Foto Aksi LMND Maluku Utara Dalam Peringatan Hari Tani Nasional, Kamis, 24 September 2020

Menangkan Pancasila, Laksanakan Reformasi Agraria

LMND.or.id– Hari Tani Nasional (HTN) merupakan momentum atas lahir dan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (UUPA). Sebuah produk UU yang mengamanatkan agar tanah-tanah didistribusikan secara adil kepada rakyat, khususnya kepada petani, buruh, nelayan dan masyarakat adat.

Reformasi agraria adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Namun sampai saat ini, amanat dalam UUPA tidak pernah dijalankan sesuai dengan semangat dan tujuan pengesahannya. Tanah garapan yang menjadi sumber penghasilan dan penghidupan rakyat dimonopoli dan dirampas oleh perusahaan-perusahaan besar maupun mereka yang punya kapital (modal).

Setiap hari kehidupan kaum tani semakin terperosok ke jurang kesengsaraan akibat tindakan eksploitatif dan minimnya perlindungan dari pemerintah. Tanah-tanah mereka di rampas, di monopoli, di akuisisi bahkan dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan dan nafsu keangkuhan segelintir orang. Dan parahnya, para petani yang berjuang mempertahankan tanah dan kehidupannya mendapatkan tindakan diskriminatif, kekerasan, kriminalisasi, penangkapan bahkan pembunuhan. Tindakan represi dan kekerasan yang dialami para petani selain dari preman sewaan korporasi juga oknum-oknum TNI maupun polisi. Yang mana seharusnya mereka hadir untuk melindungi dan menjamin keamanan rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

Berdasarkan data, jumlah tanah yang dikuasai oleh pribadi maupun investor cukup besar. Misalnya, di sektor perkebunan ada Sinarmas yang menguasai 2,3 juta Ha, Riau Pulp, 1,2 Juta Ha, 25 grup bisnis menguasai lahan seluas 5,1 juta Ha. Di sektor tambang, 561 perusahaan menguasai lahan dengan luas 52 juta Ha. Itu adalah data terbesar yang dikuasai oleh perusahaan manufaktur, dan masih banyak lagi data lainnya (AGRA 2018).

Sejauh ini, belum ada tindakan konkrit dan konsekuen dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi petani dari perilaku kesewenang-wenangan. Banyak konflik lahan yang melibatkan petani dan perusahaan tidak menemukan solusi yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat. Bukan hanya dalam penyelesaian konflik, pemerintah juga melahirkan produk Undang-undang yang merugikan para petani. Pengalokasian lahan justru lebih besar diberikan kepada korporasi daripada untuk memenuhi kebutuhan petani.

Reforma agraria versi Jokowi dengan membagikan sertifikat tanah tidak ada korelasinya dengan semangat yang dimandatkan dalam UUPA. Pemberian sertifikat tanah tidak akan menghilangkan ketimpangan atas penguasaan tanah serta monopoli seluruh aspek produksi pertanian. Seharusnya ada upaya sistematis untuk melakukan restrukturisasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan menjadi lebih berkeadilan bagi petani.

Ada peraturan yang saat ini sedang disiapkan pemerintah justru sangat bertentangan dengan UUPA yaitu Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di dalam Omnibus Law Cipta Kerja klaster pertanahan akan semakin memperluas eksploitasi lahan-lahan masyarakat. Dengan adanya UU ini akan mempertegas diskriminasi kepada rakyat dan kerusakan lahan lingkungan.

Melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ancaman kriminalisasi dan diskriminasi hak atas tanah bagi petani dan masyarakat adat semakin menguat, karena pemerintah hendak memperkuat Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Padahal, dua UU ini terbukti sudah banyak mengkriminalkan petani dan masyarakat adat yang berkonflik dengan kawasan hutan.

Kemudian perubahan pasal 15 UU Kehutanan, dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja soal kemudahan proses pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit. Ini akan menambah daftar panjang desa-desa dan kampung yang ditetapkan begitu saja sebagai kawasan hutan, tanpa partisipasi masyarakat. Perubahan UU Kehutanan (Pasal 50 misalnya), berpotensi kuat mengkriminalkan masyarakat karena tuduhan merambah kawasan, melakukan penebangan pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan karena tidak memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Sebagai terjemahan langsung dari Pasal 33 Ayat 3, UUPA mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong royong. Sementara semangat Omnibus Law yang terpusat semata pada kepentingan investasi skala besar dapat menyingkirkan hak-hak atas tanah petani, masyarakat adat dan masyarakat miskin dari wilayah hidup mereka.

Di tengah suasana Pandemi saat ini, negara menghadapi tantangan dan ancaman krisis pangan nasional. Pemerintah menekankan kedaulatan pangan demi memenuhi kebutuhan pangan nasional. Di sisi lain, petani yang merupakan punggung kedaulatan pangan sebaliknya kehilangan tanah garapannya. Ada ambiguitas dan inkonsistensi dari sikap pemerintah. Petani yang seharusnya dilindungi dan didukung untuk meningkatkan produksi pertaniannya justru mengalami perlakuan semena-mena. Bagaimana petani bisa meningkatkan produksi pertaniannya sementara tanahnya telah di rampas.

Atas kondisi diatas, dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menegaskan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak pemerintah untuk mencabut segala produk UU yang bertentangan dengan semangat dan mandat UUPA
  2. Mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria yang berkeadilan bagi petani dan penjarakan oknum aparat yang diskriminatif terhadap petani.
  3. Pemerintah harus menjamin produktivitas kaum tani dengan memberikan bantuan dan dukungan seluas-luasnya kepada Petani
  4. Pemerintah harus membeli produksi pertanian agar petani tidak kesulitan dalam mencari pasar.
  5. Menolak RUU Omnibus Law Karena bertentangan dengan Konstitusi yakni UUD 1945.
  6. Desak Pemerintah Untuk Melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Haluan Ekonomi Negara
  7. Pemerintah harus mengatur batas minimum dan maksimum kepemilikan lahan oleh korporasi atau perseorangan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*