Foto Aksi Demonstrasi Front Rakyat Petani (FRP) di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (28/01/2021)

LMND.or.id– Front Rakyat Petani (FRP) Sumbawa menggelar aksi demonstrasi terkait kelangkaan dan mahalnya biaya pupuk bagi para petani, di Kantor DPRD Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Kamis (28/01/2021).

Elemen gerakan dan massa aksi yang tergabung dalam front perjuangan tersebut adalah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumbawa, Serikat Tani Nasional (STN) Sumbawa dan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Koordinator lapangan (korlap) Rahmat Hidayat mengatakan bahwa aksi ini sebagai respon atas keresahan masyarakat petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. Para petani mengeluhkan langkanya pupuk maupun mahalnya harga pupuk yang beredar di Sumbawa. Menurutnya, subsidi pupuk pun yang harusnya di distribusikan dengan murah kepada petani tidak luput menjadi permainan oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

“Aksi ini adalah bentuk protes petani akibat kelangkaan pupuk. Selain langka, biaya pupuk juga sangat mahal. Subsidi pupuk untuk membantu petani juga dimainkan untuk keuntungan oknum-oknum tertentu,” ungkap Rahmat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa masyarakat petani yang tergabung dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang seharusnya mendapatkan kuota subsidi pupuk namun hal itu tidak terpenuhi akibat ulah kinerja oknum-oknum Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Menurutnya, kinerja PPL harus di evaluasi dan ditindak tegas bagi mereka yang memanfaatkan pupuk untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Selain itu, Ketua Eksekutif Kabupaten LMND Sumbawa Afdhol Ilhamsyah mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama ekonomi masyarakat Kabupaten Sumbawa, sebab mayoritas penduduknya adalah petani. Olehnya itu, pemerintah kabupaten harus hadir untuk memperhatikan kebutuhan para petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

“Ini pun sejalan dengan program pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan hasil pertanian untuk mendorong ketahanan pangan. Dalam situasi Pandemi saat ini, sektor pertanian harus menjadi perhatian untuk menopang dan memenuhi kebutuhan pangan demi tercapainya kemandirian pangan,” kata Afdhol.

Ia juga menyoroti mahalnya biaya pupuk subsidi yang sampai ke tangan petani. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi telah diatur dalam PERMENTAN No. 49 Tahun 2020. Namun, menurutnya aturan tersebut tidak dijadikan rujukan dalam penyaluran dan pendistribusian pupuk.

“Pengecer menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Aturan Permentan seolah tak dipedulikan,” ungkap Afdhol.

Selain itu, Ketua Komite Pimpinan Kota (KPK STN) Sumbawa Nurbani Saputra menyoroti lemahnya kontrol dan pengawasan pemerintah terkait penyaluran pupuk subsidi. Instansi yang berwenang dalam pengawasan tidak bekerja dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Permendagri No.15 Tahun 2013 dan Perbup No. 16 Tahun 2012.

Dengan demikian, dia mendorong supaya semua instansi terkait harus di evaluasi dan diberikan tindakan yang tegas bagi oknum yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Sebab, kelalaian mereka telah menimbulkan keresahan dan ketimpangan kepada para petani.

Dalam aksi tersebut, massa aksi ditemui oleh Kepala Bagian Humas DPRD Kab. Sumbawa. Dia menerima tuntutan massa aksi dan berjanji akan mendorong audiensi bersama antara Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, dinas-dinas terkait, distributor se Kabupaten Sumbawa dan massa aksi. Dan audiensi tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021.

Editor : Samsudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*