Foto Septian Paath, Wakil Ketua II Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi

LMND.or.id– Izinkan saya mengutip dengan tidak malu-malu namun sangat menghormati penulisnya, seorang abdi pendidikan Prof. Winarno Surachmad, pada puisinya yang lebih merupakan sebuah jeritan atas kondisi pendidikan bangsa ini dengan judul “Melahirkan Kembali Indonesia. (Sebuah Litani Buat Guru)” yang beliau tulis 15 tahun lalu:

“Bolehkah kami bertanya

Apakah artinya bertugas mulia ketika kami hanya terpinggirkan tanpa ditanya, tanpa disapa?

Kapan sekolah kami lebih baik dari kandang ayam?

Kapan pengetahuan kami bukan ilmu kadaluwarsa?

Mungkinkah berharap yang terbaik dalam kondisi yang terburuk?…”

Barangkali pada tahun 2005, seorang yang telah berkecimpung puluhan tahun di dunia pendidikan itu begitu resah dengan kurangnya perhatian negara terhadap guru. Jeritan tersebut bukan hanya cerita satu dekade silam ke belakang, tetapi masih merupakan fakta actual yang relevan dengan kondisi saat ini.

            Selain kondisi tenaga pengajar yang masih memperihatinkan, terlebih yang dialami para guru honorer, sarana dan prasarana, kondisi fisik sekolah yang belum memadai dan menjangkau pelajar sekolah dan kampus terutama yang berada di daerah pelosok di seluruh negeri ini menjadi riak-riak kecil atas gelombang alasan pesimis tentang sebuah cita-cita negara dengan kehidupan rakyatnya yang tercerdaskan.

Untuk menjalankan amanat Konstitusi UUD 1945, pemerintahan hari ini menegaskan arah pembangunan nasional di bidang pendidikan yang secara jelas tertuang dalam Nawa Cita kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasinya “Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan 2019” menjelaskan pada bagian pendahuluan:

 “Fokus  utama  dalam  pembangunan  pendidikan  hingga  kini  masih pada  peningkatan  kualitas  dan  pemerataan  pendidikan.  Sebagaimana  dikutip dalam RPJMN 2015-2019, tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat   peningkatan   taraf   pendidikan   seluruh   masyarakat   dalam memperoleh  layanan  pendidikan  dasar  yang  berkualitas,  dan  meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikanantarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah,   dan   antarjenis   kelamin;   serta   meningkatkan   pembelajaran sepanjang hayat”

Dalam rilisnya ini, BPS mengakui bahwa pendidikan di Indonesia belum menjangkau ke suluruh penduduk, masih tingginya ketimpangan pendidikan jika dibandingkan antar wilayah. Bahkan, juga ikut diterangkan masalah ketimpangan pendidikan antar kelompok ekonomi yang semakin besar seiring dengan jenjang pendidikannya.

            Pertanyaan besar untuk diajukan tentang arah pendidikan nasional adalah mencakup 3 poin: akses, mutu, dan tujuan atau output. Sesederhana pertanyaan pendidikan untuk siapa, kemana dan bagaimana? Akan tetapi, pertanyaan sederhana ini tidak bisa serta-merta dijawab dengan mudah seperti jawaban jargon “Bidik Misi: Memutus mata rantai kemiskinan”. Bahwa dengan diberikannya bantuan pendidikan Tinggi oleh negara kepada pelajar yang miskin cum pintar, maka kemiskinan yang ada padanya dan keluarga akan terputus karena ia adalah seorang sarjana yang dapat bekerja dan memiliki penghasilan diatas upah minimum. Atau sebuah jawaban “SMK bisa!” yang mana dengan memasukan anak ke sekolah menengah kejuruan, dia disiapkan untuk bisa berkarya di dunia industri atau pasar kerja.

            Kompleksitas jawaban atas pertanyaan ini diwarnai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan dipaksakan dengan perubahan perilaku negara dan masyarakat, termasuk proses dan lembaga pendidikan, selama pandemic covid-19. Bukan hanya karena persoalan para guru atau dosen yang konservatif, kaku dan gagap teknologi dalam menerapkan pembelajaran, tetapi juga karena apakah pandemic yang belum diketahui kapan akan berakhir ini hanyalah sebuah interupsi atau justru adalah peristiwa yang mengakselerasi perubahan radikal proses pembelajaran formal secara khusus hingga keseluruhan sistem pendidikan nasional.

