Foto Andrean Pr.

LMND.or.id- Pemerintah dan DPR pada akhirnya bersepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Isu mengenai penundaan tersebut telah berkembang jauh-jauh hari sebelumnya. Didahului dengan usulan beberapa pihak mengenai pemisahan klaster ketenagakerjaan ke dalam draft RUU tersendiri, di antaranya oleh anggota Fraksi Partai  Nasdem. Opsi berikutnya penangguhan pembahasan untuk sementara waktu. Usulan-usulan semacam itu bermunculan disertai dalih bahwa klaster ketenagakerjaan merupakan bagian paling kontroversial dari RUU Cipta Kerja. Bahkan sebagian pihak pemerintah (termasuk sebagian anggota DPR) beranggapan jika hanya klaster tersebut saja lah yang bermasalah.

Anggapan tersebut pada dasarnya keliru karena dua alasan. Pertama, DPR belum melakukan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) sehingga kesimpulan ketenagakerjaan merupakan satu-satunya klaster yang bermasalah merupakan kesimpulan yang prematur. Kedua,bila pun dalihnya adalah kontroversi publik maka fakta justru menunjukkan seluruh klaster dalam RUU Cipta Kerja juga dipersoalkan oleh banyak  pihak. Pada akhirnya pemerintah dan DPR menempuh opsi menunda untuk sementara pembahasan klaster ketenagakerjaan hingga waktu yang tepat. Sementara klaster-klaster lain yang dianggap sepi kontroversi dan penolakan bahkan dianggap ­tak bermasalah tetap dilanjutkan pembahasannya.

Patut diduga pilihan pemerintah dan DPR melakukan penundaan tersebut bertujuan untuk meredakan tensi politik yang sempat memanas menjelang peringatan hari buruh sedunia yang jatuh tak lama lagi. Hal ini berekses pada terkonstruksinya wacana bahwa pemerintah telah berlaku aspiratif sehingga perlawanan kaum buruh dapat diredam. Tentu tidak semua elemen organisasi atau individu buruh berpihak pada pilihan pemerintah tersebut. Namun dapat dipastikan akan muncul perbedaan sikap di antara elemen-elemen gerakan buruh. Situasi ini berimplikasi secara luas  terhadap peta perimbangan kekuatan gerakan penolakan RUU Cipta Kerja. Bila skenario ini berjalan baik maka akan terjadi pelemahan kekuatan dari pihak penolak. Pembahasan klaster-klaster lain pun akan tetap berlanjut lebih mudah.

Pendidikan Nasional dalam RUU Cipta Kerja

Telah dikemukakan di atas bahwa permasalahan yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja (RUU Cika) tidak hanya terletak pada klaster ketenagakerjaan. Permasalahan juga ada pada aspek lainnya termasuk juga kependidikan. Dalam kesempatan ini penulis hanya berfokus mengulas pasal-pasal tentang pendidikan dari RUU Cika Omnibus Law.

Pengaturan perihal pendidikan dalam RUU Cika masuk pada bab tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pasal 7 huruf c menyebutkan adanya berbagai cara yang dapat ditempuh pemerintah dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, salah satu di antaranya yaitu dengan menyederhanakan perijinan berusaha sektor. Selanjutnya Pasal 27 huruf k  menyatakan pendidikan merupakan salah satu sektor usaha sehingga perlu disederhanakan perijinannya. Apa yang menarik adalah sikap pemerintah yang mengkualifikasikan pendidikan sebagai salah satu bentuk usaha (baca: bisnis). Oleh karena berstatus sektor usaha maka perijinannya pun harus disesuaikan dengan misi mempermudah kegiatan investasi sebagaimana yang dicanangkan pemerintah.

