Foto Sekretaris Jenderal Reza reinaldi Wael

LMND.or.id- Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR telah melahirkan protes dari berbagai kelompok gerakan mahasiswa dan buruh. UU Cipta Kerja dinilai mengandung muatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini lebih mengedepankan kepentingan investasi dan korporasi daripada kepentingan rakyat Indonesia.

Atas keputusan pemerintah tersebut, mahasiswa dan buruh melakukan aksi demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia menuntut agar pemerintah membatalkan pengesahan UU Omnibus Law. Namun gerakan yang dilakukan rakyat dan mahasiswa mendapatkan tindakan anarkis dan represifitas oleh aparat kepolisian. Banyak massa aksi yang mengalami luka-luka akibat tindakan represif aparat dan sebagian ditahan.

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mengutuk keras tindakan represif dan kekerasan aparat kepolisian dalam mengawal dan mengamankan gerakan mahasiswa dan buruh untuk membatalkan UU Omnibus Law.

Sekertaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Reza Reynaldi Wael menilai aparat kepolisian bertindak diluar batas kewenangannya. Ia menerangkan bahwa menyampaikan aspirasi dan tuntutan publik merupakan amanat konstitusi yang harus di taati aparat kepolisian.

“Aparat kepolisian telah mengkhianati konstitusi. Menyampaikan aspirasi dan tuntutan dijamin oleh konstitusi,” ungkap Adhyna.

Lebih lanjut, Adhyna mendesak kepada aparat kepolisian agar tidak bertindak represif dan sewenang-wenang terhadap para aktivis yang menyatakan tuntutannya. Menurut Adhyna, gerakan buruh dan mahasiswa saat ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Hentikan tindakan represif dan semena-mena dengan menangkapi para demonstran. Ini adalah suara rakyat seharusnya kepolisian berpihak kepada rakyat,” tegas Adhyna.

Selain itu, Adhyna mendesak aparat kepolisian untuk membebaskan para aktivis yang saat ini masih ditahan. Ia juga menekankan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar segera mengambil langkah bijak dengan membatalkan UU Omnibus Law sebelum situasi tidak terkendali.

“Bebaskan secepatnya kawan-kawan aktivis yang ditahan aparat kepolisian. Dalam situasi ini presiden harus mengambil langkah cepat dengan membatalkan UU Omnibus Law sebelum situasi benar-benar kacau,” tegas kata Adhyna.

Kemudian, Adhyna menyerukan adanya front persatuan lintas sektoral dan bergerak bersama dalam perlawanan terhadap penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Penulis : Samsudin

Editor : Ando
.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*