“Selama imperialisme masih ada di dunia,

perdamaian yang abadi tidak mungkin terjadi.”

-Hassan Nasrallah

Dalam seminggu terakhir hampir setiap hari beranda sosial media kita dipenuhi gambar-gambar maupun video dokumentasi terkait konflik yang ada di timur tengah, Palestina-Israel yang kembali menjadi perbincangan aktual di dunia internasional.

Konflik yang tak berkesudahan itu kembali pecah sejak pertengahan April 2021 yang lalu, yakni pada tanggal 13 April 2021. Warga Palestina yang memiliki kebiasaan berkumpul dan bersantai di sekitar kawasan gerbang Damaskus, Yerusalem saat memasuki ramadhan, mendapat tindakan yang tidak mengenakkan karena disinyalir mengganggu oleh kelompok ultra-nasionalis Israel.

Kelompok ultra-nasionalis Israel lalu memasang barikade di gerbang Damaskus dan meneriakkan kalimat “Matilah orang Arab serta beberapa membentangkan spanduk bertuliskan “Matilah Teroris.” karena provokasi itulah bentrokan antar kelompok tak dapat terhindarkan.

Tidak sampai di situ, di akhir Ramadhan tepatnya pada tanggal 7 Mei 2021 bentrokan dengan intensitas yang lebih tinggi lagi-lagi pecah, bermula saat puluhan ribu umat Islam datang ke masjid Al-aqsa untuk melaksanakan salat Jumat. Setelah salat Jumat selesai, umat Islam tidak langsung membubarkan diri, mereka masih berkumpul di sekitar masjid Al-aqsa memprotes pengusiran paksa keluarga Palestina dari rumahnya yang dilakukan Israel di kawasan Sheikh Jarrah.

Aksi Protes itu dibalas dengan tindakan represif dari polisi bersenjata berat dengan menembakkan peluru berlapis karet dan granat setrum ke arah para pengunjuk rasa yang merespons dengan lemparan batu. Sebanyak 205 warga Palestina dan 17 aparat Israel terluka.

Konflik terbaru ini terus meluas dan berlangsung hingga hari ini, saat artikel ini ditulis (17/05/2021) lebih total 170 orang dinyatakan tewas, sebanyak 41 anak-anak dan juga 22 orang wanita meninggal akibat konflik di Palestina dan Israel. Korban luka akibat konflik ini juga terus bertambah banyak dari kedua belah sisi. Secara keseluruhan sebanyak lebih 1.000 orang warga dinyatakan telah terluka karena adu serangan udara kedua pihak ini.

Perebutan Kekuasaan sebagai Akar konflik Palestina-Israel.

Perseteruan Israel-Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun tersebut merupakan salah satu konflik paling tragis dan tak terselesaikan dalam catatan sejarah modern, betapa tidak hingga hari ini konflik berkepanjangan tersebut tercatat telah menelan puluhan hingga ratusan ribu korban jiwa antara kedua bela pihak.

Latar belakang konflik Palestina-Israel adalah masing-masing pihak ingin mendirikan negara di tanah yang sama, masing-masing ingin mendapatkan dan menguasai wilayah yang sama, memperebutkan “holyland” kota Yerusalem yang dianggap suci bagi orang Arab-Palestina maupun orang Yahudi-Israel. Sederhananya demikian namun pada kenyataannya ini menimbulkan masalah yang cukup kompleks, terlebih kedua belah pihak mempunyai pembenaran masing-masing atas konflik yang terjadi.

Lalu apa yang menjadi akar konflik yang tak berkesudahan ini, apakah semata-mata didasari perbedaan identitas agama antar keduanya, ataukah terdapat kepentingan beberapa pihak yang tidak muncul ada permukaan? Artikel ini tentu saja tidak akan “mengafirmasi” bahwa tensi agama (Islam dan Yahudi) dengan asas kitab keduanya yang saling mengeklaim wilayah holyland sebagai alasan utama konflik Israel-Palestina ini.

