Foto Aksi LMND Saat Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

LMND.or.id– Setelah Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang kanaikan iuran BPJS dibatalkan oleh Mahkamah Agung, pemerintah tetap bersikukuh menaikan iuran BPJS dengan kembali mengeluarkan kebijakan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tersebut, mendapat penolakan dan perlawanan rakyat sebab akan memperparah sistem pelayanan kesehatan kepada rakyat kecil. Keinginan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan ditengah kehidupan rakyat yang serba sulit merupakan bentuk penghianatan dan diskriminasi terhadap rakyat. Semangat kenaikan iuran BPJS ini adalah untuk menambal anggaran BPJS yang setiap tahunnya mengalami defisit karena kesalahan pengelolaan dan manajemen dari pihak-pihak yang terkait.

Merespon hal itu, Komunitas Pencuci Darah Indonesia(KPCDI) melakukan gugatan uji materil di Mahkamah Agung (MA). Gugatan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini merupakan gugatan Yang ke dua dari KPCDI, yang mana gugatan sebelumnya (Perpres No. 75 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Iuran BPJS) dikabulkan oleh MA dan dinyatakan kenaikan iuran BPJS melanggar Undang-Undang.

Namun, gugatan atas Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dari KPCDI mendapat penolakan dari Mahkamah Agung (MA).

Penolakan MA atas gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS tersebut, LMND bersikap sebagai berikut :

  1. Mahkamah Agung mengabaikan prinsip keadilan dalam penolakan pembatalan kenaikan iuran BPJS
  2. Mendesak Presiden agar segera menghentikan kenaikan iuran BPJS di saat pandemic Covid-19 karena semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan rakyat ditengah pendapatan rakyat semakin mencekik dan kehilangan pekerjaan serta beban hidup yang semakin berat
  3. Mendesak Pemerintah, DPR-RI dan BPK untuk mengevaluasi serta mengaudit pengelolaan keuangan BPJS yang terus mengalami defisit yang menjadi faktor utama pemerintah menaikan iuran BPJS
  4. Segera menghentikan system asuransi dalam pengelolaan jaminan kesehatan karena bertentangan dengan pasal 28H UUD 1945.
  5. Segera Wujudkan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA) sebagai system jaminan kesehatan yang berkeadilan dan menguatkan tanggung jawab negara di sektor kesehatan.

Mengetahui Pengurus Nasional :

Muhammad Asrul (Ketua Umum)

Reza Reinaldi Wael (Sekretaris Jenderal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*