Foto Ketua umum LMND Muhammad Asrul

LMND.or.id- Dari pertengahan Oktober 2019-Januari 2020, sebagian besar jalan-jalan raya, kantor Dewan Perwakilan Rakyat, kantor BPJS, gedung Kementerian Kesehatan hingga depan Istana kepresidenan, merah oleh gerakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) bersama gerakan rakyat. Dalam keadaan hujan dan panasnya terik matahari saat itu, sedikit pun tak melemahkan semangat maupun menurunkan suara lantang mereka dengan satu teriakan yang sama “Bubarkan BPJS”.

LMND bersama dengan gerakan rakyat dan organisasi sekawan di daerah-daerah, melakukan aksi demonstrasi secara bergelombang, menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS. Penolakan kenaikan iuran ini bukan satu-satunya tuntutan dari LMND saat itu, namun LMND berkeinginan agar BPJS dibubarkan. Banyak persoalan dan polemik yang melilit BPJS, selain telah mengalami defisit anggaran hingga triliunan, BPJS juga gagal dalam memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas kepada rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Aksi demonstrasi yang mendorong pembubaran BPJS tersebut, LMND bersama organ sekawan, juga menawarkan satu konsep jaminan kesehatan yang berbasis jaminan sosial sebagai pengganti BPJS yaitu Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA).

Jaminan kesehatan yang diamanatkan konstitusi kepada pemerintah dan selanjutnya di implementasikan oleh BPJS, telah gagal dalam mewujudkan satu jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan didalam masyarakat. BPJS justru menerapkan jaminan kesehatan yang berbasis asuransi. Hal ini pemerintah melalui BPJS akan berdagang dengan rakyatnya sendiri. Sementara itu, BPJS telah melakukan kesalahan dalam system pengelolaan yang mengakibatkan kerugian hingga triliunan. Dan ketika BPJS mengalami defisit anggaran tersebut, maka rakyat dibebankan anggaran untuk menutupi defisit tersebut melalui peraturan presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Bukan hanya diberikan beban yang berlebihan kepada rakyat tetapi rakyat juga ditakut-takuti dengan ancaman ketika tidak mampu membayar kenaikan iuran tersebut.

Gerakan protes dan penolakan yang dilakukan oleh LMND, mahasiswa, rakyat, buruh dan organisasi sekawan saat itu selama berbulan-bulan, telah mendapatkan satu kemenangan dalam perjuangannya. Kabar gembira ini datang dari Mahkamah Agung (MA) yang dalam putusannya membatalkan kenaikan iuran BPJS per satu Januari lalu. Hal ini berawal dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) melakukan judicial review tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan di Mahkamah Agung. Dan Pada tanggal 9 Maret 2020, MA memutuskan membatalkan kenaikan iuran BPJS tersebut.

Ketua Umum LMND Muhammad Asrul menyampaikan apresiasi kepada KPCDI yang telah melakukan judicial review kepada MA dan langkah yang mereka tempuh mendapat hasil yang positif. Asrul menilai putusan MA merupakan langkah yang sangat progressif dan memenuhi keinginan maupun rasa keadilan publik. Walaupun dari awal, sebenarnya LMND mendorong agar BPJS ini dibubarkan, ungkap Asrul saat ditemui di Kantor LMND, Jln.Harapan Mulia II, Kemayoran, Jakarta pusat, Senin (09/03/2020).

Selain itu, Asrul mengatakan, pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh MA akan terus ditindaklanjuti untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Menurut dia, kasus BPJS bukan hanya persoalan kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran tetapi sistem jaminan kesehatan berbasis asuransi dalam BPJS akan merugikan rakyat dan menyalahi amanat konstitusi.

Putusan MA ini, lanjut Asrul, merupakan satu kemenangan oleh perjuangan rakyat karena sistem ekonomi nasional hari ini tidak stabil, terpuruk, dan hal ini akan semakin meningkatkan semangat kepada mahasiswa dan rakyat dalam menentang dan menolak setiap kebijakan pemerintah yang dinilai akan merugikan rakyat. Apalagi mahasiswa dan rakyat saat ini tengah berjuang menentang kebijakan pemerintah terkait Omnibus Law.

Penulis : Samsudin
Editor : Samsudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*