Foto Wakil Ketua IV Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Neny Setyawati Abd. Kotae

LMND.or.id- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai komitmen pemerintah memasukkan pendidikan di dalam UU Cipta Kerja sangat berbahaya dalam pembangunan pendidikan yang baik, demokratis, bermutu, murah, dan mudah diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah dan DPR menyepakati dan menempatkan pendidikan pada pasal 65 UU Cipta Kerja. Didalam pasal 65 tersebut, memuat 2 ayat yang implikasinya sangat riskan dan penuh resiko bagi dunia pendidikan Indonesia. Ayat 1 disebutkan bahwa “Pelaksanaan perizinan berusaha pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini”. Sedangkan ayat 2 menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah”.

Wakil Ketua IV Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Neny Setyawati Abd.Kotae mengatakan bahwa secara prinsipil UU Cipta Kerja mendorong peningkatan iklim investasi dan kemudahan perizinan berusaha. Memasukkan pendidikan didalam UU Cipta Kerja, artinya pemerintah dan DPR mengkategorikan pendidikan sebagai salah satu sektor usaha. Pendidikan dikualifikasi sebagai salah satu bentuk usaha yang perizinannya dipermudah untuk mendukung kegiatan investasi sebagaimana yang direncanakan pemerintah.

“UU Cipta Kerja ini prinsipnya untuk peningkatan ekosistem investasi, jadi memasukkan pendidikan dalam UU Cipta Kerja berarti ia dikategorikan sebagai satu sektor usaha, ini berbahaya”, ungkap Neny melalui pesan WhatsApp, Senin (19/10/2020).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan pendidikan sebagai usaha atau komoditi yang memungkinkan investor untuk menanamkan modalnya di dalam sektor pendidikan. Pemerintah mendesain pendidikan sebagai komoditi dan mengarahkannya kedalam skema transaksi yang bebas.

Neny menerangkan bahwa meletakkan dan memposisikan pendidikan sebagai lahan investasi akan mendorong liberalisasi dan komersialisasi besar-besaran pada sektor pendidikan. Ada upaya pemerintah untuk menyerahkan tanggung jawab pendidikan ke dalam sektor swasta dan melepaskan kewenangannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ia menyampaikan pendidikan akan dimodifikasi agar selaras dengan dunia usaha dan industri demi menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini menurutnya sangat berbahaya bagi dunia pendidikan dan bertentangan dengan konstitusi. Antara pendidikan dan usaha memiliki landasan filosofis yang berbeda. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sedangkan usaha adalah untuk mencari dan meningkatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa dalam pasal 65 UU Cipta Kerja telah jelas menempatkan pendidikan sebagai komoditi. Selain itu, pasal ini juga memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membuat ketentuan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan.

Dengan UU ini, pemerintah akan memiliki kekuatan hukum untuk mengarahkan pendidikan kearah liberalisasi dan komersialisasi secara besar-besaran dan tanpa proteksi yang kuat dan ketat. Pendidikan akan kehilangan marwahnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ungkap Neny.

Penulis : F. Jos
Editor : Samsudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*