Dalam penelitian Lina Fattom seorang Peneliti Amnesty International misalnya, mengungkapkan bahwa agama telah dijadikan alat untuk memperkeruh konflik Israel-Palestina yang sebenarnya bersumber dari persaingan kekuasaan antara kedua negara.

“Konflik ini bukan konflik agama. Agama dan budaya digunakan sebagai alat untuk memperbesar konflik ini. Konflik yang terjadi lebih kepada bagaimana perebutan, upaya untuk mengontrol wilayah dan sumber daya alam di wilayah tersebut,”

Sehingga memandang Agama sebagai faktor primer penyebab konflik Israel-Palestina adalah salah kaprah, hal ini justru dikhawatirkan akan berdampak pada perpecahan dalam negeri jika hal tersebut diyakini, karena masyarakat Indonesia terdiri atas beragam Agama.

Padahal masyarakat Palestina sendiri tidak pure agama Islam, pun Israel tidak murni agama Yahudi tetapi juga terdiri dari beberapa Agama. Di Israel misalnya, jumlah Yahudi adalah sekitar 75 persen, sekitar total 6 juta jiwa, sisanya adalah berbagai suku dan bangsa. Namun yang paling dominan adalah Arab, yakni sekitar 21 persen. Dari jumlah tersebut, orang Arab yang beragama Islam adalah sekitar 18 persen. Lalu bagaimana komposisi agama di Palestina? Di Palestina jumlah penduduk beragama Islam sekitar 75 persen, Yahudi 17 persen, sekitar sebaliknya dari komposisi di negara Israel.

Sehingga dengan alasan tersebut penulis mengesampingkan tensi agama sebagai faktor utama penyebab konflik Israel-Palestina. Namun pada titik yang sama, yang jadi persoalan adalah media arus utama –bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional— kerap kali mensimplifikasi konflik Israel-palestina sebagai konflik antar Agama dan kepercayaan saja. Framing media mainstream atas konflik yang demikian itu, justru berpotensi mengaburkan kondisi yang sebenarnya terjadi sekaligus menegasikan kompleksitas konflik kepentingan Negara Imprealis pemenang perang Dunia I.

Lebih lanjut Artikel ini mencoba mengulas Konflik Israel-Palestina melalui perspektif Ekonomi-Politik dengan berbagai kompleksitas konflik kepentingan para hegemon Dunia (yang mungkin saja sulit ditemukan di media mainstream sekarang ini).

Tinjauan Historis Konflik Israel-Palestina.

Secara historis latar belakang konflik Israel-Palestina setidaknya dapat kita lacak menjelang berakhirnya Perang Dunia I, Negara pemenang Perang Dunia I (Inggris, Amerika dan Prancis) secara hierarki mempunyai kekuasaan untuk mengatur wilayah teritorial yang dimiliki Jerman, Austria, Hungaria dan kekaisaran Ottoman sebagai aliansi “kalah perang”.

Berdasarkan Perjanjian Skyes Picot (1916) yakni kesepakatan rahasia antara Inggris dan Prancis mengenai pembagian wilayah Utsmani di Timur Tengah, Daerah Palestina masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan inggris. Sehingga dikemudian hari memberikan Inggris ruang untuk membuat Deklarasi Balfour (1917) yang pada substansinya memberikan dukungan kepada orang Yahudi untuk mendirikan negara di Wilayah Palestina.

Setelah Perang Dunia I berakhir, secara berangsur orang yahudi bermigrasi ke wilayah Palestina dengan Inggris sebagai fasilitator eksodus tersebut, akibatnya Yahudi yang pada tahun 1917 persentase populasinya tidak lebih dari 10% kian bertambah banyak.

