Eko Widodo, Andrianus Pr

LMND.or.id– Meluasnya pandemi covid-19 kian ramai diperbincangkan. Bukan oleh satu-dua orang, tetapi  banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk penulis. Tak hanya berempati, penulis menyampaikan duka sedalam-dalamnya terhadap korban terdampak terutama yang meninggal dunia.

Perkembangan pandemi yang belum terkendali memunculkan kekhawatiran akan semakin memburuknya keadaan sektor-sektor kemasyarakatan, tak terkecuali sektor pendidikan. Sebelumnya salah satu rekan kami, Farhan telah menguraikan bagaimana nasib pendidikan Indonesia di kemudian hari jika pandemi ini tak kunjung usai. Melalui tulisannya yang berjudul Bagaimana Pendidikan Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 ?, Farhan menangkap adanya peluang di balik persoalan pandemi terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Apakah benar situasi ini menghadirkan peluang? Tulisan ini sengaja disusun untuk menanggapi tulisan rekan kami, Farhan. Bukan untuk menunjukkan yang terkuat di antara kami, tetapi untuk menghidupkan diskursus pendidikan di tengah hiruk pikuk pandemi. Tanggapan ini akan penulis mulai dengan uraian gerak perekonomian global dan gerak perekonomian dalam negeri.

Kapitalisme kembali jatuh dalam krisis. IMF, salah satu subjek dalam Unholy Tritity kapitalisme global (selain Bank Dunia dan WTO), menyebutkan resesi ekonomi kali ini terburuk sepanjang sejarah setelah great depression 1930-an. Diperkirakan pula kerugian produksi global kumulatif sepanjang 2020 dan 2021 akan mencapai sekitar USD 9 triliun, lebih besar dari gabungan ekonomi Jepang dan Jerman. Pertumbuhan negara-negara kapitalis maju menyusut 6%, demikian pula negara-negara kapitalis terbelakang mengalami penyusutan hingga 1 %.

PDB global berkemungkinan jatuh lebih dalam lagi jika pandemi tak terkendali sampai semester kedua tahun ini. Selanjutnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 5,8%, itu pun dengan asumsi maksimum yaitu jika kebijakan di seluruh dunia berhasil mencegah kebangkrutan perusahaan yang meluas, kehilangan lapangan pekerjaan, dan kerusakan sistem finansial (data-data diperoleh dari Lampung Post). Dengan demikian masih terbuka kemungkinan terjadinya krisis besar atau sebaliknya di masa depan sebagai kelanjutan krisis saat ini.

Parahnya, para petinggi IMF malah memandang meratanya perluasan pandemi sebagai peluang dimulainya kembali kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, situasi krisis kesehatan saat ini dipandang sebagai peluang kebangkitan bisnis. Pembatasan pasokan medis dan peralatan kesehatan dianggap tak tepat dilakukan saat ini. Negara-negara didorong untuk membelanjakan anggarannya untuk peningkatan sistem kesehatan nasionalnya (diolah dari Medcom). Tindakan ekonomi tersebut perlu dilakukan agar roda perekonomian kapitalis dapat bergerak kembali dengan adanya konsumsi.

Di Indonesia, gejala sejenis terindikasi dari berbagai pernyataan yang dikeluarkan Menteri Keuangan RI. Disebutkan bahwa negara mitra dagang utama Indonesia mengalami resesi secara luas. Kondisi ini memperparah resesi yang melanda perekonomian Indonesia. Dalam skenario terburuk yang diperhitungkan pemerintah bahkan pertumbuhan ekonomi akan mendekat nol persen. Pertumbuhan ekonomi bisa turun 0,3%, hampir mendekati nol atau bahkan negatife growth di minus 2,6%. Pada kuartal III akan ada recovery di 1,5% dan 2,8% (data diperoleh dari CNN Indonesia). Namun, angka-angka tersebut masih berupa kemungkinan. Masih ada kemungkinan lain yang dapat diusahakan.

