Ketua Umum LMND Muhammad Asrul

LMND.or.id- Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini, bangsa Indonesia tengah dilanda wabah virus corona. Hardiknas selalu diperingati setiap tanggal 2 Mei dan tahun ini menyibak banyak problem yang mesti disoroti dan dikritisi sebagai bahan model sistem pendidikan nasional ke depannya. Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muhammad Asrul menyampaikan bahwa peringatan Hardiknas menjadi bahan evalusi bagi pemerintah atas kebijakan-kebijakannya dalam menerapkan model pendidikan nasional saat ini. Dia menilai politik pendidikan Indonesia belum mengarah pada pendidikan yang berorientasi kepada pendidikan yang memanusiakan manusia.


“Dalam Hardiknas tahun ini, perlu evaluasi menyeluruh atas politik pendidikan kita. Pendidikan kita masih sulit di akses oleh seluruh rakyat dan masih jauh dari semangat pendidikan yang berkeadilan seperti yang di amanatkan konsititusi,” ungkap Asrul saat wawancara di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (02/05/2020).


Selain itu, Asrul mendorong kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pemerataan kualitas pendidikan Indonesia di seluruh wilayah tanah air, baik kualitas PT, tenaga pendidik maupun lulusan untuk melahirkan manusia Indonesia yang memiliki daya saing, inovasi, dan kreatifitas dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0. Menurutnya pendidikan Indonesia saat ini masih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga menjadikan sistem pendidikan berorientasikan profit dan tenaga kerja murah.


Olehnya itu, dia mendesak agar segala macam regulasi yang mengatur sistem pendidikan nasional dan perguruan tinggi yang pro terhadap neoliberal dan komersialisasi pendidikan yang menjadikan lembaga pendidikan mengakumulasi profit untuk segera dicabut.


“Pemerintah harus mencabut produk regulasi yang pro terhadap neoliberal dan komersialisasi pendidikan, khususnya UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 12 Tahun 2012,” ucap Asrul.


Dalam kesempatan itu, Muhammad Asrul menyoroti akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Asrul banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki semangat untuk mengenyam dan melanjutkan pendidikan namun tidak mempunyai biaya untuk merealisasikan keinginan tersebut. Dengan demikian untuk memutus angka partisipasi kasar yang rendah dan mengakomodir kepentingan rakyat miskin sesuai dengan cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, negara harus menjamin seluruh rakyat Indonesia dengan menggratiskan biaya pendidikan perguruan tinggi.


Situasi Pandemi saat ini, lanjut Asrul, sebaiknya Menteri Pendidikan segera mengevaluasi tingginya biaya pendidikan jurusan kedokteran dan kesehatan lainnya agar bisa di akses oleh seluruh rakyat Indonesia karena ini menjadi faktor kekurangan kuantitas dokter dan tenaga medis lainnya. Hal ini bisa dilihat dari data WHO 2017, dimana rasio dokter di Indonesia sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk dengan artian 4 dokter Indonesia melayani 10.000 penduduk dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa. Belum lagi kita melihat kisaran biaya pendidikan dibeberapa perguruan tinggi negeri yang ada rata-rata puluhan juta rupiah selain jalur masuk program bidikmisi.


Kuantitas dokter juga diperparah dengan meninggalnya dokter saat pandemi membuat jumlah dokter kita semakin berkurang. Pemerintah harus segera mengambil inisiatif yang progresif untuk menambah jumlah dokter dan tenaga medis lainnya dengan membuka akses seluas-luasnya dan menekan biaya pendidikan jurusan kedokteran dan jurusan kesehatan yang lain.


Arahan Menteri Pendidikan di tengah Pandemi dengan mendorong kuliah daring (Via-Zom) tak lepas dari kritikan Asrul. Menurutnya, kebijakan ini menimbulkan problem dan hambatan sehingga menyebabkan proses pembelajaran tidak efektif. Hal ini dipengaruhi transformasi pembelajaran para pengajar menggunakan teknologi belum maksimal dan disisi lain para mahasiswa tidak dapat mengakses jaringan maupun keterbatasan dana membeli kuota untuk memenuhi kebutuhan kuliah online. Seharusnya persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam memaksimalkan interaksi perkuliahan, tutur Asrul.


Diakhir wawancara, Asrul menghimbau kepada pemerintah agar saat Pandemi Covid-19, pemerintah menggratiskan biaya pendidikan selama 1 semester karena pendapatan ekonomi rakyat semakin susah.

Penulis : Esken
Editor : Esken

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*