Foto Staf Wakil Ketua Umum IV EN LMND Shandy Aulia N L

LMND.or.id– Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Data monitoring Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus ini terdiri 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di sepertiga provinsi di Indonesia dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).

Staf Wakil Ketua Umum Bidang Perempuan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Shandy Aulia N mengungkapkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan tersebut disebabkan masih kuatnya budaya sosial patriarki yang menempatkan salah satu gender sebagai kelas ke dua dalam struktur masyarakat.

“Dalam struktur masyarakat kita masih menempatkan salah satu kelompok gender sebagai kelompok inferior, lemah. Sehingga kekerasan seksual terkesan dianggap hal yang biasa dan semacam ada pemakluman yang berujung pada pelemahan psikologis bagi korban kekerasan seksual,” ungkap Shandy dalam diskusi webinar LMND yang bertajuk “Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan”, Selasa (16/02/2021).

Ia juga menjelaskan bahwa instrumen hukum yang dimiliki negara saat ini untuk melindungi korban maupun untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual belum memadai. Menurut Shandy, kekerasan seksual yang harusnya dimaknai dengan perbuatan fisik maupun non fisik namun hukum di Indonesia memahami kekerasan seksual sebagai tindakan pemerkosaan dan pencabulan saja. Padahal, seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sangat banyak ragamnya.

“Instrumen hukum yang kita miliki belum memadai. Kekerasan seksual itu jangan hanya dipahami tindakan pemerkosaan dan pencabulan namun ada tindakan non fisik, misalnya merendahkan, menghina, menyerang, seksisme, hasrat seksual, maupun fungsi reproduksi secara paksaan,” kata Shandy.

Lebih lanjut, Shandy mengatakan bahwa dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Perlindungan Anak maupun UU Tindak Pidana Perdagangan Orang belum mampu dan sangat terbatas dalam menyelesaikan dan melindungi kasus kekerasan seksual. Ia menilai peraturan perundang-undangan tersebut bukan mempermudah penanganan kasus-kasus kekerasan seksual tetapi justru semakin mempersulit. Sebab, menurutnya dalam penerapan yang ada di aturan itu belum menyediakan skema perlindungan ataupun penanganan pemulihan korban kekerasan seksual.

“Aturan yang ada saat ini belum memberikan kemudahan dalam penanganan kekerasan seksual bahkan memperlambat. Peraturan yang ada belum menyediakan skema perlindungan dan penanganan pemulihan korban kekerasan seksual,” ungkap Shandy.

Selain itu, Shandy juga menyoroti dan mengkritisi langkah lamban anggota DPR RI dalam mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Padahal menurut dia, RUU PKS merupakan bentuk tanggungjawab negara sebagai upaya perlindungan dan ruang yang aman untuk korban kekerasan seksual.

“RUU PKS ini sebagai pembaruan hukum yang berperspektif kepada korban yang bertujuan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, efek jera bagi pelaku, upaya pencegahan, advokasi dan mekanisme penanganan korban kekerasan seksual,” kata Shandy.

Olehnya itu, Shandy menegaskan bahwa LMND akan mendorong dan mengawal agar pengesahan RUU PKS menjadi prioritas DPR RI sehingga harapan masyarakat terpenuhi. Selain itu, ia Juga mengecam keras segala bentuk penindasan dan kekerasan yang terjadi selama ini. Secara organisasional, LMND akan mengupayakan perlindungan dan memberikan advokasi kepada korban kekerasan seksual, ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, selain Shandy, narasumber lain dalam kegiatan webinar LMND adalah Ketua Departemen Kajian dan Isu PP KMKHDI Nanda Rizka Saputri dan Wakil Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPP GMNI Fanda Puspitasari.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPP GMNI Fanda Puspitasari mengatakan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dan para korban sejauh ini belum mendapatkan hak-haknya secara penuh akibat payung hukum yang belum berpihak ataupun mengakomodir pihak korban.

Makanya, pengesahan RUU PKS sangat penting dan urgen sebagai payung hukum yang kuat dan berperspektif korban. Menurut dia, RUU PKS merupakan aturan hukum yang komprehensif, kritis, dan kebutuhan dalam upaya menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia.

Selain itu, Ketua Departemen Kajian dan Isu PP KMKHDI Nanda Rizka Saputri juga memperkuat data tentang menguatnya angka kekerasan seksual. Ia menyatakan bahwa saat ini banyak angka korban kekerasan yang tidak dilindungi sebab belum ada aturan yang secara tegas mengatur soal itu.

Menurutnya, RUU PKS menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk disahkan dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan kekerasan seksual di Indonesia.

Editor : Ando

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*