Betapa pun demikian, krisis tetap menjadi hantu bagi Kapitalisme Indonesia dan seluruh penyokongnya. Gejala kemunculan hantu tersebut sudah terlihat dari merosotnya aktivitas industri pengolahan, pariwisata, keuangan, dan perdagangan. Jumlah pekerja yang diPHK telah mencapai angka 2,2 juta orang.  Dengan rincian sebanyak 1.500.156 orang pekerja sektor formal dari 83.546 perusahaan. Ditambah dengan pekerja sektor informal yang ikut terdampak pandemi sejumlah 443.760 orang dari 30.794 perusahaan (Dikutip dari Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans per 16 April 2020).

Tak pelak lagi kapitalisme di ambang kebangkrutan. Pemerintah Indonesia merealokasi anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk menjaga kemampuan konsumsi rakyat tetap bertahan di tengah krisis. Jangan lupa bahwa kapitalisme hanya hidup dari akumulasi modal tanpa terputus sehingga konsumsi adalah kunci tumbuhnya kembali kapitalisme. Pada wilayah non ekonomi, dari politik hingga filsafat, krisis adalah panggung. Politisi memanfaatkan krisis sebagai panggung untuk menyerang musuh-musuh politiknya atau sekedar mencitrakan diri sembari mencari kambing hitam. Sila cermati kesibukan Donald Trump menyerang Tiongkok dan WHO serta menjadikan keduanya kambing hitam atas konsisi pandemi di dalam negerinya yang terparah di seluruh dunia.

Di tengah krisis ini, filosof semacam Martin Suryajaya dan ideolog marxis beserta para anarkis menjalankan semacam ritual yang disebut oleh Louis Althusser sebagai ad majorem gloriam Dei yaitu ritus terakhir dari filsafat. Tak dapat disalahkan karena sebagaimana Althusser katakan bahwa para filosof dan ideolog memang suka menghabiskan waktunya untuk memprediksi dan menanti kesenjangan akhir dari sesuatu yang menjadi minat perhatiannya. Di dalam prediksinya, Martin menyatakan bahwa mungkin saja kiamat kapitalisme akan terjadi. Didahului dengan kemunculan apa yang disebutnya sebagai empat penunggang kuda hari kiamat yang mengambil wujud deindustrialisasi, definansialisasi, diskoneksi fisik, dan pelokalan global. Keempatnya muncul dari pembatasan sosial yang mengakibatkan macetnya produksi dan konsumsi massa.

Lebih jauh bahkan filosof kita mempersembahkan ke hadapan dunia pengetahuan kiri sebuah tesis baru yang cemerlang. Revolusi akan terjadi tidak melalui mobilisasi massa dan etos perjuangan militan, melainkan dismobilisasi massa dan disorientasi umum berkepanjangan. Kapitalisme tengah hamil dan mengandung janin sosialisme hasil perselingkuhannya dengan pandemi. Proses persalinannya akan dibimbing oleh apa yg disebut Martin dengan revolusi diam. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sejak awal, tulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi berbagai kekurangan dari pandangan Farhan. Kritik terhadap Martin akan disusun secara khusus pada kesempatan lain. Lalu apa relevansi tulisan Martin dengan pandangan-pandangan Farhan?

Jejak-jejak pengaruh pemikiran Martin dapat dijumpai pada tulisan Farhan bahkan menjadi premis dasar keseluruhan bangun argumentasi tulisannya. Berikut tulisan yang dimaksud:

“Era neoliberalisme yang selama ini menjadikan pendidikan sebagai komoditi bisnis pun kabarnya sedang di ambang keruntuhan. Lihat saja, kebijakan pembatasan sosial (social distance) di Indonesia mengharuskan para pelajar hingga mahasiswa untuk tidak datang ke sekolah. Mulai bermunculan nada-nada protes untuk pengembalian SPP/UKT, penghapusan UN (pada akhirnya dikabulkan), penghapusan Skripsi, dsb. Selama ini, SPP/UKT, UN dan Skripsi menjadi wujud nyata dari komersialisasi di sektor pendidikan.”

Mengikuti Martin yang berpendapat bahwa pembatasan sosial mengondisikan kiamat kapitalisme, Farhan juga melihat adanya potensi keruntuhan neoliberalisme pendidikan akibat pembatasan sosial. Dampak langsung pembatasan itu adalah peliburan sekolah dan kampus serta peralihan ke dalam modus pembelajaran daring (dalam jaringan) yang memicu protes massa menuntut pengembalian SPP/UKT serta penghapusan skripsi dan UN. Bersamaan dengan itu dinyatakan pula bahwa SPP/UKT, UN dan skripsi merupakan komersialisasi atau dengan kata lain gejala dari neoliberalisme pendidikan. Pertanyaannya, benarkah pembatasan sosial sebagaimana di atas mengondisikan keruntuhan neoliberalisme pendidikan di Indonesia?

