Foto Pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi

LMND.or.id– Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami perlambatan akibat melemahnya perdagangan global, jatuhnya upah real,  kemudian bergesernya corak ekonomi dari  manufaktur ke finansial, membuat setiap negara di dunia harus menyusun simulasi baru atas kondisi ini. Tidak hanya karena itu, masalah pokoknya adalah sistem neoliberalisme yang kapitalistik sedang menghadapi duri dalam dagingnya sendiri dengan jatuhnya tingkat keuntungan (rate of profit) akibat krisis over-produksi. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun telah mempercepat pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara pada angka negatif, termasuk Indonesia.

Menghadapi situasi ini, International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia dan sejumlah negara melakukan beberapa koreksi demi perbaikan ekonomi terkait ketimpangan ekstrim dan kemiskinan tanpa melakukan perubahan atas sistem neoliberal. Di sisi lain, beberapa negara  justru mengambil kebijakan nasionalisme ekonomi. Dengan adanya pembatasan sosial selama pandemi, pabrik-pabrik ditutup, pekerja dirumahkan, hingga perbatasan wilayah dan negara dihambat. Negara-negara mulai berbondong-bondong memperkuat ekonomi nasional, merubah orientasi pasar dari ekspor ke dalam negeri, hingga memberikan stimulan dana kepada rakyat demi menggenjot kestabilan sirkulasi ekonomi. Sayangnya, kebijakan negara-negara yang mengambil jalan nasionalisme ekonomi belakangan ini hanya bersifat responsif atau reaksioner.

Pergeseran Geopolitik yang tidak terhindarkan, dimana sebelumnya dominasi Amerika Serikat begitu kuat, saat ini mulai memudar akibat munculnya kutub-kutub baru, misalnya China,India, Amerika Latin, atau BRICS dan sebagainya. Perebutan penguasaan sumber daya alam yang berujung perang, termasuk perang dagang antar negara dominan sangat berdampak terhadap negara Indonesia. Pertama, sumber daya alamnya terus diburu. Kedua, pasar tenaga kerja yang murah dan banyak, apalagi menyambut bonus demografi angkatan kerja tahun 2030. Ketiga, negara pasar konsumsi. Lantas, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia menyikapinya?

Di berbagai negara, gelombang protes masyarakat sipil sebagai respon ketidak-puasan atas penyelenggaraan pemerintahan menguat, bahkan sebelum pandemi Covid-19.
Pada umumnya gelombang massa aksi yang turun memenuhi  jalanan, pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan, hingga gerakan media sosial adalah reaksi atas kebijakan yang tidak pro rakyat, pemerintahan korup, totaliter  dan rasis. Negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat dan Prancis tidak luput dari aksi demonstrasi besar-besaran. Belakangan protes masal terjadi di Myanmar. Sementara di Indonesia, mulai dari aksi penolakan RUU KUHP hingga Omnibus Law masih terngiang hingga saat ini.

Kawan-kawan yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa,

Situasi Negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan menyimpang dari cita-cita Kemerdekaan, Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945. Tak terlepas dari cengkraman kapitalisme global, bangsa kita saat ini ibarat pepatah “sudah jatuh, tertimpa tangga pula”. Bagaimana tidak, persoalan ketimpangan terjadi dimana-mana. Sejumlah data membeberkan bahwa 1 persen orang kaya menguasai 49 persen jumlah kekayaan nasional (data Oxfam, TNPK). Sementara, jarak kekayaan orang paling kaya dan orang paling miskin per tahun 2020 adalah 759.420 kali lipat.

Di sektor ekonomi, penguasaan asset dan konsentrasi kekayaan berimbas pada ketimpangan sosial yang cukup menganga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di sisi lain, untuk mempertahankan dominasi ekonominya, mereka mulai masuk dalam pemerintahan dengan menggunakan politik transaksional. Terkonsentrasinya kekuasaan dan kekayaan kepada segelintir orang melahirkan apa yang kita sebut sebagai oligarki. Dominasi oligarki telah memainkan peran yang sangat luas saat ini baik pada lembaga eksekutif maupun legislatif. Di dalam legislatif, ada sebanyak 262 orang (45%) dari 575 anggota DPR RI berlatar belakang pengusaha. Sementara dalam pemerintahan (eksekutif), kabinet Jokowi terdapat Crazy rich semisal Erik Thohir, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim, Muhammad Luthfi dan Prabowo Subianto.

Perselingkuhan eksekutif dan legislatif sebagai wujud untuk melanggengkan kekuatan oligarki dalam mempertahankan kekayaannya nampak jelas pada regulasi yang dihasilkan, misalnya UU Cipta Kerja, UU Minerba, hingga turunan regulasi lainnya. Regulasi yang dibuat pemerintah dan DPR tersebut mendapatkan penolakan dari mayoritas rakyat Indonesia di berbagai sektor, seperti Buruh, Pegiat Lingkungan, masyarakat adat, mahasiswa, pelajar dan sebagainya. Gerakan penolakan ekstra parlemen terjadi diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia dengan mobilisasi massa yang sangat massif. Namun, gerakan penentangan belum membuahkan hasil yang signifikan akibat polarisasi dan represifitas dari pemerintah yang memanfaatkan aparat negara untuk menghentikan gerakan massa.

