Foto Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muhammad Asrul, ST

LMND.or.id– Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muhammad Asrul menyikapi rencana pemerintah untuk melakukan pemotongan 50 persen insentif Nakes dan dokter. Rencana pemotongan tersebut melalui surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tertanggal 1 Februari 2021 yang terekspos di media sosial.

Asrul menilai keputusan Menteri Keuangan tidak memiliki sense of crisis dan empati atas kinerja Nakes dan dokter yang setiap hari berjibaku dengan virus untuk keselamatan rakyat Indonesia. Menurutnya, pengorbanan besar mereka harus mendapatkan perlindungan dan penghargaan pemerintah demi memotivasi dan menjaga stabilitas stamina dari Nakes dan para dokter.

“Nakes dan dokter adalah garda terdepan yang bertarung dengan virus demi masa depan bangsa. Mereka adalah pahlawan. Jadi, mestinya harus ada perlindungan dan perhatian untuk mereka,” ungkap Asrul dalam statementnya di Jakarta Selatan, Kamis (04/02/2021).

Asrul mengungkapkan kebijakan pemerintah tersebut tidak menunjukkan sinergitas yang produktif dalam hal penanganan dan pengendalian penyebaran covid-19 di Indonesia. Ia mengatakan sejauh ini data dari Tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) angka kematian Nakes dan dokter merupakan yang tertinggi di Asia dan nomor tiga terbesar di dunia yaitu sebanyak 647 korban meninggal. Total korban meninggal ini terdiri dari 289 dokter, 27 dokter gigi, 221 perawat, 84 bidan, 11 apoteker, dan 15 tenaga laboratorium medik data per tanggal (28/01/21).

Lebih lanjut, dia mengatakan, keputusan pemerintah memangkas insentif Nakes dengan tiba-tiba tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan pihak terkait (organisasi profesi) adalah tindakan ceroboh dan semena-mena. Menurutnya, kalau memang pemerintah tidak mampu untuk membayar insentif Nakes dan dokter maka banyak alternatif yang dapat dilakukan, misalnya realokasi anggaran APBN maupun menghentikan sementara waktu pembiayaan infrastruktur.

“Angka kematian Nakes dan dokter kita sangat tinggi. Seharusnya pemerintah berikan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Kalau pemerintah tidak sanggup maka hentikan sementara pembiayaan infrastruktur dan realokasikan anggaran demi penanganan covid-19,” kata Asrul.

Apalagi ungkap Asrul, angka penyebaran dan penularan covid-19 di Indonesia saat ini masih sangat tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda yang membaik. Olehnya itu, keseriusan pemerintah dalam penanganan dan pengendalian penyebaran covid-19 serta perlindungan terhadap Nakes dan dokter sangat dibutuhkan. Dan ini, ungkapnya, tidak hanya dengan narasi sloganistik tetapi harus ditopang dengan kerja-kerja yang terukur dan konsekuen secara totalitas dari pemerintah.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya tidak melakukan pemotongan insentif Nakes dan dokter. Menurutnya, dalam situasi krisis pemerintah bisa mendorong gerakan pemotongan gaji bersama dari presiden, wakil presiden, para menteri dan wakil menteri, DPD, DPR RI, Gubernur, Wakil Gubernur hingga Walikota/Bupati dan wakil-wakilnya.

Kemudian, dia mengatakan selain pemotongan gaji bersama, pemerintah dapat melakukan penyitaan aset kekayaan para koruptor yang didapatkan dari hasil korupsi dan selanjutnya dialokasikan untuk penanganan covid-19 dan insentif para Nakes dan dokter.

Terakhir, Asrul menegaskan bahwa jika negara sudah tidak sanggup lagi dan menteri keuangan tetap memotong insentif para dokter dan nakes maka LMND secara organisasional akan menggalang gerakan peduli dokter dan nakes untuk mendukung insentif bagi mereka.

Penulis : Samsudin
Editor : Ando

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*