            Potensi perubahan radikal yang dimaksud dipandang sebagai peluang yang harus diambil dan diperjuangkan dengan penuh optimis. Sebab, sekalipun tidak ada wabah virus korona, problem pendidikan di Indonesia sudah lama berlangsung dan menciptakan ketimpangan di masyarakat. Janganlah berpuas pada prestasi akademik siswa tanah air dalam kompetisi mata pelajaran internasional dan lantas diam sembari berbaik sangka atas capaian yang diklaim berhasil sesuai program pemerintah dalam target Angka Melek Huruf tahun 2019 usia 15-59 tahun sebesar 98.22 persen. Sebab angka itu belum mewakili jumlah putus sekolah dan tingkat kemampuan literasi anak bangsa, terutama di tengah rezim anti pikiran yang mulai merazia buku, hoax dan BuzzeRp merebak luas, dan UU ITE yang mencekam.

            Dalam tulisan ini, ditengah merefleksikan perayaan hari pendidikan nasional yang dilakukan semi-daring kemarin, penulis berpendapat tentang beberapa alasan yang menyebabkan kondisi pendidikan Indonesia yang jauh dari tujuannya dan mengajukan kembali humanisasi dalam pembangunan.

            Paradigma Pendidikan Kita dan Pengkhianatan Ideologis

            Untuk mencapai cita-cita sekaligus menjawab pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menempatkan pendidikan nasional sebagai “paradigma” pembangunan nasional. Bukan hanya sebagai bagian atau salah satu sektor dari pembangunan nasional. Oleh karena cakupan pendidikan sangatlah besar pengaruhnya pada gerak kebudayaan dan peradaban mencapai puncak-puncaknya, maka penulis merasa wajar bila topik pendidikan tidak sekadar diskursus perihal perbedaan belajar daring atau dalam kelas.

Membicarakan pendidikan setidaknya kita membicarakan beberapa hal berbeda: mulai dari pendidikan sebagai upaya sosial-budaya, pelayanan publik hingga disiplin ilmu. Posisi penting pendidikan ini akan kita batasi tanpa mengurangi urgensi dan urutan prioritas keberadaannya sebagaimana pernyataan tentang pendidikan dari Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, yang mengatakan bahwa program terpenting pemerintah Inggris nomor 1 adalah pendidikan, nomor 2 adalah pendidikan dan nomor 3 adalah pendidikan, atau pernyataan lain yang bisa kawan-kawan tambahkan sendiri dalam maksud sekadar membandingkan para tokoh atau negara dalam menyikapi persoalan pendidikan.

Pada prakteknya, kebijakan politik ekonomi mempengaruhi kebijakan dan praksis pendidikan di Indonesia (atau sebelumnya Hindia-belanda, Nusantara) sejak prakolonial hingga saat ini. Pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia dengan paradigma pembelajaran dimana seorang berlaku sebagai subjek, justru berlaku paradigma pengajaran yang menjadikan individu sebagai objek dari seorang pengajar. Di ranah proses belajar, pendidikan kita sudah bermasalah untuk mewujudkan “merdeka belajar”. Warisan feodalistik terus lestari di wawasan wiyata mandala. Dan juga sekolah masih bertajuk ekonomis: mempersiapkan tenaga kerja terampil.

Seiring dengan itu, adanya kesalahan mendasar negara dalam menyelenggarakan pendidikan yaitu membiarkan dan ikut menyelewengkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kebijakan yang tidak berdasar Pancasila dan UUD 1945. Bagaimana tidak, hampir seluruh statuta universitas kita mencantumkan Pancasila sebagai asas, namun pada kenyataannya kurikulum dan silabus mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi negara. Proses penjajahan mindset terhadap pendidikan nasional ini sejalan dengan istilah Sri-edi Swasono “Hegemoni Akademis”, bukan hanya pemerintah yang melakukan kebohongan public, namun dunia kampus juga telah melakukan kebohongan publik dengan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong, malah justru menyebar-luaskan individualism, liberalism/neoliberalisme di ruang-ruang kelas.

Seolah bahwa tidak ada pilihan lain dalam menentukan kebijakan negara, maka Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan embel-embel atau basa-basi narasi konsederan semua kebijakan, termasuk dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Implikasi dari krisis ideologi pemimpin dan para pemangku kebijakan adalah kekacauan sistem, inkonsistensi dan kaburnya peta jalan (roadmap) pendidikan nasional. Sekalipun peta itu ada, para pengambil keputusan dari pusat hingga ke pelosok tidak menggunakan peta jalan yang sama. Akibatnya, tunduklah pendidikan kita pada mekanisme pasar bebas, GATS WTO. Daulat Rakyat digeser oleh Daulat Pasar.

