Foto Wakil Ketua Umum I LMND Mesak Habari Saat Aksi Penolakan UU-Cipta Kerja

LMND.or.id– Pemerintah menuding bahwa gerakan rakyat, mahasiswa dan buruh dalam menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan gerakan yang ditunggangi dan dipandu serta digerakkan oleh hoax. Tidak hanya datang dari pemerintah, pernyataan gerakan massa di tunggangi di sampaikan juga oleh anggota DPR RI. Salah satunya anggota DPR RI Dapil Maluku Utara Ahmad Hatari.

Wakil Ketua I Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Mesak Habari sangat menyayangkan pernyataan pemerintah dan anggota DPR. Ia mengatakan bahwa mahasiswa dan buruh melakukan demonstrasi karena idealisme dan kesadaran yang masa depannya terancam dengan adanya UU Cipta Kerja.

“Mahasiswa dan buruh murni digerakkan oleh idealisme dan kesadaran buruh yang masa depannya terancam dengan adanya UU Cipta Kerja,” ungkap Wakil Ketua I LMND.

Mesak Habari menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah panik dalam melihat gerakan rakyat yang besar dan luas. Akhirnya, untuk meredam dan mendiskreditkan aksi massa, pemerintah mengeluarkan pernyataan yang semestinya tidak patut disampaikan oleh pemimpin tanpa didasarkan pada bukti yang jelas dan valid.

Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak terkoneksi dengan elit partai politik apapun atau kekuatan manapun. Sebab, sejak awal mahasiswa dan buruh dari pengajuan hingga pengesahan telah melakukan protes dan penolakan terhadap RUU Omnibus Law, tegasnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa gerakan rakyat saat ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah. Dalam situasi bangsa yang sedang sulit karena pandemi, krisis kesehatan dan krisis ekonomi, pemerintah dan DPR diam-diam mengesahkan UU-Cipta Kerja yang masih menimbulkan pro kontra dalam masyarakat.

“Gerakan ini karena akumulasi kekecewaan rakyat atas pemerintah. Situasi negara sedang sulit justru pemimpin kita telah mengesahkan UU-Cipta Kerja dengan cara diam-diam,” ungkap Mesak.

Selain itu, Mesak Habari menyampaikan bahwa gerakan rakyat dimotori oleh kemarahan rakyat akibat banyak kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Dari pelemahan KPK, penegakkan hukum dan HAM yang tidak adil, revisi UU Minerba, kenaikan iuran BPJS, perlindungan terhadap koruptor, dan lainnya.

“Kekecewaan rakyat karena banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, misalnya pelemahan KPK, penegakan hukum dan HAM yang tidak adil, revisi UU Minerba, koruptor dan lainnya,” tutup Mesak.

Penulis : F. Jos
Editor : Samsudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*