Foto Narasumber dan para ketua-ketua umum organ ekstra

LMND.or.id– Para ketua umum organisasi ekstra kampus merespon cepat keinginan pemerintah yang akan mengesahkan RUU Omnibus Law dengan mengadakan diskusi webinar melalui Via Zoom, Rabu (15/07/2020).

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari upaya untuk menggagalkan RUU Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan rakyat. Diskusi tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua Umum KASBI, Nining Elitos dan mantan Pimpinan KPK, M. Busyro Muqoddas sebagai pemantik.

Ketua Umum KASBI, Nining Elitos mengatakan bahwa dalam perumusan RUU Omnibus Law tidak ada transparansi dan tidak melibatkan aspirasi publik. Dalam RUU ini, lanjut Nining, secara substansi tidak menununjukan rasa keadilan maupun keberpihakkan kepada para buruh.

“Bagaimana mungkin ada keadilan dan kesejahteraan buruh ketika ada liberalisasi fleksibilitas tenaga kerja. Kedepan orang tidak akan mendapatkan kepastian dan pendapatan hidup yang layak,” ungkap Nining.

RUU Cipta Kerja, menurut dia, sangat merugikan rakyat Indonesia dan bahkan mengandung penindasan yang akan menyengsarakan masyarakat.

Selain itu, mantan Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menyampaikan bahwa akselerasi cepat pemerintah dan DPR mengesahkan UU Minerba dan keinginan untuk segera mengesahkan RUU Omnibus Law ditengah gerakan penolakan dari rakyat menjadi bukti kuat telah terjadi tsunami politik. Secara fundamental, Pak Busyro menilai bahwa pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi memiliki kepentingan-kepentingan lain di belakangnya. Terbukti, lanjut dia, setelah KPK dilumpuhkan kemudian diikuti dengan pengesahan UU Minerba dan rencana pengesahan RUU Omnibus Law. Padahal menurutnya, KPK bisa mencegah RUU Omnibus Law ini dengan dalih akan mendatangkan korupsi yang sistemik.

Selain itu, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi  (LMND) Muhammad Asrul mengatakan bahwa RUU Omnibus Law memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada investor dan pintu masuk bagi kapitalisme untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga produktif rakyat Indonesia. Banyak sektor, ungkap Asrul, yang akan terdampak dengan adanya RUU Omnibus Law ini, diantaranya adalah sektor pendidikan. Menurut Asrul, arah pendidikan yang termuat dalam pasal-pasal Omnibus Law, pendidikan nasional akan dijadikan sebagai komoditi. Pendidikan pada akhirnya hanya akan menjadi lembaga yang melahirkan tenaga-tenaga murah sesuai dengan keinginan pasar dan kapitalisme, ungkap Asrul.

Senada dengan itu, Ketua Presidium PMKRI Benidiktus Papa menyampaikan bahwa Omnibus Law sangat kontroversial sebab dalam proses pembahasannya tidak transparan dan tidak akuntabel. Dia menilai dalam RUU Omnibus Law tidak mencerminkan maupun mengakomodir kepentingan masyarakat. Menurutnya, banyak hak-hak masyarakat akan terabaikan dengan hadirnya RUU ini serta  perlindungan negara terhadap hak-hak itu akan semakin kecil.

Dalam kesempatan itu pula, Ketua Umum DPP IMM Najih Prastiyo mengatakan bahwa pelibatan publik dalam perumusan RUU Omnibus Law sangan minim dan terkesan tertutup serta sangat tergesa-gesa. Menurutnya, kehadiran RUU ini sangat dipaksakan dan secara aturan pembuatan undang-undang pun telah menyalahi ketentuan dalam perundang-undangan.

Begitu juga, Ketua presidium PP KMHDI, I Kadek Andre Nuaba menilai bahwa Omnibus Law hanya berpihak kepada kepentingan investasi dan oligarki. Menurut Andre, dalam Omnibus Law kluster ketenagakerjaan hanya berorientasi terhadap kepentingan bisnis namun mengabaikan keberlangsungan SDA dan SDM. Dia juga mengatakan bahwa Ketika pemerintah mensahkan RUU Omnibus Law maka perlu ada gerakan untuk menunjukan rasa kekecewaan terhadap kekuasaan yang lupa dan lalai akan nasib bangsanya.

Selain itu, Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy menyampaikan bahwa hadirnya RUU Cipta Kerja berawal dari persoalan investasi. Dia mengatakan dengan kekayaan SDA dan SDM yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa menjadi negara yang mandiri. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang selalu menempatkan diri dengan posisi tangan di bawah. Menurut dia, keruwetan dalam hal investasi tidak boleh diterjemahkan dengan membuka kerang aturan seluas-luasnya yang justru akan melahirkan persoalan yang lebih besar kepada negara ini.

Selanjutnya, Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi mengatakan bahwa pemerintahan pertama Presiden Jokowi sering mengumandangkan ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan namun di periode kedua Presiden Jokowi lebih mengedepankan investasi asing yang justru mengabaikan hak-hak rakyat. Dia mengungkapkan Omnibus Law hanya akan memperparah disparitas dan kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Terakhir, ketua umum PP GMKI Korneles Galanjinjinay menilai bahwa RUU Omnibus Law tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Menurut dia, pemerintah selalu membicarakan tentang Pancasila namun dalam prakteknya melalui RUU Omnibus Law menunjukan pemerintah tidak pancasilais.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa eksekutif dan legislative sudah nampak jelas tidak lagi memikirkan kondisi kehidupan rakyat. Mereka lebih cenderung berselingkuh dengan investor asing dan menghisap sebanyak-banyaknya kekayaan alam untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. “Yang kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin,” ungkap Korneles.

Penulis  : Samsudin

Editor    :  Esken

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*