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.

Dari 15 bentuk kekerasan seksual di atas, sembilan di antaranya berusaha di akomodasi ke dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sedang dalam pembahasan di DPR. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pengesahan RUU PKS atau produk hukum yang dihasilkan dari pembahasan RUU PKS. Terdapat kekuatan di tubuh DPR yang berusaha menghambat proses pengesahannya. Berdasarkan perbandingan rincian jenis kekerasan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa KUHP sebagai regulasi utama yang mengatur perihal kekerasan seksual masih perlu dilengkapi.

Kelemahan pada aspek hukum ditambah dengan beban kultural yang harus ditanggung para penyintas juga berat. Diskursus seksual dan gender di Indonesia masih didominasi oleh paradigma konservatif. Kaum perempuan seringkali di posiskan sebagai objek di dalam relasi gender dan seksual. Prasangka patriarkis masih hegemonik ditandai misalnya oleh pernyataan kontroversial dari seorang calon hakim agung beberapa waktu lalu yang mengomentari penyintas dengan nada yang melecehkan

Belum lagi victim blaming yang didapat penyintas dari orang-orang di sekitarnya. Misalnya dianggap merusak nama baik keluarga, bahkan mendapat stigma buruk dari masyarakat. Tudingan bahwa penyintaslah yang menjadi sumber kekerasan seksual karena jenis pakaian yang dikenakannya terlalu provokatif. Menurut pandangan ini, pelaku dianggap tidak bersalah karena bereaksi atas perilaku penyintas yang dianggap tidak baik. Evaluasi pun pada akhirnya difokuskan pada perilaku kaum perempuan, caranya berpakaian dan hal-hal seharusnya diselaraskan dengan pandangan kaum konservatif.

Hal-hal semacam di atas, berpengaruh secara signifkan terhadap kemauan penyintas untuk berani mengungkap dan melaporkan kasus pelecehan yang menimpa dirinya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Myrtati D.Artari tentang  efek pelecehan seksual di lingkungan kampus yang mendapati fakta bahwa banyak penyintas  mengaku tidak berani melapor. Selain itu, perasaan bersalah dan berdosa muncul pada para penyintas karena sikap orang-orang di sekeliling mereka yang kerap menyalahkan penyintas. Akibatnya, kasus-kasus pelecehan jarang terungkap ke ranah publik dan justru semakin membuat korban mengalami gangguan psikis berkepanjangan.

Berdasarkan ulasan singkat di atas, penulis menyimpulkan bahwa hal yang paling mendesak untuk mengatasi persoalan seksual adalah dengan menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah dan DPR mempercepat proses pengesahan RUU PKS. Semakin lama RUU tersebut disahkan maka semakin suram pula masa depan perlindungan kaum perempuan di Indonesia. Gunung es kekerasan seksual di Indonesia hanya dapat dibongkar dengan rencana strategis penghapusan kekerasan seksual. Hal itu menurut keyakinan penulis dimulai dengan pengesahan RUU PKS.

Penulis : Andrean Pr., Anna Emilinda, dkk. (Kolektif LMND Jogja)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*