Foto M. Faris Rifqi saat aksi penolakan RUU Omnibus Law

LMND.or.id– Hindia Belanda merupakan daerah jajahan yang menyediakan kekayaan luar biasa bagi negeri Belanda. Orang-orang Belanda dan Eropa lainnya pada masa itu banyak berdatangan menuju Hindia Belanda. Kegiatan perekonomian menjadi berkembang pesat dengan masuknya uang dan mulai dikenalnya kegiatan pengaturan ekonomi yang lebih modern. Kota-kota sebagai pusat politik-pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi didirikan untuk memberikan dukungan yang stabil terhadap penyelenggaraan roda ekonomi yang dinamis itu. Kota-kota pada masa kolonial telah melambangkan adanya kemajuan pada masyarakat bumiputera yang masih tradisional.

Modernitas menjadi semacam “dambaan” bagi sebagian bumiputera, utamanya mereka yang telah terintegrasi dalam birokrasi kolonial dan telah menerima pendidikan barat. Sebagian dari mereka adalah priyayi rendahan, yang juga cukup menikmati akses terhadap pendidikan yang disediakan pemerintah kolonial berkat dorongan Politik Etis. Modernisasi adalah suatu proses yang mereka inginkan dalam merombak tatanan tradisional, dalam hal ilmu pengetahuan, filsafat, budaya, bahkan lanskap dari suatu pemukiman. Perubahan lanksap pemukiman ke dalam bentuk kota-kota pada masa itu merupakan bagian dari modernisasi tersebut. Kota menjadi lambang kemajuan bagi kalangan terpelajar bumiputera.


Kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, memiliki pusat-pusat kota yang diimajikan sebagai puncaknya modernitas. Namun, tidak dapat dibenarkan bahwa kota tidak menampilkan realitas sosial yang kontradiktif di dalamnya. Nyatanya, kota bukan semata lambang kemajuan, tapi juga lambang kemapanan sosial yang berbenturan dengan ketimpangan sosial yang nyata di masa kolonial hingga kini. Berangkat dari Regeeringsreglements pada tahun 1854, sebuah kebijakan pemerintah kolonial untuk melakukan segregasi ras berdampak terhadap kebijakan pemukiman kota, seperti yang diungkap oleh Basundoro. Dengan dikeluarkannya kebijakan itu kampung-kampung di kota bermunculan.


Kampung dalam konteks perkotaan kolonial adalah wilayah pemukiman bumiputera dari kelas sosial yang rendah. Pada tahun 1920-an, kampung-kampung kumuh yang dihuni bumiputera bermunculan dengan keterbatasan fasilitasnya, dan bertempat di wilayah rawan penyakit. Ini merupakan suatu permasalahan nyata di kota-kota Jawa pada kala itu. Sebagaimana diungkap oleh Hendrik Freek Tillema, masalah kesehatan, sanitasi, penataan daerah padat, saluran tanah, pembuangan kotoran, hingga penerangan, terkonsentrasi pada kampung, yang terletak di pinggiran kota, disisihkan seperti tak diinginkan. Inilah kontradiksi dalam “modernitas kota”, ada kontras di sana antara kawasan elit kota dengan kawasan pinggiran/kampung.


Sebenarnya, memasuki tahun 1920-an adalah momentum dimana kampung-kampung di kota-kota menjadi semakin padat akibat adanya gelombang migrasi bumiputera. Kampung kemudian identik sebagai “duri” dalam modernitas kota. Orang kampung kebanyakan biasanya adalah orang-orang berlatar ekonomi dan pendidikan rendah. Mereka mengabiskan daya kerja mereka sebagai buruh kasar, pedagang kecil, hingga tukang becak. Dari komposisi populasinya, kampung adalah tempat mukim bagi kalangan bumiputera kelas sosial rendah. Lain halnya dengan kalangan priyayi bumiputera yang bisa tinggal di kawasan elit di kota. Bahkan, setelah proklamasi, ketimpangan sosial yang nyata ini masih langgeng.