Neoliberalisme pendidikan diintroduksi pertama kali ke dalam perjanjian umum tentang perdagangan jasa (GATS) yang pemberlakuannya bersamaan dengan waktu berdirinya WTO. Pendidikan merupakan salah satu bentuk jasa yang perdagangannya diatur dalam GATS. Pemerintah Indonesia di era Soeharto telah meratifikasi GATS melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Implikasinya secara hukum internasional Pemerintah Indonesia wajib melaksanakan seluruh klausul yang tercantum dalam draft perjanjian yang disetujui tersebut. GATS bertujuan di antaranya mewujudkan aturan dan sistem perdangan yang kredibel, penerapan prinsip non diskriminasi di antara negara-negara anggota, menumbuhkan aktivitas ekonomi dan menyelenggarakan liberalisasi perdangan secara bertahap (diparafrasekan dari dokumen GATS).

Liberalisasi bermakna dipermudahnya akses modal internasional pada berbagai sumber daya suatu negeri melalui deregulasi, pembebasan hambatan fiskal, dan lain-lain. Liberalisasi pendidikan diselenggarakan melalui 4 modus penyediaan jasa pendidikan sebagai berikut: 1) Cross-border supply, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet dan on-line degree program; 2) Consumption abroad, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri; 3) Commercial presence, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership, subsidiary, twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal dan 4) Presence of natural persons, dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal (dokumen GATS).

Menurut catatan Dirjen Perundingan Perdangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, 42 negara telah berkomitmen meliberalisasikan (dalam berbagai varian liberalisasi) sektor pendidikannya, termasuk Indonesia. Umumnya, negara-negara tersebut memberi hambatan pada modus penyediaan jasa 3 dan 4 di atas dengan alasan lebih aman bagi kepentingan pendidikan nasional ketimbang mengadopsi kesemua modus. Hal ini bermakna bahwa sebagian besar negara anggota WTO menerapkan liberalisasi pendidikan secara terbatas. Keempat modus penyediaan jasa dengan pemberian hambatan pada modus 3 dan 4 telah diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia yaitu pada  Pasal 65 Ayat (1) dan (3) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pasal 90 Ayat (2) dan (4) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Selain modus penyediaan jasa pendidikan, liberalisasi sektor pendidikan juga termanifestasi ke dalam rupa komodifikasi. Sekretariat WTO kembali menegaskan bahwa selama masih ada keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan pada suatu negara maka pendidikan dapat dimaknai sebagai jasa komersial atau komoditas. UKT merupakan salah satu bentuk pengejawantahan tendensi komodifikasi sebagaimana dimaksud Farhan dalam tulisannya. Sistem pembayaran UKT yang dalam klaim pemerintah adalah wujud subsidi silang mahasiswa berlatar keluarga menengah atas pada mahasiswa berlatar keluarga menengah bawah, pada dasarnya merupakan ekspresi dari liberalisasi terbatas. Dengan kata lain itu adalah modus pemerintah membagi bebannya pada sebagian warga negara. Lalu, bagaimana dengan skripsi dan ujian nasional? Bagi penulis, keduanya tak punya relevansi dengan neoliberalisme pendidikan. Penolakan atas keduanya tidak mencerminkan penolakan atas neoliberalisme.

Klaim Farhan bahwa tuntutan pengembalian UKT/SPP di tengah pembatasan sosial akibat pandemi terkait dengan penolakan terhadap komersialisasi pendidikan dengan demikian adalah klaim yang berlebihan. Perlawanan atas UKT telah berlangsung sejak pertama kali sistem pembayaran tersebut diintroduksikan ke dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi perlawanan tersebut sudah terjadi jauh sebelum merebaknya pandemic di Indonesia. Pada titik ini Farhan telah melakukan kekeliruan identifikasi (mistaken identity).