Hal yang menjadi titik kontroversial ialah naskah Deklarasi Balfour yang beberapa waktu kemudian direvisi dari kata “national home for the Jewish people” yang bersifat multitafsir dan tanpa asas dalam hukum internasional menjadi pendefinisian lebih konkret, “the reconstitution of Palestine as a Jewish State”, ini memperkuat dugaan akan adanya kepentingan Inggris mengiringi terbentuknya negara Israel.

Carly Beckerman dalam British Foreign Policy Decision Making Towaed Palestine During The Mandate (1917-1949) 2013, memaparkan kebijakan luar negeri Inggris dan dinamika pendorong keputusannya dalam “invasi” kaum migran Yahudi pada Palestina1917. Dalam artikelnya, Beckerman menggunakan Poliheuristic Decision Theory untuk menganalisis betapa krusialnya keputusan yang diambil Inggris untuk masa depan Palestina. Tanpa direncanai, migrasi bangsa Yahudi secara berangsur ini menjadi alasan ekspansi Israel untuk menguasai teritorial Palestina yang semakin menipis, hal ini disinggung dengan alasan garansi keberlanjutan ekonomi yang tengah dibangun oleh negara Israel.

Mengiringi keadaan tersebut, Palestina tak berhenti menyuarakan ketidakbertanggungjawaban Inggris. Mandat yang dikeluarkannya memicu kekerasan dan tensi pada teritori ini. Reaksi yang dikemukakan oleh Inggris juga justru memperburuk konflik yang tengah terjadi. Kebijakan ini justru diiringi dengan adanya Passfield Reversal, sebuah periode pembuatan keputusan Inggris terhadap pembentukan national home bagi bangsa Yahudi.

Aneksasi Israel dan Kepentingan Barat.

Pada dasarnya setiap negara memiliki kecenderungan untuk memperluas wilayahnya, dalam kasus Israel-Palestina praktik yang terjadi adalah Aneksasi. Aneksasi/Annexation adalah cara memperoleh wilayah tertentu secara paksa berdasarkan dua ketentuan. Pertama, wilayah yang teraneksasi memang sudah dikuasai secara menyeluruh oleh negara yang melakukan aneksasi. Kedua, kondisi wilayah tersebut secara hierarki haruslah sudah berada di bawah penguasaan negara terkait.

Praktik perluasan wilayah dengan cara Aneksasi jelas bertentangan dengan hukum internasional serta aturan institusi perserikatan bangsa-bangsa. Secara norma dan hukum internasional, setiap negara haruslah menahan diri dari penggunaan perang dalam integritas teritorialnya.

Lalu pertanyaannya kemudian, mengapa praktik aneksasi yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Palestina aman dari kejaran hukum internasional dan malahan terang-terangan mendapat dukungan oleh negara adidaya Inggris melalui pengakuan negara Israel di PBB serta dukungan peralatan militer?

Untuk menjawab pertanyaan di atas menarik untuk meninjau Kerangka pandangan realis yang sejalan dengan perilaku yang dilakukan aktor di lapangan. Prespektif realisme yang memandang bahwa sebuah negara merupakan rational actor yang seluruh tindakannya tidak dapat terlepas dari kepentingannya untuk menggapai ambisi masing-masing, maka Artikel ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu mengesampingkan pendapat bahwa perbedaan agama menjadi satu-satunya penyebab konflik ini dengan literatur hukum berupa perjanjian formal tertulis.

Para pemenang perang, tidak mungkin menjalin sebuah kerja sama begitu saja tanpa tujuan yang menghadirkan keuntungan baginya. Secara harfiah, “kerja sama” merujuk pada keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Kesepakatan Zionis dengan para pemimpin Barat akan Deklarasi Balfour di wilayah Palestina pasti mengkonsiderasikan arah kebijakan ini dengan ambisi eksternal para negara Barat (Salsabila, 2019)

Pada dasarnya, Inggris memiliki kepentingan ekonominya pada negara-negara di sekitaran Timur Tengah lainnya, seperti Mesir, Arab, serta kawasan Mesopotamia. Pembagian kekuasaan Timur Tengah kepada pemegang kue kekuasaan; Inggris dan Prancis juga kerap menjadi perpanjangan tangan praktik imperialisme yang terjadi.

