LMND.or.id- Momentum peringatan hari buruh tahun ini (1 Mei 2020) berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini buruh dihadapkan pada persoalan yang menguras banyak tenaga, selain RUU Omnibus Law, juga bencana pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang memaksa sebagian buruh di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sejak kemunculannya di publik, rancangan undang-undang Omnibus Law mendapat penolakan dari berbaga kalangan baik dari sektor mahasiswa, maupun rakyat, tak terkecuali para buruh.

Penolakan tersebut didasarkan pada poin-poin yang terdapat dalam RUU Omnibus Law dinilai sangat diskriminatif terhadap kaum buruh. Banyak pasal yang justru menempatkan para buruh kedalam posisi yang sangat di rugikan. Bukan hanya dalam pasal-pasalnya yang mengundang banyak tanya tentang kepentingan siapa sebenarnya yang di prioritaskan oleh pemerintah, namun pembahasan RUU Omnibus Law sangat tertutup, tidak partisipatif dan tidak melibatkan aspirasi publik. Hingga banyak pakar menilai bahwa RUU ini terkesan dipaksakan untuk mengakomodir kepentingan investor ketimbang kepentingan rakyat.

Walaupun draft RUU Omnibus Law saat ini telah di serahkan oleh Pemerintah kepada DPR, namun pembahasannya telah ditunda. Memang, beberapa waktu lalu ada pernyataan yang di sampaikan oleh pihak DPR bahwa akan tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law di tengah-tengah Pandemi, tapi hal ini mendapat kecaman dari beragam kalangan. Bahkan, ada dari kalangan buruh yang mengancam akan melakukan aksi demonstrasi di gedung parlemen jika DPR memaksakan tetap membahas Omnibus Law. Omnibus Law ini, selain bermasalah, yang mana banyak memuat pasal keberpihakan terhadap investor ketimbang rakyat, juga buruh dan mahasiswa tak bisa menyuarakan aspirasinya lewat aksi demonstrasi akibat kebijakan physical distancing sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Dan akhirnya, ancaman aksi ditengah pandemi telah mengetuk hati pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada DPR untuk menunda pembahasan Omnibus Law. Namun, patut disayangkan, DPR hanya menunda pembahasan khusus klaster ketenagakerjaan padahal dalam klaster-klaster yang lain pun banyak mengandung pasal bermasalah.

Selain RUU Omnibus Law, ada virus Corona yang memberikan tekanan terhadap kaum buruh. Hingga saat ini ada banyak pekerja formal maupun informal yang di PHK akibat Covid-19. Selain mendapatkan PHK, rakyat dan buruh semakin tersudutkan akibat kebijakan pemerintah yang melarang aktivitas di luar rumah. Insentif yang diberikan pemerintah sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi para buruh dan rakyat agar dapur tetap mengepul belum sepenuhnya terdistribusi dengan baik dan merata di seluruh Indonesia.

Dalam menindaklanjuti dan pendalaman persoalan tersebut, penulis telah mewawancarai Sekertaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Reza Reinaldi Wael.

Berikut hasil wawancara dengan Sekjend LMND Reza Reinaldi Wael:

* DPR telah menunda pembahasan Omnibus Law khusus klaster ketenagakerjaan, Bagaimana pandangan LMND terkait hal tersebut?

Penundaan pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Omnibus Law, sebenarnya tidak terlepas dari kondisi tensi politik yang sempat memanas menjelang peringatan hari buruh yang jatuh pada 1 mei. Penundaan pembahasan Klaster Ketenagakerjaan ini terlihat sebagai upaya untuk meredam tensi politik yang sempat memanas tersebut, sehingga pembahasan omnibus law tetap berjalan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Namun, harus dipahami bersama bahwa dalam RUU Omnibus Law ini terdapat 11 klaster. Jadi, ketika menganggap klaster ketenagakerjaan saja yang bermasalah adalah suatu kekeliruan, karena jika kita telaah lebih dalam sebenarnya hampir seluruh klaster yang ada dalam RUU Omnibus Law itu kontroversi atau bermasalah dan telah mendapat penolakan dari publik, seperti klaster Pendidikan, Pertanahan dan Perkebunan, Lingkungan Hidup, Minerba dan Gas, dan klaster-klaster lainnya.

