LMND.OR.ID,_ Indonesia di dalam praktik kebijakan menerapkan sistem jaminan sosial parsial yang berfokus pada golongan masyarakat dengan kriteria ekonomi tertentu yang secara umum miskin. Berbeda dari negara-negara sosialis seperti Kuba yang mempraktikan kebijakan jaminan sosial semesta yang berarti seluruh warga negara memperoleh jaminan sosial. Program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan bentuk penerapan jaminan sosial kesehatan parsial di Indonesi, biaya kesehatan warga yang  memenuhi keriteria jamkesmas dibebaskan sepenuhnya.

Pemerintah Indonesia pasca penetapan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) mengalihkan program jamkesmas berbasis jaminan sosial kesehatan parsial menjadi jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial sebagaimana yang sebenarnya telah diatur da lam Pasal 19 Ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Konsekuensinya jaminan kesehatan hanya diberikan pada warga yang membayar semacam premi dalam lingkup perasuransian swasta sementara dalam lingkup asuransi sosial lebih banyak dipergunakan istilah iuran.

Warga negara yang tidak turut membayar iuran atau berstatus bukan peserta tidak memperoleh jaminan kesehatan dari penyelenggara. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bukan lagi di tangan pemerintah sebagaimana lazimnya program jaminan sosial, melainkan oleh BPJS yang berstatus problematis. Besaran tarif iuran mengalami koreksi secara periodik dan setiap koreksi menghasilkan potensi kenaikan  tarif. Persoalan jaminan kesehatan dan kenaikan tarif iuran jaminan kesehatan memberi tekanan besar pada posisi kaum perempuan. Peran dan kedudukan kaum perempuan yang terdomestifikasi dimana siasat keuangan bertumpu padanya merupakan pihak yang paling awal terdampak oleh liberalisasi kebijakan tersebut.  Persoalan keadilan gender dalam relasi ekonomi politik merupakan fokus studi dan kritik feminisme sosialis.

Feminisme sosialis merupakan varian dari feminisme pada umumnya yang memiliki spesifikasi yang tidak terdapat dalam varian feminisme lainnya. Menurut Fakih (1995), feminisme merupakan gerakan dan kesadaran yg berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Menurut Agger (2003), ada beberapa pokok pemikiran feminisme sosialis yaitu: Pertama, perempuan tidak dapat dimasukkan dalam analisis kelas karena memiliki hubungan khusus dengan alat produksi yang berbeda dari kelas-kelas sosial. Kedua, gagasan penerapan nilai ekonomis pada kerja rumah tangga. Sebab, kerja rumah tangga dianggap memiliki fungsi reproduktif sekaligus menciptakan nilai tertentu bagi beroperasinya sistem kapitalisme. Ketiga, kapitalisme memperkuat diskriminasi berbasis jenis kelamin dengan merawat posisi domestik perempuan dan merendahkan kedudukan tersebut sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Secara umum varian feminisme ini merupakan kritik atas feminisme marxis yang dianggap bias determinisme ekonomis dan mengabaikan analisis terhadap realitas gender. Patriakisme sudah eksis sejak masa pra kapitalisme dan di dalam sejarah tidak selalu terkait dengan modus produksi dominan. Karena itu, kritik terhadap kapitalisme harus dikombinasikan dengan kritik terhadap penindasan perempuan.

Feminisme sosialis menyatakan bahwa penindasan struktural yang terjadi pada perempuan meliputi dua hal, yaitu penindasan di bawah kapitalis dan penindasan di bawah patriarki, yang kemudian menjadi penindasan kapitalis patriarki atau disebut dominasi (Ritzer dan Goodman, 2007). Kritik feminis terhadap marxisme selanjutnya dijawab oleh Dalla Costa yang mengafirmasi karakteristik material dari tenaga dan kerja mereka yang tidak memiliki nilai ekonomi. Costa pula yang mengintroduksi premis bahwa di dalam masyarakat berkelas termasuk kapitalisme semua perempuan pada dasar adalah pekerja rumah tangga.

Pusat perhatian Costa tertuju pada kondisi perempuan kelas pekerja yang terekslusi dari proses produksi kapitalis dan terisolasi dalam ranah kerja domestik. Pandangan ini sebenarnya relatif bermasalah karena kenyataannya kaum perempuan telah berpartisipasi aktif dalam relasi produksi kapitalis sejak awal kemunculan kapitalisme. Namun analisis Costa mengenai beban eksploitasi ganda yang harus ditanggung kaum perempuan yakni eksploitasi kapitalisme dan patriarkhisme pada ranah domestik dapat diterima dan dapat dijadikan landasan kritik atas pembangunan berkarakter neoliberal yang sedang menggejala di Indonesia.