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang terlibat pula dalam gerakan massa tersebut mengevaluasi bahwa gerakan-gerakan yang terbangun sebelumnya belum terkonsolidasikan dengan baik dan terkesan reaksioner. Olehnya itu, perlu ada tahapan berkelanjutan dan progresif dalam membangun kekuatan rakyat secara konkrit. Sebab, gelombang perlawanan yang terjadi masih sektoral atau terpolarisasi dengan kesadaran ekonomis, misalnya buruh demo untuk buruh, mahasiswa untuk mahasiswa dan seterusnya. Maka kami memandang bahwa kesadaran ekonomis harus dimajukan pada kesadaran politik dengan mengusung satu  platform perjuangan politik untuk menghimpun semua sektor gerakan yang terkotak-kotak sebelumnya.

Mengapa demikian? Jika kita me-review gerakan massif yang terjadi, sekalipun sudah ada kesadaran politiknya, faktanya masih terlalu lemah untuk mengubah sebuah kebijakan. Selama ini, taktik gerakan selalu melulu melepaskan tembakannya melalui jalan ekstra-parlemen. Sekarang sudah saatnya kita melepaskan gagasan, visi dan komitmen perjuangan melalui jalan politik dari dalam pemerintahan.   Di Indonesia, sistem demokrasi politik yang dianut mensyaratkan kehadiran partai politik untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan. Oleh karenanya, rakyat dan gerakan sipil harus membangun alat politiknya sendiri atau partai alternatif yang  bebas dari kontrol dan bayang-bayang oligarki.

Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menurun drastis, dan masyarakat mulai jenuh  akibat sepak terjang mereka di gelanggang kekuasaan yang mengecewakan rakyat. Bukan prestasi, melainkan korupsi. Selain itu, kiprah partai politik dan para politisi selama ini tidak memberikan contoh yang baik melalui edukasi politik sehingga membuat masyarakat apolitis. Memang, di lingkaran kekuasaan dan partai politik yang ada terdapat orang-orang baik dan progresif, tetapi tidak mampu berbuat banyak disebabkan karena keikutsertaannya masih dikendalikan oleh partai politik yang dimiliki atau didukung oleh oligarki. Itulah sebabnya mengapa rakyat perlu mengusung partainya sendiri untuk dimenangkan dalam kancah politik elektoral.

LMND sendiri melalui forum pengambilan keputusan tertinggi sesudah Kongres, yaitu rapat Dewan Nasional yang digelar sejak tanggal 26 – 29 Maret 2021 di Jakarta dan dihadiri oleh delegasi dari setiap Wilayah dan Kabupaten/Kota yang ada telah membahas dan menghasilkan keputusan untuk meluaskan perjuangannya secara konkrit dengan mengusung alat politik elektoral, yaitu partai alternatif: Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). PRIMA adalah partai yang akan tampil sebagai antitesa dari partai politik yang sudah ada sekaligus representasi dari kehendak rakyat , dengan mengusung politik gagasan yang nasionalis, religius dan kerakyatan.

Mengapa LMND mengusung PRIMA sebagai alat perjuangan elektoral? Pertama dan terutama ialah partai ini bukan dikontrol oleh kaum 1 persen (oligarki), melainkan mengakomodir 99 persen rakyat serta sejalan dalam gagasan dan program perjuangan. Adapun prinsip program politik PRIMA, yaitu: pertama, memperkuat demokrasi atau partisipasi rakyat. Kedua, memperjuangkan pembangunan manusia untuk peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusianya. Ketiga, Politik distribusi (misalnya, pajak berkeadilan, reforma agraria, dll) untuk menjawab ketimpangan ekonomi dan sosial yang ada. Keempat, mendorong produktifitas rakyat dengan industrialisasi nasional, penguatan UMKM dan sebagainya.

Oleh karena itu, kaum muda harus menyatukan gagasan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Bahwa kemajuan sains, teknologi dan jejaring sosial adalah modal untuk mewujudkan tatanan dan peradaban baru tidak boleh terinterupsi oleh situasi politik kolot dan irrelevan atas zaman hari ini. Kaum muda dengan segala kemampuannya harus mampu menerobos kebekuan dengan menciptakan pra kondisi untuk mempercepat proses demokratisasi, kemajuan dan keadilan. Anak muda harus percaya diri dan membuang perasaan inlandernya yang selama ini menghambat kemajuan dan kontribusinya terhadap bangsa. Mari jangan ragu dan malu untuk tampil terbuka dengan gagasan dan pikiran progresif yang kita miliki. Jalan kita adalah jalan baru kaum muda dalam kancah politik elektoral dalam melawan dominasi oligarki.

Jakarta, 2 April 2021

Eksekutif Nasional

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi

Ketua Umum  
Muhammad Asrul, ST

Sekertaris Jendral  
Reza Reinaldi Wael



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*