LMND.or.id- Sejak kemunculannya bulan lalu hingga saat ini pandemi covid-19 telah memicu berbagai permasalahan. Dari bidang ekonomi hingga cerita tentang lelaki yang ditolak masuk rumah oleh istrinya. Dalam sebuah teleconference, berdasarkan perkiraan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Sri Mulyani menjelaskan bahwa di tengah pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3 persen, bahkan dalam skenarionya yang lebih buruk, bisa mencapai negatif 0,4.  Faktor-faktor tersebut berakibat pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 persen hingga 1,2 persen. Bahkan sektor UMKM pun mendapat efek yang buruk dari munculnya pandemi ini. Pembatasan aktivitas berdampak pada melemahnya pertumbuhan sektor UMKM (disarikan dari VOA Indonesia).

Pada lapangan usaha terjadi pelemahan kinerja perusahaan, serangkaian antisipasi pun ditempuh sehingga berdampak pada para pekerja. Dampak itu beragam. Dimulai dengan pemotongan gaji, unpaid leave hingga waktu yang tertentu, dan yang terparah pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor yang rentan PHK adalah tekstil, manufaktur, pariwisata dan hospitality, ritel, perdagangan, pergudangan serta transportasi (dikutip dari Warta Ekonomi). Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan  ada sebanyak 150.500.156 pekerja sektor formal dan 443.760 pekerja sektor informal yang mengalami PHK.

Selain pekerja industri terutama industri pengolahan, orang Indonesia banyak bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan. Dilansir dari agriculture.com dampak dari efek domino pandemi covid-19 pada perekonomian di sektor pertanian  berdampak setidaknya pada 6 aspek yaitu harga pasar dan komoditi pertanian,  rantai pasokan yang melambat dan berkurang, kesehatan petani, tenaga kerja pertanian, keselamatan pekerja dan alat pelindung diri serta gangguan gangguan lain. Sementara di sektor perdagangan, pandemi covid-19 mengakibatkan jumlah pelanggan menurun dan berakibat pada menurunnya pendapatan para pedagang .

 Menghadapi situasi di atas, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu kemampuan konsumsi warga terdampak covid-19. Bantuan tersebut berupa jaringan pengaman sosial. Konon pemerintah  telah menganggarkan 110 triliun untuk program ini yang pengalokasikannya sebagai berikut: a) Program keluarga harapan (PKH) yang terdiri dari tiga komponen program yaitu komponen kesehatan dengan penerima: ibu hamil atau menyusui dan anak usia 0-6 tahun. Komponen pendidikan. Dengan penerima : peserta didik menengah dan dasar. Komponen kesejahteraan sosial dengan penerima : warga lanjut usia mulai 60 tahun keatas dan penyandang disabilitas. Total anggaran PKH sebesar 8,3 triliun. b) Kartu sembako sebesar 10,9 triliun; c) Kartu prakerja sebesar 10 triliun; d) Diskon tarif  listrik untuk pelanggan 900 dan 450 VA selama 3 bulan sebesar 3,5 T; e) Tambahan insentif perumahan bagi IMBR sebesar 1,5 triliun; f) program Jaringan Pengaman sosial lainnya, sebesar 30,8 triliun (Kemenkeu).

Sepertinya pemerintah luput dengan satu hal, warga terdampak baik itu pekerja, petani atau pedagang kecil punya putra atau putri yang sedang berkuliah di perantauan. Bila dicermati, dari komposisi anggaran jaringan pengaman sosial di atas belum terlihat ada program yang secara khusus ditujukan bagi mahasiswa terdampak covid-19. Tidak hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian yang bertanggung jawab atas sistem Pendidikan dan juga mahasiswa, turut merealokasi dan refocusing anggaran untuk menghadapi pandemi. Sebesar 405 miliar dianggarakan untuk empat program yaitu edukasi covid-19, peningkatan kapasitas dan kapabiltas rumah sakit pendidikan, pelaksanaan 150.000 rapid test di 5 rumah sakit Pendidikan, pengadaan bahan habis pakai untuk komunikasi,informasi, dan edukasi pelacakan serta pengujian di RS Pendidikan (Kemendikbud). Sekali lagi belum terlihat pemerintah pusat mengalokasikan anggaran khusus untuk mahasiswa yang terdampak pandemi di perantauan. Ada pun bantuan maka itu berasal dari sebagian kecil pemerintah daerah, kampus-kampus atau komunitas maupun individu yang menjalankan aksi-aksi filantropis.