Kita tidak bisa memisahkan kapitalisme dengan pendidikan, apalagi menggunakan dalih etis dan independen: tidak etis kalau pendidikan dicampur-adukan dengan ekonomi politik – ‘ilmu untuk ilmu’! Pernyataan semacam itu jelas melupakan hal penting dalam ideologi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ide-ide dominan yang melegitimasi relasi ekonomi suatu masyarakat. Mengacu pada pengertian Marx tentang ideologi tersebut, maka sekolah adalah tempat untuk memproduksi dan menopang sistem yang melulu bertumpu pada profit. Sebagaimana juga digambarkan oleh Jean Anyon mengenai Hidden Curriculum-nya. Sekolah dan kampus yang menyelenggarakan liberalisasi, akan selalu melestaraikan ketimpangan sosial dengan aktif menciptakan kelas masyarakat. Mahalnya biaya pendidikan, hingga tidak meratanya layanan pendidikan menjadi pengalaman yang harus diimani sebagai produk kapitalisme.

Ketika Pendidikan Melayani Pasar

Dalam hal akses warga negara terhadap layanan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, terdapat fakta warga kaya selalu mendapat ruang, namun  warga miskin harus menanggung sedih dan terpaksa harus bekerja membuang niatnya bersekolah fomal. Logika pasar yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas juga ikut menjadikan dan melestarikan manusia sebagai objek eksploitasi. Mengapa? Karena politik pendidikan kita sudah lama terpapar virus kapitalisme.

Di ranah regulasi terdapat banyak distorsi antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, bahkan juga terhadap UUD 1945. Misalnya, seharusnya UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menjabarkan lebih jelas apa yang menjadi jiwa UUD 1945 yaitu pada Preambule dan Pasal 31. Namun, UU Sisdiknas tidak mengatur lebih rinci dan spesifik tentang tanggung jawab negara di bidang pendidikan terhadap anak-anak fakir miskin dan terlantar sebagaimana yang termakhtub dalam Pasal 34 UUD 1945. Bahkan lebih parah lagi, pasal 31 UUD 1945 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya  mengalami pembangkangan (insuburdinasi) oleh ayat 7 UU No 20 tahun 2003 yang menyebut bahwa orang tua dari anak wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bukan hanya itu, perihal system evaluasi yang dikatakan dalam UU No 20/2003 pasal 57 bahwa evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh pemerintah selama ini diterjemahkan ke dalam Ujian Nasional sebagai penentuan kelulusan peserta didik. Mungkin tahun 2021 akan berbeda. Kita sementara menunggu bagaimana Pemerintah periode sekarang menerjemahkan system evaluasi pendidikannya. Tetapi sesungguhnya perbedaan yang diharapkan bukan pada teknis atau ada-tidaknya ujian nasional, tetapi pada evaluasi demi peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan. Artinya, kalau sebelumnya ujian nasional sebagai ukuran melihat kemampuan siswa apakah lulus atau tidak, maka selanjutnya harus berubah, yaitu untuk melihat seberapa efektif dan berkualitas sekolah atau satuan pendidikan melaksanakan layanan pendidikannya.

Memang, sering terjadi perdebatan para guru besar, akademisi, aktivis pendidikan dalam menentukan kualitas dan arah pendidikan nasional kita, tetapi ini (seharusnya) menjadi sebuah perdebatan akademis. Sayangnya, seringkali perdebatan yang penting ini diakali begitu saja dengan menciptakan perbedaan semantik oleh birokrasi kekuasaan untuk membedakan evaluasi dan penilaian, seperti halnya berlaku pada ‘kenaikan harga’ yang diganti dengan ‘penyesuaian harga’. Kelakuan serupa juga terjadi pada amanat Undang-Undang Dasar, yaitu pemerintah ‘membiayai pendidikan dasar’ bukan ‘memberi Bantuan Operasional Sekolah’.

Melaksanakan sebuah pendidikan yang gratis bagi semua orang di semua tingkat pendidikan memang tidak mudah, tetapi setidaknya mahal atau murah pendidikan itu, seharusnya negara membiayainya. 20 persen APBN dan APBD yang disediakan hanya untuk biaya penyelenggaraan pendidikan pada praktiknya tidak pernah konsekuen. Dari sudut ini saja sudah terlihat bagaimana keseriusan pemerintah pada persoalan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira akan lebih parah lagi ketika pemerintah mulai mengajukan Omnibus Law yang akan semakin melepas tanggungjawab negara terhadap pendidikan kepada mekanisme pasar bebas (investasi dan liberalisasi) dengan dalih penciptaan lapangan kerja.