Lebih jauh lagi, pendidikan akan ditransformasi menjadi lahan bisnis. Dalam bisnis diperlukan petukaran atau transaksi yang berfungsi sebagai sarana akumulasi laba. Pertukaran memerlukan sesuatu untuk dipertukarkan yaitu komoditi alias barang jualan. Pasal 27 huruf k di atas dengan demikian mengimplikasikan terjadinya komodifikasi pendidikan lebih parah di masa yang akan datang. Di samping itu, sistem pendidikan juga akan dimodifikasi agar berselaras dengan dunia usaha dan industri, terutama dalam hal penyediaan calon-calon tenaga kerja yang terampil dan terdidik. Hal itu terkonfirmasi pada draft Naskah Akademik RUU Cika halaman 123 dan Pasal 68 Ayat (4) RUU Cika yang merevisi Pasal 53 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Revisi atas pasal itu ditujukan terhadap Ayat (4). Selain itu, Pasal 69 Ayat (7) RUU Cika pun menghapus Pasal 63 huruf c UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mengharuskan penyelenggaraan otonomi pendidikan tinggi mengacu pada prinsip nirlaba. Pasal-pasal di atas diubah untuk memungkinkan sekolah dan perguruan tinggi swasta dapat berorientasi pada laba. Sementara pada pasal yang masih berlaku saat ini (Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas) dan Pasal 63 huruf c UU Dikti terdapat penekanan pada prinsip nirlaba.

Pemerintah berdalih perubahan itu dilakukan guna membuka investasi pada sektor pendidikan dan mengakomodir satuan pendidikan agar dapat berprinsip non-nirlaba. Dalih pemerintah tersebut tepat mengingat penghapusan prinsip nirlaba memang diperlukan agar konsisten dengan tujuan tertinggi penanaman investasi yaitu mengejar laba sebesar-besarnya. Sejalan dengan ini pemerintah juga mengusulkan perubahan atas Pasal 65 UU Sisdiknas dan Pasal 90 UU Dikti. Perubahan tersebut berinti pada dipangkasnya berbagai persyaratan pendirian sekolah dan perguruan tinggi asing di Indonesia. Salah satu yang dihilangkan adalah kewajiban bagi lembaga pendidikan dan perguruan tinggi asing untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi Indonesia. Bahkan tak disebutkan adanya kewajiban bagi lembaga pendidikan dan perguruan tinggi asing yang akan berinvestasi itu untuk merekrut tenaga pendidikan lokal.

Khusus untuk kewajiban bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi lokal sebenarnya sudah menjadi konsesus di antara negara-negara anggota WTO. Konsesus tersebut termaktub dalam GATS (perjanjian umum tentang perdagangan jasa) yang telah mengatur 4 modus penyediaan jasa pendidikan sebagai berikut: 1) Cross-border supply, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet dan on-line degree program; 2) Consumption abroad, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri; 3) Commercial presence, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership, subsidiary, twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal dan 4) Presence of natural persons, dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal

Pasal 65 UU Sisdiknas dan Pasal 90 UU Dikti telah mengadopsi modus penyediaan jasa pendidikan sebagaimana di atas, khususnya modus ketiga dan keempat yang mana itu pun  disertai dengan hambatan. Keempat modus penyediaan jasa tersebut ditujukan untuk membuka peluang liberalisasi pendidikan di seluruh negara anggota WTO. Dihilangkannya kewajiban bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi lokal serta rekrutmen tenaga lokal membuat RUU Cika berwatak lebih liberal ketimbang GATS WTO.

Arah politik hukum RUU Cika sudah dapat dipastikan adalah jalan neoliberalisme pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui RUU ini tidak hanya mengikuti peta yang telah dibuat oleh WTO 26 tahun lalu bahkan melampauinya. Di masa depan, pendidikan tak ubahnya seperti komoditi pada umumnya bila RUU ini berhasil disahkan oleh Pemerintah dan DPR. Dampak pengesahan itu di antaranya adalah besaran biaya menentukan mutu pendidikan yang dapat dibeli.Warga negara yang berkemampuan secara ekonomi saja yang akan menikmati pendidikan bermutu baik. Sementara warga negara berekonomi lemah harus puas dengan pendidikan bermutu sedang-sedang saja. Hal ini diperparah dengan diberikannya kesempatan pada para penyelenggara pendidikan swasta untuk mengejar laba layaknya perusahaan biasa. Aktivitas belajar mengajar akan sepenuhnya berubah menjadi aktivitas jual beli. Pada akhirnya, masa depan anak-anak kaum buruh dan warga negara berekonomi lemah akan semakin berat. Karena itulah, ditundanya pembahasan klaster ketenagakerjaan saja tidak cukup, RUU Cipta kerja perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi seluas-luasnya rakyat. Karena itu, pembatalan atau setidaknya penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja hingga usainya pandemi adalahan pilihan yang paling masuk akal.

Penulis : Andrean Pr. dkk (Kolektif LMND Jogja)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*