LMND.or.id– Isu reshuffle kabinet Indonesia Maju jilid II kembali menguat setelah adanya perubahan nomenklatur peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta adanya usulan pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi. Perombakan kabinet akan menjadi kesempatan Presiden untuk mengevaluasi kabinet yang ada demi menyelaraskan prinsip kerja ekstra-ordinary yang selalu diusungnya selama masa Pandemi. Para menteri dituntut untuk bekerja dengan cara-cara yang luar biasa, inovatif, progresif, dan solutif untuk menemukan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi bangsa ini pada semua lini sektor.

Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan keselarasan program. Namun demikian, reshuffle kabinet harus berbasiskan data evaluasi kinerja kementerian. Bukan pada kebutuhan untuk mengakomodir kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Bukan pula sebagai momentum untuk dijadikan pengkonsentrasian kekuasaan partai politik (oligarki) dengan mengabaikan kepantasan atau kemampuan seseorang (meritokrasi). Namun, semangat yang harus dikedepankan adalah perbaikan dan peningkatan kualitas kerja kementerian agar selaras dan seirama dengan target dan program Presiden serta diletakkan pada kerangka peningkatan kualitas hidup masyarakat yang selama ini gagal diwujudkan para menteri dalam bentuk program konkret di lapangan. Sebab, penunjukan dan penempatan menteri baru yang tepat sesuai dengan kualifikasi, kepantasan dan penuh integritas akan mempercepat akselerasi dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan yang melanda Indonesia saat ini.

Olehnya itu, dalam rangka perbaikan kinerja kementerian dan penyelarasan kerja Presiden untuk mempercepat penyelesaian problem kebangsaan saat ini, LMND mendukung Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya. Kami menilai ada beberapa kementerian yang bekerja belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri. Beberapa menteri tersebut belum menunjukkan progresivitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa saat ini bahkan cenderung mengeluarkan kebijakan yang kontra-produktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Adapun beberapa lembaga kementerian yang belum menunjukan kinerja yang optimal dan solutif adalah sebagai berikut:

Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dibawah kepemimpinan Nadim Makarim kebijakan pendidikan belum menunjukkan keberpihakan terhadap pelajar dan mahasiswa. Pendidikan yang harusnya sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah bergeser mengarah pada liberalisasi dan komersialisasi. Di masa Pandemi, kondisi pendidikan sangat mengkhawatirkan sebab tidak ada terobosan baru yang mempermudah dan mengefektifkan proses belajar mengajar. Keputusan belajar jarak jauh tanpa dukungan infrastruktur pendidikan sangat menyulitkan para pelajar. Selain itu, keberpihakan terhadap dunia pendidikan selama Pandemi juga tidak ada, misalnya penggratisan maupun peringanan biaya pendidikan untuk memudahkan para mahasiswa yang terdampak krisis akibat Pandemi Covid-19.

Kedua, Kementerian Pertanian. Kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo sebagai menteri pertanian belum menunjukkan kinerja yang optimal. Kebijakannya belum berpihak kepada petani untuk meningkatkan produksi pertanian para petani. Keinginan Presiden untuk mendorong kemandirian pangan tidak mampu diterjemahkan oleh menteri dalam bentuk program untuk memperbaiki kualitas produksi. Para petani masih kesulitan untuk mendapatkan pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya serta tidak adanya jaminan kepastian harga dan pasar untuk pendistribusian produk pertanian para petani.

Ketiga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sejak memimpin Kemendes PDTT Abdul Halim Iskandar belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian desa padahal alokasi anggaran dana desa sangat besar. Selain itu, indikasi korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kemendes PDTT sangat mencederai rasa keadilan dan memperburuk reformasi birokrasi di tanah air.

Keempat, Kementerian Tenaga Kerja. Dibawah kepemimpinan Ida Fauziah kementerian Tenaga Kerja belum menunjukkan perkembangan yang positif. Lembaga ini masih belum optimal dalam pembukaan lapangan kerja sehingga berimbas pada besarnya angka pengangguran. Pada saat yang bersamaan ditengah minimnya lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia justru lapangan pekerjaan yang tersedia banyak diberikan kepada tenaga tenaga kerja asing. Tidak ada proteksi dan kesempatan bagi tenaga kerja lokal. Dalam suasana Pandemi Covid-19, saat gelombang PHK besar-besaran sebagai konsekuensi dari krisis tidak ada kebijakan dari kementerian tenaga kerja yang berpihak terhadap para buruh.

Kelima, Kementerian Perindustrian. Agus Gumiwang Kartasasmita adalah Menteri Perindustrian saat ini. Dalam kendalinya Kementerian Perindustrian belum melahirkan kebijakan strategis sebagai langkah antisipatif untuk melindungi industri nasional dari keterpurukan akibat Pandemi Covid-19. Selama Pandemi belum ada langkah-langkah taktis terukur untuk meningkatkan perekonomian melalui keberpihakan terhadap industri nasional.

Keenam, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selama Pandemi Covid-19 Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali belum memberikan kerja yang optimal dalam bidang olahraga dan kepemudaan di Indonesia. Tidak ada kebijakan yang lahir sebagai perlindungan untuk menopang perekonomian para atlet yang kesulitan ekonomi selama Pandemi. Hingga saat ini banyak atlet kehilangan mata pencaharian lantaran tidak adanya turnamen. Dalam kondisi tersebut tidak ada kebijakan untuk memperjelas jadwal turnamen pada semua cabang olahraga. Selain itu, keberpihakan terhadap kaum muda sangat minim dalam bentuk program pemberdayaan serta pada saat yang bersamaan kebijakan untuk menopang aktivitas kaum muda tidak ada.

Ketujuh, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Menkominfo saat ini adalah Johnny G Plate. Dibawah kepemimpinannya Kementerian Komunikasi dan Informasi belum mampu menjawab tantangan zaman atas pesatnya perkembangan teknologi informasi. Selain itu, pembangunan dan akses jaringan telekomunikasi sangat minim di daerah-daerah serta tidak ada keberpihakan terhadap pelajar dan mahasiswa pada saat penerapan proses belajar mengajar jarak jauh sebagai kontribusi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Kedelapan, Kementerian Keuangan. Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menteri Keuangan kebijakannya cenderung berpihak kepada neoliberalisme dan tunduk kepada IMF dan World Bank. Kebijakan itu akhirnya berdampak pada semakin tingginya utang negara dan beban bunga utang.

Selain itu, LMND merekomendasikan beberapa nama untuk mengisi lembaga kementerian yang memiliki track record, integritas, komitmen dan keberpihakkan terhadap rakyat antara lain:

  1. Budiman Sudjatmiko untuk menempati Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan ristek serta merekomendasikan Hilmar Farid sebagai Wakil menterinya
  2. Faisol Reza untuk mengisi posisi Menteri Perindustrian atau Menteri ketenagakerjaan
  3. Budi arie setiadi untuk mengisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  4. Ahmad HI M. Ali menjadi Menteri Pertanian
  5. Maruarar Sirait sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
  6. Faisal Basri sebagai Menteri Keuangan
  7. Willy Aditya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika

Mengetahui :

Ketua Umum LMND
Muhammad Asrul, S.T

Sekertaris Jenderal LMND
Reza Reinaldi Wael

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*