Gagasan fundamental neoliberalisme menentang jaminan sosial termasuk kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Secara umum kebijakan pembangunan neoliberalisme mencakup hal-hal sebagai berikut: Pertama, deregulasi yakni mengurangi atau menghilangkan hambatan terhadap aktivitas korporasi. Kedua, kebijakan pengintegrasian dan pengoversian ekonomi nasional ke dalam ekonomi yang berorientasi ekspor. Ketiga, kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Keempat, kebijakan yang mendukung peningkatan konsentrasi korporasi secara dramatis. Kelima, kebijakan yang memangkas semua program pelayanan sosial, pelayanan kesehatan maupun perlindungan lingkungan. Keenam, kebijakan yang menggeser kekuasaan tradisional ataupun kebijakan yang melemahkan institusi demokratis pemerintah maupun komunitas lokal dan menggantikannya dengan birokrat korporasi global. Ketujuh, kebijakan mendorong homogenitasi budaya global dan kebijakan yang mendorong atau mempromosikan budaya konsumtif secara intensif (Soesilowati, Jurnal Unnes).

Pengadopsian konsep asuransi sosial ke dalam sistem jaminan kesehatan meletakkan warga negara dalam relasi perasuransian. Konsep ini telah diterapkan di Amerika Serikat melalui apa yang disebut sebagai Obamacare yang salah satunya bertumpu pada konsep individual mandate atau kewajiban bagi setiap warga legal untuk terdaftar sebagai peserta asuransi sosial Pemikiran serupa juga terkandung dalam konsep asuransi sosial yang dianut dalam penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional. Perbedaannya terletak pada komitmen pemerintah dalam membantu peserta jaminan kesehatan nasional yang tergolong sebagai warga tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UU SJSN. Keterlibatan pemerintah dalam pemberian bantuan iuran pada golongan warga yang memenuhi persyaratan tertentu dianggap oleh sebagai implementasi ideologi sosial demokrat (tengah) oleh Trisnantoro.

Keterlibatan pemerintah dalam skema bantuan iuran tidak dapat disebut sebagai kebijakan sosial demokrat karena secara tradisional negara-negara sosial demokrat menerapkan program jaminan sosial tanpa iuran yang berbeda dari konsep asuransi sosial. Selain itu, keterlibatan tersebut bersifat incidental yakni hanya diterapkan pada saat terdapat warga yang memenuhi persyarat menerima bantuan pemerintah. Karena itu pada dasarnya konsep asuransi sosial merupakan siasat pemerintah dalam membebaskan negara dari beban tanggungan jaminan sosial kesehatan melalui pendekatan yang moderat dan bertahap. Namun secara mendasar tujuannya adalah melepaskan hal ikhwal kesehatan pada kemampuan warga secara mandiri yang besaran akan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan mekanisme pasar.

BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial pada dasar didesain sebagai sarana penggalangan dana untuk negara dari masyarakat. Fungsi implisit BPJS tersebut dapat dijalankan melalui sistem tarif prospektif karena dapat membatu pemerintah menekan biaya yang dikeluarkan untuk menanggung beban jaminan kesehatan nasional. Sebab dalam sistem tarif prospektif biaya telah diserahkan dimuka  pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem tarif prospektif merupakan modus pemerintah dalam meliberalisasi sektor kesehatan.

Penetapan tarif iuran juga dilakukan secara fleksibel mengikuti perkembangan pasar kesehatan. Koreksi tarif dilakukan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Alhasil, koreksi yang dilakukan berdasarkan dinamika pasar kesehatan akan membuat memberikan ketidakpastian pada warga khususnya kaum perempuan mengenai besaran tarif. Kelompok yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah golongan pekerja dan pekerja non upah. Terutama sekali kaum perempuan. Kaum perempuan harus menanggung beban kerja yang didapat dalam relasi produksi kapitalis berupa pencurian nilai lebih atau waktu kerja, alienasi kemanusiaan dan juga keterisolasian via domestifikasi. Pada saat lelaki pergi bekerja maka kerja domestik akan sepenuhnya diserahkan pada kaum perempuan. Berbeda halnya jika kaum perempuan pergi bekerja maka tuntutan budaya patriarkhis mengharuskan perempuan untuk tetap menanggung kerja-kerja domestik. Kenaikan tarif iuran tentu secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan beban kerja kaum perempuan yang harus tetap bekerja membantu suaminya menambah pendapatan keluarga sekaligus bersiasat di dalam kenaikan tarif tersebut.

Sektor kesehatan di Indonesia memperlihatkan bahwa pembangunan neoliberalisme mengharuskan pelepasan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan nasional dan membebankannya pada warga negara sehingga mempertegas penetrasi neoliberalisme pada penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan nasional termanifestasi ke dalam pengadopasian konsep asuransi sosial. Konsep ini pun merupakan modus liberalisasi bidang kesehatan yang dilakukan secara moderat dan bertahap oleh pemerintah. Dalam hal ini, feminisme sosialis yang bertumpu pada pengombinasian kritik kapitalisme dan patriarkhisme menentang pembangunan neoliberalisme berikut implikasinya pada bidang kesehatan, Liberalisasi kesehatan akan menempatkan kaum perempuan pada beban penindasan ganda yang berlangsung pada relasi produksi kapitalis sekaligus relasi sosial partriarkhis pada ranah domestik

Penulis

Redemtus Deda Tore
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pegiat rumah belajar Bokesan-NTT Yogyakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*