Hal ini tidak terlepas dari tahu-menahunya Barat akan sumber daya alam yang berpotensi besar di Palestina. Terbukti dengan eksploitasi minyak yang dilakukan Inggris di Palestina dan membentuk sebuah transi dengan minyak Suriah yang dikuasai oleh Prancis

Selain motif ekonomi, pendirian negara demokrasi liberal Israel merupakan sebuah strategi penyebaran pengaruh dan ideologi Barat di wilayah Palestina yang secara geografis dapat menjadi fondasi bendungan yang kuat; yang nantinya akan disebarkan pada Mesir dan negara sekitarnya. Dalam hal ini, Negara Barat mempunyai kepentingan politik tersendiri. Mereka menafsirkan sistem kenegaraan federal Timur Tengah menjadi sebuah ancaman dan/atau kompetitor mereka.

Dengan bukti-bukti yang tertera dan pandangan national interest yang diusung realisme bahwa kepentingan ekonomi untuk mengekspolitasi dan politik untuk menaruh pengaruh negeri Barat di Timur Tengah dengan dukungan kuatnya pada pembentukan negara Israel di wilayah Palestina merupakan akar utama mengapa konflik Israel dan Palestina ini tengah terus-menerus berlangsung selama beberapa dekade ini. Tidak sedikit dari para pihak dunia internasional memandang bahwa perbedaan identitas agama dalam faktor utama. Tanpa disadari, beberapa kepentingan dan kontrol dari para hegemon dunia tidak nampak ke permukaan. (Tika Tazka Nurdyawati, 2020)

Selain dukungan beberapa negara Barat, Negara mayoritas Islam Uni Emirat Arab juga sembunyi-sembunyi membangun hubungan harmonis dengan Israel. Israel dan Uni Emirat Arab menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan pada 15 September 2020. Normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab ini seolah memperkuat Imunitas Israel terhadap pelbagai kasus pelanggaran HAM dan pengusiran secara paksa rakyat Palestina dari tanahnya sendiri.

Posisi kaum kiri & Resolusi kaum tertindas

Selain problem Imprealisme, konflik ideologi politik di antara kedua bangsa pun turut mempunyai andil dalam sulitnya mendamaikan konflik Israel-Palestina ini, masing-masing bangsa mempunyai partai yang berideologi populisme kanan, yang tak jarang mengusung konsep Negara teokrasi (negara agama).

Kelompok sayap kanan Israel, menginginkan agar semua wilayah palestina diambil alih oleh Israel dan kelompok sayap kanan Palestina ingin agar orang Israel hengkang dari seluruh wilayah palestina. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa kontradiksi antara Ideologi kedua partai sayap kanan ini membuat perdamaian Israel-Palestina makin sulit diwujudkan. Sehingga penulis merasa tertarik untuk sedikit mengulas bagaimana posisi kaum kiri dan resolusinya terhadap Konflik Israel-Palestina.

Seperti di beberapa negara yang sedang berkonflik lainnya, Ideologi kiri juga turut mewarnai hubungan Israel-Palestina, masing-masing memiliki partai yang berideologi marxisme & leninisme. Israel dengan Maki dan Palestina dengan PFLP.

Akan tetapi tidak seperti Partai Ultra-nasionalis antara kedua bangsa ini dengan visi yang saling kontradiktif, partai MAKI dan PFLP cenderung sejalan dalam visi pembebasannya. Kedua-duanya cenderung mendorong politik perdamaian dan gerakan anti-kekerasan.