Sebagian besar penghidupan mahasiswa bergantung pada asupan ekonomi orang. Situasi makro ekonomi yang berdampak pada orang tua otomatis berdampak pula pada mahasiswa. Terutama mahasiswa berlatang belakang keluarga petanian, pedagang, pekerja kerah biru, singkatnya menengah ke bawah. Dalam situasi krisis seperti saat ini, mahasiswa yang berkuliah di luar daerah asal dan berlatar belakang keluarga kelas menengah ke bawah adalah kelompok mahasiswa yang paling terdampak. Bermula dari keterlambatan pemerintah merespon perkembangan penyebaran pandemi. Hal tersebut berimbas pada meningkatnya keresahan publik akibat ketidak pastian sikap pemerintah. Dimulai dari penetapan Gugus Tugas PP Covid-19 tanpa didahului penetapan status bencana nasional atau status kedaruratan Kesehatan masyarakat. Kesemrawutan pengimplementasian hukum dalam kebjakan-kebijakan pemerintah mengimplikasikan tidak efektifnya UU Kekarantinaan Kesehatan atau pun UU No.24 Tahun 2007. Terutama UU Kekarantinaan Kesehatan yang dirancang sebagai instrumen pencegahan. Adapun yang dicegah adalah penyakit yang dapat berpotensi menimbulkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.

Keterlambatan penetepan status kedaruratan Kesehatan masyarakat membuat setiap upaya preventif guna mencegah meluasnya pandemi menjadi tak efektif. Alhasil kepanikan publik terjadi. Sementara itu, di tengah ketidakpastian status, mendikbud melalui dirjen pendidikan tinggi mengeluarkan surat edaran yang berisi pengalihan kegiatan belajar mengajar ke dalam modus belajar jarak jauh. Konsekuensinya ada dua yaitu meningkatnya konsumsi paket internet yang tak terlalu murah dan juga keputusan pemerintah memberi kesempatan pada Sebagian mahasiswa perantau untuk pulang ke kampung halaman. Secara tak langsung hal itu menyumbang peningkatan arus mudik para perantau. Reaksi pemerintah daerah bermacam-macam. Bahkan ada yang menempuh langkah drastis yaitu memutus akses transportasi ke daerahnya. Eksesnya adalah Sebagian mahasiswa rantau yang belum sempat bersiap-siap mudik atau terkendala faktor biaya kepulangan harus terpaksa mendekam di pondokan-pondokan tempat tinggal sewaannya.

Jika saja sedari awal pemerintah pusat membuat kebijakan tegas terkait sirkulasi warga antar pulau, barangkali situasi ini tak akan terjadi. Misalnya dengan mengeluarkan larangan mahasiswa perantau kembali ke daerah asalnya demikian halnya dengan para perantau dari kelompok sosial lain. Ini juga dilakukan untuk mencegah penularan terjadi. Tentu saja langkah tersebut memiliki kejelasan secara hukum. Bandingkan dengan fakta yang berlangsung saat ini. Keterjebakan mahasiswa rantau di tempatnya menempuh studi tak mendapat perlindungan memadai. Asupan ekonomi orang tua tersendat, warung-warung makan tutup, dan aktivitas terbatasi sehingga menciptakan hambatan tersendiri bagi mahasiswa yang berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya.

Fakta lain menyebutkan bahwa mayoritas mahasiswa perantau tersebar di berbagai kota yang masuk ke dalam 10 besar daerah  yang jumlah penyebaran covid-19 tertinggi di Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bali dan D.I.Yogyakarta. Fakta ini memposisikan mahasiswa dalam keadaan rentan tertular. Mempertimbangkan hal-hal terbet di atas sudah seharusnya kebijakan pemerintah dapat menyasar langsung mahasiswa. Berangkat dari keharusan tersebut, pemerintah dapat melakukan pendataan terhadap mahasiswa rantau yang terdampak pandemi dan mengeluarkan kebijakan seperti relaksasi biaya pendidikan berupa penundaan pembayaran dan pemotongan biaya pendidikan, serta pelaksanaan program tes covid-19 massal. Dengan demikian maka sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk mahasiswa rantau terdampak covid-19 dapat terlaksana.

Andrianus Pr dkk. Kolektif LMND Daerah Istimewa Yogyakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*