Usaha Farhan menganalogikan tesis Martin tentang korelasi pembatasan sosial dan keruntuhan kapitalisme tidak tepat. Keduanya tak dapat diperbandingkan karena tidak ada basis keseukuran yang sama antara keduanya. Pembatasan sosial mendorong terjadinya kemacetan aktivitas produksi dan jatuhnya tingkat permintaan yang mengondisikan krisis pada perekonomian kapitalis. Sementara pembatasan sosial dalam sektor pendidikan tidak menyerang secara langsung jantung sistem neoliberalisme yaitu komodifikasi dan pembebasan hambatan perdagangan. Pembuktian mengenai ini inheren pada bagian selanjutnya yaitu kritik atas klaim Farhan yang lain tentang keniscayaan runtuhnya kapitalisme dan neoliberalisme pendidikan akibat penerapan modus pembelajaran daring.

Peralihan ke dalam modus belajar daring tak meruntuhkan modus komersialisasi, malah  berkemungkinan mempertegasnya. Dalam imajinasinya, Farhan menganggap pembelajaran daring memberi peluang meningkatnya partisipasi pendidikan warga tanpa harus terikat kewajiban memelihara fasilitas fisik institusi pendidikan. Disebutkannya:

“…anak petani, anak tukang becak, anak pemulung, anak pengamen, semuanya bisa mengakses pendidikan dari para guru dan tenaga pendidik profesional secara bebas selagi mereka punya gawai dan terhubung jaringan internet.”.

Persoalannya adalah, kebebasan akses ditentukan oleh kehendak politik penguasa dan corak produksi dominan. Sejauh kapitalisme tetap menjadi corak produksi dominan maka kehendak politik penguasa berkemungkinan terdikte oleh faksi borjuis nasional dominan dan dalam derajat tertentu juga oleh kekuatan kapital internasional. Peralihan modus belajar di dalam kerangka kapitalisme berarti peralihan locus akumulasi. Sebenarnya situasi ini sudah diantisipasi oleh WTO dalam modus penyediaan jasa pendidikan. Salah satu di antaranya yaitu modus cross-border supply merupakan modus penyediaan jasa pendidikan via internet dan on-line degree program. Tentu saja karena WTO mengaturnya maka itu adalah komoditas alias jasa komersial. Hal ini berarti modus pembelajaran daring memiliki kemungkinan terkooptasi oleh proses komodifikasi. Ditambah Indonesia masih merupakan anggota WTO dan terikat dalam GATS.

Imajinasi Farhan yang menganggap perkembangan teknologi dapat memutus relasi penghisapan dalam sistem pendidikan membuatnya telah tergelincir ke dalam tendensi determinisme teknologis. Kekuatan produksi, termasuk teknologi, memang berwatak progresif, namun kecenderungan corak produksi berubah akibat perkembangan kekuatan produksi harus tertahan oleh hubungan produksi yang konservatif. Artinya, kekuatan disruptif dari teknologi informasi berkemungkinan terhambat oleh relasi sosial produksi yang saat ini masih di bawah dominasi kelas borjuis. Dengan demikian, kekuatan produksi bukanlah faktor determinan dalam proses transformasi system pendidikan.

Pada akhirnya, keruntuhan neoliberalisme apalagi kapitalisme dalam pendidikan tidak dapat dikondisikan oleh peralihan modus belajar daring. Hal itu hanya dimungkinkan bila Indonesia berani menempuh jalan untuk keluar dari WTO atau setidaknya menggalang kekuatan guna merenegosiasi berbagai perjanjian yang menjadi landasan liberalisasi pendidikan. Keberanian pemerintah tidak muncul begitu saja jika tidak ada tekanan besar dari gerakan massa. Terbukti dari keberhasilan pengalaman gerakan mahasiswa menggagalkan UU Badan Hukum Pendidikan 1 dasawarsa silam.  Fakta ini sejalan dengan quote Ernerto Che Guevara yang dikutip Farhan: “Revolusi bukanlah sebuah apel yang jatuh ketika sudah matang. Anda harus membuatnya jatuh.” Kata ‘anda’ dalam quote tersebut mengacu pada unsur subjektif dari sebuah transformasi revolusioner. Unsur subjektif tersebut tentunya bukanlah teknologi atau pemerintah yang bermurah hati, melainkan gerakan massa yang gegap gempita dan militan.

Eko Widodo, Andrianus Pr., dkk[1]


[1] Kolektif LMND DIY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*