Dalam menghadapi konflik , MAKI sering kali mendukung koeksistensi damai (peaceful coexistence) antara bangsa Yahudi dan Arab. Sebagaimana ditulis dalam pernyataan resmi kongres partai yang ke-24.“Di negeri ini, hanya ada satu Komunis, yakni yang menawarkan politik bangsa Yahudi-Arab yang sesungguhnya untuk menggantikan cara politik yang memisahkan keduanya. Seperti leluhur kami, perjuangan melawan nasionalisme terus berlanjut. Kami tetap menganggap pembagian yang utama bukanlah pembagian antara Yahudi dan Arab, melainkan antara mereka yang memiliki kepentingan dalam mengeksploitasi kelas sosial dan mereka yang ingin mengubahnya.”

Para aktivis MAKI secara aktif terlibat dalam berbagai kampanye damai. Pada tahun 2006, dengan HADASH, MAKI melakukan demonstrasi menentang Perang Lebanon. Di tahun 2011, MAKI juga mendukung diakuinya Palestina sebagai anggota PBB, dengan menyatakan bahwa “masuknya Palestina sebagai anggota PBB merupakan kontribusi penting bagi perdamaian.”

Partai ini juga menentang rencana kontroversial yang melarang pekerja Palestina untuk menaiki jalur bus yang sama dengan para penduduk di Wilayah Palestina yang Diokupasi (OPT) di Tepi Barat. Namun MAKI juga mengutuk tindakan teroris yang dilakukan warga Palestina terhadap warga Yahudi. Pada bulan November 2014 misalnya, Hadash mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan yang membunuh lima jemaah Yahudi dengan golok daging, pisau, dan pistol dalam serangan teror di sebuah sinagoge yang terletak di lingkungan Har Nof, Yerusalem sebelah barat. MAKI melalui HADASH juga mendorong Israel untuk bergabung dalam Perjanjian Pembatasan Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty).

Dalam catatan Hareetz, Hadash turut mendukung kebijakan ekonomi bercirikan komunisme dan gigih memperjuangkan hak-hak pekerja. Khusus soal Palestina, akibat punya hubungan yang erat dengan politisi dunia Arab, jajaran elite Hadash tergolong sebagai yang pertama mendorong solusi dua negara yang independen, saling menghormati satu sama lain, dan menjalin hubungan yang damai dan setara.

Sehingga teranglah di sini bahwa perjuangan rakyat Palestina dalam melawan kolonialisme dan Imprealisme tidaklah berdiri sendiri, Maki dan organisasi sayapnya Haddas secara administratif di bawah Israel namun pro-terhadap perjuangan rakyat tertindas Palestina.

Dengan demikian perjuangan pembebasan rakyat tertindas Palestina maupun rakyat tertindas Israel, dalam konteks geopolitik yang lebih luas seperti sekarang ini membutuhkan suatu ide politik bersama, ikatan solidaritas kaum tertindas di antara kedua negara mesti ditarik sejauh mungkin melampaui batas teologis, bahkan teritori negara sekalipun. Bahwa musuh pokok bersama adalah Imprealisme yang telah menempatkan kemanusiaan di bawah kalkulasi “untung-rugi” kapitalisme, dan bahwa eksploitasi-penindasan selama ini yang telah mengorbankan ratusan ribu jiwa (atas nama apapun) harus dihentikan! Sehingga kemanusiaan dapat kembali ditempatkan pada posisi setinggi-tingginya.

Penulis : Akbar Bali Gau.

Editing : Samsudin

Sumber Data:

1. MAKI, 24th Congress, The Change We Desire

2. Alternative Information Center, Demonstration Against the War Tel Aviv 5 August 2006,

3. Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) https://www.tagar.id/fakta-konflik-israelpalestina-bukan-soal-agama

4. https://media.neliti.com/media/publications/100478-ID-analisis-framing-pemberitaan-konflik-isr.pdf

5. https://islambergerak.com/2018/10/dialektika-dan-sejarah-di-balik-agenda-perdamaian-partai-komunis-israel/

6. https://wawasansejarah.com/perjanjian-sykes-picot/

7. https://islambergerak.com/2018/09/hijrah-dan-komitmen-keberpihakan/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*