foto aksi menolak Omnibus Law di Jember

LMND.or.id- Ratusan massa aksi yang terdiri dari kalangan mahasiswa, serikat buruh dan organisasi gerakan melaksanakan aksi bersama, bersatu menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Kota Jember, Jawa Timur, Kamis (19/03/2020).

Aksi pagi itu, yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB diawali dengan konvoi motor dari Jalan Sumatera menuju titik kumpul di Bundaran DPRD Jember. Dalam iring-iringan motor tersebut, massa aksi menyampaikan orasi politiknya secara bergantian di atas mobil komando. Mereka menilai, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang digaungkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, hanya menguntungkan dan memudahkan para investor namun jauh dari kepentingan rakyat

Salah seorang massa aksi dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Desta Handra Robby menyampaikan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terjadi banyak ketimpangan di dalamnya, baik dalam prosedur pembentukannya maupun poin-poin yang terdapat dalam pasal Omnibus Law. Dia menilai dalam proses pembentukan RUU Omnibus Law, pemerintah terkesan tertutup dan tidak melibatkan aspirasi publik maupun pihak-pihak yang terkena langsung dampak dari regulasi ini. Dia juga mempertanyakan pijakan hukum dari Omnibus Law ini, menurutnya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme pembentukan Omnibus Law. Dia beranggapan bahwa memaksakan aturan raksasa itu akan membuat pemerintah dan DPR melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri.

“RUU Omnibus Law kan aturan besar, menggabungkan lebih dari 1.000 peraturan di 79 undang-undang berbagai sektor dalam 11 kluster, hal ini berpotensi menabrak aturan, penuh muslihat dan pembentukannya terkesan dipaksakan,” kata Desta.

Selain itu, mahasiswa Universitas Jember ini, juga menyoroti poin-poin yang terdapat dalam RUU Omnibus Law. Dia mengungkapkan, banyak pasal dalam Omnibus Law akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dalam sektor ketenagakerjaan, lingkungan, pers dan sektor penddidikan. RUU Omnibus Law, menurut Desta, hanya akan menambah kesenjangan dan memperparah kemiskinan di Indonesia. Omnibus Law yang diyakini pemerintah sebagai satu terobosan yang dapat meringkas proses pembentukan hukum, hemat biaya, hemat waktu, justru akan meringkus dan memberangus hak-hak warga sipil. Dihamparkannya karpet merah terhadap investor lewat Omnibus Law, telah mengebiri hak buruh, termasuk soal gaji dan hubungan kerja.

Omnibus Law juga, ungkap Desta, akan menghilangkan sejumlah aturan mengenai perlindungan lingkungan dan izin berusaha. Menurutnya, Omnibus Law hanya terletak pada semangat pemerintah untuk meningkatkan investasi dan perekonomian namun abai terhadap kesejahteraan rakyat dan dampaknya kepada lingkungan. Olehnya itu, dia mengatakan akan terus melakukan aksi bersama kawan-kawan buruh dan organisasi sekawan untuk menggagalkan Omnibus Law.

Aksi hari itu, diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua DPRD Kabupaten Jember Itqon Syauqi yang berisi:

1. Menuntut kepada pihak DPRD Kabupaten Jember untuk menyatakan sikap secara lisan dan tertulis menolak RUU Cipta Kerja,
2. Menuntut kepada DPRD Kabupaten Jember agar melakukan langkah-langkah strategis dan politis agar pembahasan RUU Cipta Kerja digagalkan; 3. Menuntut kepada DPRD Kabupaten Jember agar melakukan intervensi dan langkah-langkah koordinatif agar pemerintah juga memperhatikan kesehatan buruh di tengah merebaknya pandemik COVID-19 dengan menyediakan masker, hand sanitizer, vitamin, pemeriksaan dan pengobatan terkait secara gratis.

Editor : Esken

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*