Foto Ketua Umum LMND Muhammad Asrul

LMND.or.id– Desember 2020, Indonesia akan menyelenggarakan tahapan Pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Penyelenggaraan pilkada serentak ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat lantaran dilaksanakan dalam situasi pandemic Covid-19. Pelaksanaan Pilkada sebenarnya dijadwalkan bulan Juni yang lalu namun di undur akibat situasi penyebaran Covid-19 yang sangat masif. Penundaan pelaksanaan Pilkada saat itu sebagai respon untuk meminimalisir angka penularan mengingat demokrasi 5 tahunan ini mensyaratkan mobilisasi massa saat berkampanye.

Situasi Pandemi saat ini belum menunjukkan tanda-tanda membaik bahkan kondisinya semakin parah. Laju penularan yang terinfeksi setiap harinya semakin tinggi. Data terakhir, kasus pandemi Covid-19 per 12 September 2020, yakni 214 ribu kasus, dengan angka yang sembuh 152 ribu dan meninggal dunia 8,65 ribu orang (Data Kementerian Kesehatan RI).

Pertumbuhan laju penularan kasus yang mencapai angka 3000-an/hari, ini memberikan peringatan serius bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah tegas. Keputusan pemerintah yang memadu-padankan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ternyata tidak efektif justru menjadikan suasana semakin tidak terkendali. Kebijakan new normal transisi yang membuka keran aktifitas perekonomian tanpa pengetatan pengawasan dari pemerintah, telah mengantarkan Indonesia kedalam ancaman kematian dan depresi psikologis yang akut. Usaha pemerintah dalam pemulihan ekonomi tanpa menyelesaikan Pandemi sebagai problem dasar adalah tindakan yang sia-sia dan ceroboh.

Menteri BUMN sekaligus Ketua Tim Penanganan Covid-19 Erick Thohir beberapa waktu lalu memprediksi angka penularan Covid-19 Desember nanti akan mencapai angka 5000-an/hari jika tanpa penanganan yang serius dan tegas. Salah satu potensi klaster baru yang akan menyumbangkan kasus penularan terbanyak adalah klaster Pilkada.

Persebaran kasus Covid-19 yang signifikan tak lepas dari perhatian Presiden Joko Widodo. Melalui konferensi persnya, Presiden menyampaikan ada 3 klaster baru yang perlu diwaspadai dalam peningkatan kasus, yakni klaster keluarga, klaster pilkada dan klaster industry. Dimana klaster keluarga menjadi klaster yang menyumbang penyebaran infeksi virus rata-rata 50 persen. Diikuti klaster industry dan klaster pilkada.
Pada pembahasan ini, kita akan fokus pada klaster Pilkada.

Klaster Pilkada

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah memfokuskan penanganan dan penyelesaian masalah kesehatan. Prioritas utama yang akan di lakukan pemerintah saat ini adalah keselamatan warga negara. Namun, pernyataan Presiden ini tidak mampu di terjemahkan oleh para menterinya. Salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Mendagri menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada akan mampu menggerakkan perekonomian ditengah ancaman krisis ekonomi. Padahal, memaksakan pelaksanaan Pilkada disaat meluasnya penyebaran Covid-19 akan menjadikan situasi semakin tidak terkendali. Penyebaran virus akan cepat dan semakin sulit untuk di deteksi. Memang saat ini Indonesia berada di jurang resesi ekonomi namun keputusan menggerakkan ekonomi dengan Pilkada adalah tindakan tidak efektif dan bahkan mengorbankan rakyat Indonesia. Presiden seharusnya tegas kepada para menterinya yang tidak peduli terhadap kesehatan dan keselamatan warga negara.

Penyelenggaraan pilkada yang membutuhkan anggaran besar disaat ekonomi tidak stabil akan memberikan tekanan terhadap APBN. Alokasi anggaran Pilkada puluhan triliun seharusnya bisa didistribusikan untuk penyelesaian masalah kesehatan dan mensubsidi pendapatan rakyat agar daya belinya tetap terjaga. Hal ini juga dapat menggerakkan perekonomian di tingkat bawah sehingga transaksi ekonomi tidak terganggu.

Pelaksanaan Pilkada menyebabkan polarisasi rakyat akibat perbedaan pilihan politik. Padahal situasi Pandemi saat ini dibutuhkan penyatuan seluruh komponen anak bangsa untuk bergotong-royong dalam mengatasi persoalan pandemi. Bukan intrik politik antara pusat dengan daerah, antara pendukung para Cakada, antara pemda satu dengan yang lainnya. Konflik kepentingan ini akan semakin menyulitkan penyelesaian penyebaran Covid-19 dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat.

Klaster Pilkada semenjak pendaftaran calon kepala daerah menyumbang angka yang signifikan dalam penyebaran infeksi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari beberapa laporan KPU dan Bawaslu sudah ada 60 orang bakal calon kepala daerah dan beberapa orang penyelenggara yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Ini pun belum dilakukan testing secara menyeluruh kepada masyarakat dari para cakada dan penyelenggara pilkada paska pendaftaran di KPU dan dengan siapa mereka berinteraksi langsung.

Dari situasi diatas, LMND secara organisasional menyerukan :

  1. Persatuan nasional dengan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama melawan penyebaran Covid-19
  2. Demi mengutamakan Keselamatan rakyat dan menekan penyebaran infeksi Covid-19, LMND mendorong adanya penundaan PILKADA serentak dan mengalokasikan Anggaran pilkada untuk penanganan Covid-19.
  3. Pemerintah harus mensubsidi pendapatan rakyat seluas-luasnya untuk membantu rakyat memenuhi kebutuhan pokoknya saat pandemic
  4. Mendesak Menteri pendidikan untuk segera membantu pelajar dan mahasiswa dengan mensubsidi kuota internet dan meringankan biaya pendidikan.

Penulis : Samsudin

Editor : Syamsuddin Saman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*