Foto Ketua Wilayah LMND Jawa Timur Farhan Abdillah Dalimunthe

LMND.or.id– DPR RI mempercepat pelaksanaan Rapat Paripurna pada Senin (5/10) kemarin. Padahal sebelumnya rapat paripurna tersebut direncanakan akan digelar pada hari Kamis, 8 Oktober 2020 mendatang.

Pada rapat paripurna tersebut, DPR RI mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang selama ini mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Penolakan demi penolakan dari berabagai kalangan terus bermunculan terhadap aturan yang dinilai merugikan masyarakat itu. Tak hanya di level pusat, Omnibus Law juga mendapat penolakan keras dari mahasiswa di daerah.

Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Jawa Timur Farhan Abdillah Dalimunthe menyatakan menolak pengesahan Omnibus Law  Cipta Kerja dan menilai Pemerintah serta DPR RI gagal menangkap aspirasi dan tidak berpihak pada rakyat.

“Ini adalah Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP) seperti yang dulu pernah diserukan oleh Bung Karno pada tahun 1964. UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan ini merupakan manifestasi pemerintahan menyerupai VOC yang mengedepankan kepentingan pemodal dan investor.”

“Ini adalah gerakan kolonialis baru yang diboncengi para imperialis modern, dan gerakan mendua pemerintah dan DPR RI yang seakan-akan bersuara lantang memperjuangkan rakyat, namun di sisi lain justru mewujudkan rezim Anti-Rakyat! Aspirasi dari masyarakat justru diabaikan.”, ujar Farhan melalui akun Twitternya pada Selasa (6/10).

Lebih jauh, Farhan menyampaikan bahwa sejak awal LMND tetap konsisten untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berpotensi akan sangat merugikan masyarakat ini. LMND juga siap untuk terus berjuang hingga UU ini dicabut.

“Kita sudah ingatkan berkali-kali kalau Pemerintah dan DPR RI tetap keras kepala mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini maka siap-siap akan terjadi pergolakan rakyat yang sangat besar. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang, khususnya kaum tani dan buruh yang terancam kehidupannya kedepan. Kolektif LMND se-Jawa Timur siap untuk berjuang bersama rakyat hingga UU ini dicabut dan dibatalkan.”, tegas Farhan.

Rencananya seluruh kader-kader LMND di Jawa Timur akan bergerak turun ke jalan bersama front-front aliansi rakyat mulai Kamis (8/10) besok untuk mengepung gedung pemerintahan di tiap kota/kabupaten dalam perjuangan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami sudah instruksikan kepada seluruh kader LMND se-Jawa Timur untuk melakukan pengorganisiran kepada para mahasiswa, pelajar, buruh di pabrik, petani, pekerja informal, kaum miskin kota dan sektor rakyat lainnya agar bisa bersama-sama turun ke jalan memperjuangkan pembatalan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini. Sudah bukan waktunya untuk rebahan, semuanya harus bergerak secara total. LMND akan mobilisasi massa besar-besaran. Perkuliahan kan daring, jadi bisa dilakukan ditengah-tengah aksi menolak Omnibus Law.”, tutup Farhan.

Kader-kader LMND kota Surabaya, Gresik dan Pasuruan direncanakan akan bergabung dalam aksi di Surabaya bersama Aliansi GETOL Jatim, adapun Kota Malang, Tuban, Jember serta Banyuwangi akan bergabung dengan front aliansi di kota/kabupatennya masing-masing.

Editor : Samsudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*