Foto Departeman Perempuan LMND Maluku Utara

LMND.or.id– Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Maluku Utara memperingati hari Kartini dengan mengadakan diskusi virtual bertemakan peran negara dalam mendorong emansipasi di Indonesia. Diskusi itu diikuti 7 Kabupaten/Kota LMND yang ada di Maluku Utara.

Departemen Perempuan LMND Maluku Utara Dea Kaijely mengatakan bahwa peringatan hari Kartini merupakan sebuah momen untuk mengevaluasi tindakan diskriminatif yang dialami oleh perempuan Indonesia. Menurut Dea, domestifikasi terhadap perempuan telah menjadi hambatan dalam proses perjuangan dan kemajuan kaum perempuan saat ini.

“Peringatan hari Kartini tidak boleh hanya sebagai seremonial belaka tapi harus dimaknai sebagai upaya pembebasan perempuan Indonesia dari ketertindasan. Peran domestik telah menghambat kemajuan perempuan saat ini,” ungkap Dea dalam diskusi virtual, Sabtu (24/04/2021).

Lebih lanjut, Dea mengungkapkan bahwa peran domestifikasi telah membuat perempuan sebagai objek sekaligus alat kekuasaan. Dalam struktur sosial yang kapitalis perempuan dianggap sebagai kelas sosial yang rendah karena tidak produktif serta adanya pembatasan-pembatasan konstruktif yang menganggap bahwa perempuan tidak punya kemampuan.

“Selama ini ada anggapan bahwa perempuan lemah dan tak punya kemampuan. Perempuan juga kadang dijadikan sebagai objek dan alat kekuasaan saja,” kata Dea.

Padahal, ungkap Dea, semua gender memiliki potensi yang sama, hanya saja akibat konstruk budaya kapitalistik yang membawa perempuan ke ranah domestik sehingga menghambat perempuan untuk berpikir maju dan terlibat aktif dalam ranah publik. Olehnya itu, dalam momentum hari Kartini, ia mengajak perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan kesadaran politik perempuan.

Selain itu, narasumber lain yakni Departemen Perempuan Halmahera Utara Viska Maijanga mengatakan bahwa untuk melepaskan diri dari ketertindasan perempuan harus mampu mengakses pendidikan dan harus mendapatkan hak yang sama dalam dunia pendidikan. Tidak boleh ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan sebab hanya melalui pendidikanlah kesadaran perempuan akan terbangun.

Sedangkan, Departemen Perempuan Kota Ternate Rahmawati Hud mengungkapkan bahwa kompleksnya permasalahan yang di hadapi perempuan belum juga ada keberpihakan negara dalam bentuk produk hukum yang pro terhadap korban kekerasan berbasis gender.

Menurut Rahmawati RUU-PKS sebagai rancangan undang-undang yang berperspektif perlindungan terhadap korban kekerasan tak kunjung di sahkan oleh pemerintah dan DPR. Negara seolah menggantung nasib korban kekerasan seksual tanpa ada solusi yang kongkrit, ungkapnya.

Terakhir, Departemen Perempuan Tidore Hartini Hud mengatakan bahwa perempuan juga belum mendapatkan akses kesehatan yang layak di negara ini. Permasalahan stunting masih sangat banyak di temukan di pedesaan.

Editor : Samsudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*