Kontradiksi antara ketimpangan sosial dan kemajuan menjadi paduan yang melekat dalam “modernitas kota” di masa kolonial hingga sekarang. Modernisasi di satu sisi memang memberikan kemajuan bagi bumiputera, seperti terselenggaranya pendidikan barat bagi bumiputera, tapi hanya sebagian kalangan saja yang bisa meneruskan akses ke tahap yang lebih tinggi. Pakar seperti Adrian Vickers menangkap sisi lain dari modernitas dan kota pada masa kolonial. Kehadiran kota dan geliat modernisasi di dalamnya dinilai merupakan ekosistem yang pas bagi berkembangnya nasionalisme di kalangan terpelajar bumiputera. Pendidikan barat terselenggara baik di kota, memberikan kesempatan bagi kalangan terpelajar. Kota bahkan menjadi pusat atau sentral dimana geliat politik dan gerakan-gerakan kaum terpelajar tumbuh lebih awal. Kesadaran kalangan terpelajar bumiputera akan kemajuan atau peningkatan taraf hidup dalam modernitas -mungkin besar sekali tumbuh di kota- telah memberikan kesempatan lebih baik bagi tersemainya hasrat kemerdekaan juga semangat nasionalisme. Penampilan yang serba dilematis dari modernitas kota tidak memberikan keterangan apapun bagi kemajuan kalangan bumiputera yang “tidak terpelajar” di perkampungan. Di kampung, nasionalimse tidak dapat disemai dengan baik. Watak kampung yang pasrah adalah akibat dari penetrasi hegemonik kolonialis yang memberikan “pencerahan” bahwa bumiputera adalah rendah dibanding Eropa di kawasan elit kota-kota itu.

Orang kampung pada masa kolonial, seperti yang tinggal di dekat pelabuhan tidak memandang kalau itu adalah suatu petaka bagi hidup mereka. Laporan Freek Colombijn dalam Under Constructions: The Politics if Urban Space and Housing during the Decolonization of Indonesia (1930-1960) misalnya, menyatakan kalau orang kampung di dekat pelabuhan malah senang karena mereka dapat bekerja di pelabuhan tanpa harus menempuh pendidikan yang tinggi, apalagi bermukim dekat pelabuhan dan bekerja di sana tidak akan memakan ongkos. Permasalahan lingkungan kampung mereka yang tidak higienis sama sekali tidak pernah mereka persoalkan, apalagi untuk mengadakan protes terhadap pemerintah kolonial.


Penghuni kampung, disisihkan oleh modernitas kota, mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali pada masa kolonial. Kekuatan terletak pada pemilik modal keuangan, sosial, dan politik, sebagaimana diungkap Freek Colombijn Tapi, realistasnya, ternyata bukan hanya orang bumiputera saja yang tinggal di kampung pada masa itu. Namun, ada juga sejumlah kalangan Eropa kelas sosial rendah. Melihat kenyataan tersebut, barulah pemerintah kolonial merasa gelisah dan tergugah untuk memperbaiki keadaan kampung-kampung di kota. Husni Thamrin, anggota dewan rakyat dan dewan kota menjadi pionir pertama dari bumiputera yang menggiatkan usaha perbaikan kondisi kampung, dan ditugaskan oleh pemerintah kolonial.


Melihat realitas sejarah kota di Indonesia agaknya akan menyita perhatian pembaca lebih banyak terhadap kontradiksi dalam gelombang modernisasi kota-kota di Indonesia tersebut. Kajian mengenai kontradiksi semacam itu dalam tema sejarah kota: ketimpangan sosial versus kemapanan/kemajuan selalu kompatibel untuk dibahas, direkonstruksi dan direfleksikan secara kritis, apalagi di masa kapitalisme dalam bentuknya paling mutakhir kini.

Penulis : M. Farid Rifqi (Kolektif LMND Jatim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*