* Bagaimana nasib buruh ketika RUU Omnibus Law tersebut disahkan dan tidak ada perbaikan pasal di dalamnya?

Menyikapi hal itu bahwa buruh pastinya akan menjadi lebih sulit dan tidak akan menentu nasibnya. Hal ini terkonfirmasi pada banyak pasal yang termaktub dalam RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan, misalnya bisa dilihat pada pasal 77 A, Jika sebelumnya sudah diperkenalkan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, sedangkan dalam RUU Cipta Kerja memperbolehkan pengusaha menerapkan jam kerja lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu.

Selain itu pada pasal 88B soal fleksibilitas pengupahan, dimana dalam pasal ini pengupahan buruh akan diperkenalkan berdasarkan satu waktu dan satuan hasil. Hal ini akan memberikan peluang kepada pengusaha bahwa suatu hari nanti sistem pengupahan akan di hitung perjam atau per hasil kerja.

* Apa langkah-langkah LMND kedepannya untuk menolak dan menggagalkan RUU Omnibus Law?

Sejak awal LMND telah bersikap menolak RUU Omnibus Law. Dan dalam menindaklanjuti sikap itu, LMND telah menginstruksikan secara organisasional untuk melakukan aksi serentak pada tanggal 23 Maret 2020 lalu sebagai langkah menentang pembahasan dan pengesahan RUU Omnibus Law oleh DPR. Namun, aksi tersebut ditunda akibat penyebaran virus Corona yang massif dan meluas di daerah-daerah. Kedepan LMND akan tetap konsisten dan terus mengawal hal ini serta akan melancarkan aksi-aksi penolakan baik melalui media sosial maupun aksi parlemen jalanan. Kita juga akan menggalang kekuatan dan solidaritas bersama seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menggagalkan pengesahan RUU Omnibus Law

* Bagaimana anda melihat keadaan buruh di tengah pandemi Covid-19 ini?

Sejak presiden Jokowi mengumumkan kasus Corona virus di Indonesia awal Maret lalu hingga saat ini ada sekitar 1,9 juta buruh yang di rumahkan maupun di PHK baik sektor formal ataupun informal. Dari imbas tersebut bisa dilihat bahwa buruh sangat terpukul dan tertekan dengan adanya pandemi ini. Buruh saat ini seperti halnya buah simalakama yang di hantui oleh kekhawatiran.

* Untuk menstimulus ekonomi buruh dan masyarakat di tengah pandemi ini, pemerintah akan memberikan insentif untuk mereka. Bagaimana pendapat anda terkait hal tersebut?

Insentif yang akan diberikan oleh pemerintah kepada buruh korban PHK maupun rakyat melalui BLT, PKH, Kartu Pra Kerja dan bantuan non tunai lainnya sebagai stimulus tidak banyak membantu kehidupan ekonomi rakyat. Hal ini disebabkan karena proses dan administrasinya berbelit-belit dan ribet. Belum lagi diperparah dengan banyak masyarakat yang miskin maupun yang rentan miskin tidak terakomodir dalam daftar penerima tersebut. Misalnya, BLT hingga saat ini banyak rakyat yang terdaftar belum menerima uang insentif tersebut padahal mereka telah lama di arahkan untuk tidak bekerja oleh pemerintah. Kartu pra kerja terdapat indikasi konflik interest yang mengakibatkan persaingan dari beberapa pihak yang terlibat, seperti yang terjadi baru-baru ini, kartu pra kerja dijadikan sebagai modus untuk meraup keuntungan pribadi.

Demikianlah wawancara penulis dengan Sekjend LMND. Diakhir wawancara narasumber sempat menyampaikan saran kepada pemerintah agar pemerintah fokus dan tegas dalam mengambil kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus Corona di Indonesia. “Jika pemerintah ingin memperbaiki perekonomian nasional maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan virusnya sebagai dalang dari semua ini”, tutup Sekjend LMND.

Penulis : Esken

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*