Foto Ketua Umum LMND Muhammad Asrul

LMND.or.id, Pada tanggal 14 Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di gedung MPR-RI. Dalam pidato tersebut presiden menekankan pada pemanfaatan krisis untuk lompatan besar menuju Indonesia maju di 100 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia.

Dari pidato kenegaraan presiden tersebut ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi beberapa hal antara lain sebagai berikut :

  1. Indonesia sama sekali tidak memanfaatkan situasi krisis untuk membuat sebuah lompatan besar. Hal itu bisa dilihat dari situasi obyektif yang dihadapi rakyat serta kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam proses penanganan korban terinfeksi yang terus bertambah dan situasi resesi ekonomi. Sampai sekarang pemerintah belum mampu mengendalikan angka terinfeksi dan korban kematian yang disebabkan oleh virus corona maupun mengatasi resesi ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi kita dikuartal II mengalami kontraksi 5,23%. Sebelum Covid-19 sudah banyak pengamat dan akademisi serta gerakan memprediksi kontraksi ini, Namun pemerintah belum mengambil sebuah kebijakan strategis untuk mengantisipasi resesi ini. Kita bukan mempersiapkan lompatan besar tapi yang ada adalah stagnasi dan kemunduran.
  2. Jika semua Negara merestart kembali ekonomi negaranya akibat covid-19, kita gak perlu merestart ekonomi kita. Yang kita butuhkan adalah pemerintah konsisten dan konsekuen untuk menjalankan tata kelola ekonomi berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 serta meninggalkan haluan ekonomi liberal-kapitalistik, yang secara global bisa kita lihat negara-negara yang menerapkan haluan ekonomi ini ditengah pandemi mengalami keterpurukan. Selain itu logika pembangunan ekonomi yang mengandalkan investasi ugal-ugalan sebagai penentu perbaikan ekonomi perlu di evaluasi, justru ditengah situasi seperti ini pemerintah memperkuat posisi dan peran Negara dalam mengontrol investasi, memperkuat basis ekonomi lewat penguatan UMKM dan Koperasi dan menjaga daya beli masyarakat. Karena UMKM dan Koperasi sudah terbukti bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis 1997.
  3. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial untuk menopang ekonomi rakyat, hari ini masih mengalami kendala soal data. Misalkan data pemberian bantuan sosial belum terupgrade dengan baik, masih menggunakan data 2015 sehingga menimbulkan gejolak sosial diakar rumput. Seharusnya dengan kemajuan teknologi informasi pemerintah bisa secepatnya menyelesaikan problem pendataan ini.
  4. Pemerintah belum memiliki keseriusan dalam pemberatasan korupsi, penegakan hukum dan penegakan demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari Kasus-kasus megakorupsi yang menyeret nama-nama besar belum diselesaikan seperti kasus BLBI, Jiwasraya, Hambalang, dan beberapa kasus suap yang menyeret pimpinan KPU dan Djoko Chandra dll. Selain itu para pelaku megakorupsi selalu mudah mendapatkan keringanan hukuman dan peran kepemimpinan KPK hari ini semakin tumpul dan tak berdaya. Soal penegakan hukum sekarang masih dipertanyakan publik. Hukum jangan dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk menekan pendapat-pendapat yang mengkritisi kekuasaan tetapi tumpul kepada elit politik dan korporasi besar. Selain itu ruang-ruang demokrasi juga perlu dipertanyakan, masih adanya suara-suara kritis mahasiswa dan gerakan rakyat yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah di drop out dan dipenjarakan.
  5. Soal banyaknya produk regulasi yang mendapat perlawanan dari rakyat yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan bangsa. Hal ini bisa kita lihat dari UU-Minerba, Revisi UU-KPK, RUU-KUHP, RUU-Omnibuslaw, RUU-Pemasyarakatan serta peraturan presiden tentang kenaikan iuran BPJS. Sementara RUU-PKS dan Perlindungan pekerja Rumah Tangga yang mendapat dukungan dari mahasiswa dan rakyat malah ditarik dan belum dilanjutkan pembahasannya.
  6. Di sektor pendidikan seharusnya pembangunan Pendidikan nasional harus diarahkan pada pembangunan sistem Pendidikan yang memanusiakan manusia serta dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Hari ini Pendidikan nasional masih mengikuti logika pasar dan adaptif dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sejatinya Pendidikan semacam ini tidak akan menghasilkan kualitas Pendidikan yang baik, tetapi menjadikan Pendidikan sebagai lahan akumulasi profit. Hal ini bisa dilihat dalam muatan UU Perguruan tinggi dan RUU Omnibuslaw. Membangun Pendidikan yang unggul dalam inovasi dan teknologi memang penting dalam situasi pandemi Covid-19 ini, Tetapi harus ditopang dengan kebijakan yang konkret. Situasi sekarang menggambarkan kita belum siap dan negara belum hadir dalam mensubsidi biaya Pendidikan di saat pandemi maupun membangun infrastruktur teknologi bagi pelajar dan mahasiswa agar tidak kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan perkuliahan. Masih banyak pelajar dan mahasiswa hari ini belum mendapatkan akses internet dan kewalahan dalam membayar biaya Pendidikan lantaran roda ekonomi orang tuanya tidak berjalan. Selain itu sistem Pendidikan dan konsep Pendidikan nasional yang sekarang harus dievaluasi dan dilakukan pembaruan dengan perkembangan teknologi serta meninggalkan Pendidikan yang menghamba pada sistem kapitalisme yang menyebabkan dunia Pendidikan kita semakin tertinggal serta negara harus mampu menekan biaya Pendidikan agar akses Pendidikan disemua jurusan bisa dijangkau oleh rakyat Indonesia.

Editor : Esken

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*