Negara tentu sudah menghitung jumlah pengangguran, entah akibat putus sekolah atau tidak dapat mengakses pendidikan maupun karena ketiadaan pekerjaan yang cocok dan kosong untuk para lulusan sarjana tertentu. Namun, perhitungan mereka tidak melihat pada relasi dan indikator evaluasi yang adil dan jujur. Dalih RUU Cipta Kerja yang nyaris sempurna untuk di-gol-kan di DPR seolah adalah solusi atas pembangunan nasional.

Kebijakan Pendididikan Sebagai Pembangunan Nasional

Sekarang kita menghadapi wabah covid-19 dalam bayang-bayang Omnibus Law. Semua sektor aktivitas manusia terganggu, pemerintah dan kapitalisme semakin sibuk. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan kesehatan warganya dari ancaman virus dan kelaparan, di sisi yang lain kapitalisme harus puas menunggu RUU Cipta Kerja disahkan sementara produksi dan sirkulasi kapital sedang mampet. Tak hanya produksi pabrik-pabrik, administrasi kantoran, hilir-mudik pusat belanja, bahkan ibadah dan pertemuan orang di lingkungan sekolah berubah.

Perubahan pola belajar akibat pandemi ini didukung dengan teknologi yang memungkinkan komunikasi antar manusia semakin canggih. Kemajuan ini pada umumnya tidak dipandu atau dihasilkan melalui pendidikan formal. Sering lebih diinisiasi oleh ilmuan, yang dalam bentuk relasi apapun, berkolaborasi atau berkaitan dengan industri dan investor. Tidak sedikit juga atas inisiasi ilmuan sekaligus pemilik perusahaan. Sehingga, secanggih apapun tools itu, sangatlah bergantung pada kepemilikan atasnya. Siapa saja boleh dan dianjurkan menggunakan layanan internet dan smartphone untuk melibatkan diri dalam belajar daring, tetapi tidak semuanya memiliki smartphone yang dengan leluasa bisa menggunakan jaringan internet; hasrus dibeli dan berbayar. Dalam hal teknis ini, saya pikir, masih merupakan problem pendidikan yang harus dijawab oleh negara karena berhubungan langsung dengan persoalan akses, mutu dan output dari pendidikan kita.

Menurut BPS, tingkat pendidikan penduduk Indonesia umumnya hanya mencapai pendidikan menengah. Sekitar 1 dari 4 penduduk 15 tahun ke atas telah tamat sekolah menengah, dan hanya sekitar 9 persen yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi. Ini menjadi salah satu indicator dalam tujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Sebab, pembangunan sumber daya manusia merupakan modal utama atas pembangunan nasional. Akan tetapi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, paradigma pendidikan kita seharusnya menjadi paradigma pembangunan nasional.

Definisi dan dimensi pembangunan kita perlu diupgrade. Bahwa sebelumnya negara hanya melihat perkembangan pembangunan nasional berdasarkan pendapatan per kapita, GDP dan rasio gini tidaklah cukup. Sebab jika hanya sampai disini, maka dibenarkanlah karpet merah Omnibus Law, sebuah ekspresi kelas dominan dan rezim neo-pembangunan-isme orde terbarukan: bergantung pada investasi swasta dengan laissez-faire, prioritas pembangunan infrastruktur fisik, dan mati-matian menjaga keamanan dan stabilitas politik dengan cara yang sudah ditingkatkan dibanding orde baru.

Berlainan dengan neo-pembangunan-isme itu, pembangunan nasional yang diperlukan tidak hanya memproduksi kebutuhan massa rakyat, tetapi massa rakyat itu sendirilah yang menjadi produsennya. Dengan kata lain, pembangunan yang diharapkan adalah pemberdayaan rakyat, yaitu pengembangan kemampuan produksi dan peningkatan kepemilikan dalam artian distribusi merata atas penguasaan aset-aset nasional. Pada fase dimensi pembangunan ini, kita tidak terjebak pada lingkaran setan yang melelahkan, dimana pendidikan akan menghasilkan pekerja atau manusia dengan ‘nilai tambah ekonomis’ dan mengalienasi dirinya, tetapi justru berakar dan diperkaya dalam sosio-kultural, sesuai bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa dan Pancasila. Pembangunan yang humanis.

Menutup tulisan ini, saya mengajukan kembali pertanyaan yang sama: Mungkinkah?

Septian Paath, wakil ketua II Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*