Foto Ketua Umum LMND Muhammad Asrul,S.T

LMND.or.id– Dugaan jual beli jabatan di tubuh Kementerian kembali menyedot perhatian publik. Kali ini terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kuat dugaan tindakan koruptif ini dilakukan anggota Staf Khusus Mendes PDTT yang mengobral jabatan eselon I dan II dengan harga ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muhammad Asrul mengatakan tindakan jual beli jabatan di Kementerian sangat menyakiti perasaan rakyat Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa keadaan rakyat saat ini sedang kesulitan akibat Pandemi, seharusnya Kementerian fokus memikirkan solusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Tindakan koruptif ini sangat mengecewakan rakyat Indonesia. Rakyat saat ini sedang susah, seharusnya mereka fokus cari solusi bukannya dagang jabatan,” kata Asrul di Jakarta, Minggu (18/04/2021).

Lebih lanjut, Asrul mengungkapkan bahwa KPK harus proaktif mencari informasi dan melakukan investigasi mendalam atas kasus ini. Menurutnya, dugaan awal ini dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap rahasia dan praktek terselubung yang ada dalam Kemendes PDTT.

“Kami mendesak KPK untuk tindaklanjuti dugaan jual beli jabatan ini. KPK harus proaktif dan harus investigasi agar tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan amanah yang diberikan,” kata Asrul.

Menurut Asrul, kasus dugaan dagang jabatan di Kemendes PDTT mirip dengan kasus korupsi yang terjadi di kementerian-kementerian sebelumnya yang pernah di tangani KPK. Kasus dagang jabatan diawali oleh bawahan namun pada akhirnya menyeret atasannya.

Oleh karena itu, Asrul menyampaikan bahwa dalam polemik dan isu yang terus berkembang ini, Menteri Halim Iskandar dapat menjelaskan kepada masyarakat dan KPK perihal yang terjadi di Kementerian yang dipimpinnya. Sehingga rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap Kemendes PDTT dapat terbangun kembali.

Selain itu, Asrul juga mendorong Presiden agar melakukan evaluasi terhadap kinerja dan proses rekrutmen di Kementerian. Sebab, tindakan jual beli jabatan di dalam Kementerian tidak hanya pertama terjadi tetapi terus berulang kali.

“Presiden harus melakukan evaluasi kinerja pembantunya. Kasus dugaan dagang jabatan di Kementerian Desa pernah terjadi juga pada kementerian lainnya,” kata Asrul.

Terakhir, Asrul menegaskan bahwa KPK sebagai harapan masyarakat agar segera menyelesaikan kasus dugaan jual beli jabatan ini sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sekaligus dapat memberikan efek jera kepada oknum atau siapapun yang mengingkari amanah yang di berikan oleh negara kepadanya, tutup Asrul.

Penulis : Samsudin

Editor : Ando

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*