Foto Departemen Pendidikan Kaderisasi Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) La Jeri

LMND.or.id– Pada tanggal 26 September 2020, ratusan mahasiswa di Kendari turun kejalan dengan satu suara dan tuntutan yang sama, yakni tuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka menuntut agar pelaksanaan hukum di jalankan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Para mahasiswa yang bermodalkan idealisme dan pengeras suara itu, mendesak kepada pihak kepolisian agar kasus penembakan yang berujung kematian kawan mereka setahun lalu menemukan titik terang.

Randy-Yusuf adalah kawan seperjuangan mereka. Meninggal dalam berjuang menentang kebijakan pemerintah tentang revisi RUU KUHP yang dinilai kontroversial dan akan merugikan masyarakat. Di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Randy tumbang dengan timah panas menembus organ paru-paru kirinya. Sementara Yusuf terbaring di depan pintu Disnakertrans, Sultra, dengan luka parah di kepala. Keduanya syahid di medan juang demi tanah air tercinta dari oligarki kekuasaan.

Sabtu kemarin, tepat setahun kematian Randy-Yusuf, di tengah terik matahari Kendari, depan Polda Sultra, mahasiswa menyampaikan tuntutannya agar penembakan dan pelanggaran HAM secepatnya di tuntaskan dengan seadil-adilnya. Kasus HAM ini telah memakan bulan namun otak dari pelanggaran itu tak kunjung diadili demi memenuhi rasa keadilan publik. Pertanggungjawaban kepolisian sampai saat ini tak kunjung hadir sebagai rasa empati terhadap kemanusiaan.

Menghilangkan nyawa manusia tidak dibenarkan dalam sejarah peradaban manapun. Hanya di negeri ini yang katanya demokratis dan pancasilais, nyawa manusia dengan gampangnya raib di tangan aparatnya sendiri. Padahal, secara filosofis Polisi dihadirkan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat namun dalam perjalanannya telah berubah wajah menjadi ancaman bagi kehidupan rakyat.

Refleksi setahun kematian Randy-Yusuf tanpa penyelesaian dari pemerintah menandakan matinya hukum dan keadilan di bumi Pancasila. Keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM perlu dipertanyakan kembali. Hukum dalam realitasnya telah menjadi dagangan bagi segelintir orang yang berduit. Keadilan di monopoli untuk memenuhi kepentingan elit dan kawanannya. Para penguasa saling melindungi dan aparat saling mengayomi, sementara rakyat ditinggalkan berjuang sendiri untuk mencari keadilan.

“Dimanakah kami harus mencari keadilan, saat hukum di permainkan oleh aparat sendiri”?
“Dimanakah kami harus meminta perlindungan, sementara kepolisian sibuk merepresi rakyatnya sendiri”?
“Kemanakah kami harus bersuara, sementara suara kami dihadapkan dengan moncong senjata”?
“Dimanakah kami harus menuntut keadilan, sementara keadilan hanya sebagai bayang-bayang di negeri ini”?

Dalam aksi Sabtu itu, mahasiswa berjuang demi keadilan namun kembali di tindak represif oleh aparat kepolisian. Barisan massa yang simpatik dengan hukum negeri ini di bubarkan paksa aparat dengan menggunakan helikopter. Sebagian massa di tangkap untuk membungkam suara-suara kritis yang meluncur tajam menuntut keadilan. Hak menyatakan pendapat yang diamanatkan konstitusi telah di rampas oleh polisi demi melindungi kawan polisinya yang menjadi pembunuh.

“Menggunakan helikopter untuk membubarkan massa yang bermodal idealisme adalah tindakan pengecut”
“Dan lebih pengecut lagi adalah pimpinan yang tidak bertanggungjawab atas tindakan anak buahnya yang menggunakan helikopter untuk menghalau massa”.

Tindakan represif aparat kepolisian dalam mengamankan aksi demonstrasi mencerminkan tumpulnya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia. Hak Asasi Manusia tak bernilai dalam kehidupan demokratis di bumi Pancasila. Hak kebebasan beropini sebagai salah satu syarat demokrasi menemukan kebuntuan di tangan aparat. Mahasiswa yang menggunakan akal kritisnya, bersuara, menuntut keadilan telah disekap oleh tangan besi kekuasaan.

Mahasiswa yang demonstrasi dianggap sebagai musuh yang patut di musnahkan demi menjaga dan mengamankan dosa lampau atas tewasnya manusia yang di tembus peluru tajam. Hidup mereka tak punya nyali dan keberanian menghadapi kesalahan atas tindakan yang diperbuatnya menghilangkan nyawa rakyat. Bersembunyi di ketiak pimpinan dan lembaganya, tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatan.

“Melindungi pelaku pembunuhan adalah tindakan kejahatan”

Demokrasi dan kebebasan menyatakan pendapat di negeri ini semakin krisis. Semangat reformasi yang memberikan keluasaan ekspresi mendapat tantangan besar. Kritik dianggap wabah yang akan merusak kedaulatan. Padahal dalam demokrasi, kritik adalah ruang untuk memastikan demokrasi berjalan dalam koridor yang tepat.

Pemerintah dan kepolisian telah menampilkan wajah anti kritik atas kekeliruan dalam pengelolaan negara. Mereka telah lalai dalam melindungi kelangsungan hidup rakyat. Bahkan, menggunakan kekuasaan negara untuk menghilangkan hidup rakyat demi menjaga hegemoni kekuasaan. Merawat narasi kebaikan dan kesejahteraan yang tidak memiliki basis realitas pembuktian dalam kehidupan rakyat. Dalam konstalasi yang rumit dan memprihatinkan itu, pemerintah hadir dengan tangan besi untuk membungkam suara-suara yang menuntut haknya agar di penuhi.

Sejauh ini, belum nampak kehadiran pemerintah untuk menjalankan kewajibannya memberikan jaminan perlindungan terhadap rakyat. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri dalam memenuhi hak-haknya yang seharusnya itu menjadi tanggungjawab negara. Sekali lagi, kita harus mempertanyakan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia.

Editor : Samsudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*