Foto Wakil Ketua III LMND Syamsuddin Saman

LMND.or.id– UU Cipta Kerja yang disahkan pemerintah dan DPR secara terburu-buru dan diam-diam telah membangkitkan kemarahan rakyat. Tidak hanya bermasalah secara prosedural, Undang-undang ini memuat substansi yang mengobral kekayaan alam dan mencekik masa depan warga negara. UU Cipta Kerja lebih mengedepankan kepentingan investasi dan modal namun jauh keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Kekecewaan rakyat Indonesia diekspresikan melalui jalur perjuangan jalanan melakukan aksi demonstrasi. Gerakan penolakan massa atas pengesahan UU Cipta Kerja terus meluas dan meningkat setiap harinya. Gerakan muncul dari akar rumput yang murni didorong kesadaran akan masa depan bangsa telah menimbulkan kepanikan di lingkungan kekuasaan.

Kepanikan itu ditunjukkan pemerintah dengan menggunakan dan memanfaatkan aparat kepolisian untuk merepresi dan mengkriminalisasi rakyat dan aktivis. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan pernyataan yang mendiskreditkan gerakan mahasiswa dan buruh. Gerakan rakyat dituduh ditunggangi, dibiayai dan digerakkan oleh hoax. Padahal, UU Omnibus Law Cipta Kerja sejak awal pengajuan hingga pengesahan mendapat protes dan penolakan dari banyak elemen masyarakat.

Selain itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut masyarakat yang menyampaikan aspirasi saat Pandemi melalui demonstrasi sebagai sampah demokrasi. Ali Mochtar Ngabalin membuat pernyataan yang justru mencerminkan pemerintah anti terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Wakil Ketua III LMND Syamsuddin Saman menilai pernyataan Ngabalin tidak mencerminkan seorang negarawan. Dalam iklim demokrasi menyatakan pendapat didepan umum telah dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, pemerintah telah bertindak yang bertentangan dengan amanat konstitusi.

Dalam kondisi Indonesia saat ini, pemerintah seharusnya mengedepankan cara-cara persuasif saat menghadapi rakyatnya. Membuka ruang-ruang diskusi untuk menemukan solusi terbaik bagi rakyat Indonesia. Komunikasi publik pemerintah menjadi sorotan sebab didalamnya mengandung sikap provokatif dan sangat diskriminatif. Pemerintah semestinya hadir untuk memberikan ketenangan dan menyatukan seluruh komponen bangsa dalam masyarakat bukan untuk memecah belah.

Selain komunikasi publik yang buruk, Syamsuddin Saman menyatakan bahwa pemerintah saat ini mengedepankan cara-cara anarkis dan represif dalam menghadapi warga negara. Memanfaatkan aparat kepolisian untuk mengkriminalisasi rakyat yang menyampaikan pendapatnya. Pemerintah telah menampakkan diri sebagai pemerintahan yang otoriter dan abai terhadap keselamatan rakyat.

Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh menunjukkan sikap anti kritik dalam menjalankan kekuasaan. Pemerintah mengisolasi diri ditembok Kekuasaan dan tidak berani bertanggungjawab setelah menimbulkan kekisruhan ditengah masyarakat atas keputusannya.

Ia juga mengingatkan Ali Mochtar Ngabalin dan pemerintah agar tidak membangun sekat antara pemerintah dan rakyat. Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Cara-cara represif pemerintah, menurutnya, tidak akan menurunkan semangat perjuangan rakyat namun sebaliknya akan menambah kemarahan dan militansi dalam perjuangan.

Penulis : F. Jos
Editor : Samsudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*