Foto Lahan Perkebunan Kelelondey

LMND.or.id– Bahwa Perkebunan Kelelondey dengan luas kurang lebih 350 hektar adalah jantung perekonomian Rakyat di kecamatan Langowan Barat, tempat menanam tanaman Hortikultura seperti cabe, tomat, bawang, kentang dengan kualitas sangat baik untuk disuplai di seluruh pelosok Sulawesi Utara termasuk di Ekspor ke Maluku utara sampai Papua.

Bahwa secara turun-temurun dari generasi ke generasi masyarakat hidup dan menyekolahkan anak-anak dari hasil Pertanian di Perkebunan Kelelondey ini sehingga kehilangan Perkebunan ini akan sangat mempengaruhi hajat hidup dari kurang lebih 4000 Kepala Keluarga atau sekitar 12.000 jiwa, bahkan mempengaruhi harga holtikultura di pasar pasar tradisional di Sulawesi Utara.

Bahwa Perkebunan Kelelondey ini adalah Tanah Adat milik Leluhur di kesembilan desa yang oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada Awal Tahun 1900-an diambil untuk Membudidayakan Ulat Sutera yang menghasilkan Benang dan Kain Sutera. Dan setelah Tahun 1945 maka Perkebunan ini dikembalikan kembali kepada Warga Sekitar sebagai Pemilik Tanah Adat ini, yang kemudian di garap sampai hari ini menjadi Sumber Utama Kehidupan Warga Sekitar.

Bahwa pada sekitar Tahun 1978 saat KODAM XIII MERDEKA berdiri , oleh Pangdam Brigadir Jendral TNI(Purn.) Rudini meminta agar sebagian Perkebunan Kelelondey dipinjam untuk dijadikan tempat Latihan TNI secara regular dan sebagai warga negara yang baik mengijinkan dengan catatan tidak boleh dibangun gedung bangunan apapun yang dapat mempersempit perkebunan tempat Bertani. Akhirnya Gedung tidak dibangun dan Latihan TNI AD bisa berjalan dengan baik. Dengan itikad baik petani sebagai warga negara, saat Latihan TNI, warga tidak ke kebun apalagi saat Latihan menembak. Hubungan ini terjalin begitu baik sebagai bukti kemanunggalan rakyat dan TNI.

Pada Tahun 1982 sampai 1984 atas prakarsa Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Letjen TNI(Purn.) G.H. Mantik agar Kantor Agraria dapat menerbitkan sertifikat hak milik atas Perkebunan Kelolondey kepada warga sekitar dengan alasan bahwa masyarakat telah menguasai kebun dan menggantungkan hidup pada hasil kebun Kelelondey. Selain itu, perkebunan ini mempunyai arti yang sangat penting bagi Hajat Hidup Warga Sekitar bahkan penting bagi Perekonomian Rakyat Sulawesi Utara.

Pada perkembangannya pada akhir tahun 2018 pihak TNI mengambil dan meratakan secara paksa kurang lebih 10 hektar untuk dijadikan pelebaran tempat latihan menembak, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga pemilik lahan. Warga mengalami kerugian yang besar karena tidak bisa menanam untuk memenuhi prekonomian keluarganya. Padahal warga memiliki Sertifikat hak milik atas tanah tersebut.

Pada awal bulan maret beberapa plank di pasang di 6 kebun milik warga yang tersebar di beberapa titik di perkebunan kelelondey. Warga memprotes tentang pemasangan plank namun tidak di gubris oleh pihak Kodam XIII Merdeka. Dan melarang warga untuk menanam dengan narasi bahwa tanah tersebut adalah milik KODAM XIII MERDEKA. Padahal warga memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut.

16 april 2020 Pihak KODAM XIII MERDEKA mengadakan pertemuan dengan masyarakat di markas yang bertempat di desa Noongan, pertemuan tersebut menjadi sosialisasi kepada masyarakat bahwa lahan perkebunan Kelelondey adalah milik KODAM XIII MERDEKA tanpa ada bukti kepemilikan yang ditunjukan, ini adalah sebuah klaim tidak mendasar dari pihak TNI atas lahan Kelelondey.

Tanggal 6 mei 2020 terjadi musyawarah permasalahan kelelondey di desa Ampreng. Pertemuan ini di fasilitasi oleh pemerintah kecamatan langowan barat, dalam pertemuan dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten diwakili Asisten 1, pihak BPN minahasa, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, pemerintah kecamatan, pemerintah desa se-kecamatan langowan barat, tokoh masyarakat dan warga sekitar desa, tanpa dihadiri pihak KODAM XIII MERDEKA. Pertemuan ini tidak menghasilkan hasil apa-apa karena pemerintah Kabupaten tidak memihak kepada masyarakat terindikasi bermain aman, bahkan pihak BPN Minahasa tidak bisa menjelaskan status tanah Kelelondey. Dalam pertemuan itupun masyarakat yang resah melakuakan Walk Out dari tempat pertemuan karena tidak puas dengan statment pemerintah yang seakan tidak berpihak pada masyarakat.

Dalam permasalahan ini masyarakat di 9 desa merasakan dampak yang serius jika lahan perkebunan ini diambil secara sepihak oleh pihak TNI. Mulai dari dampak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan. Padahal menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Ruang, perkebunan Kelelondey yang terletak di sekitar Gunung Soputan adalah Kawasan Lindung karena merupakan area resapan air. Sehingga pengalihan fungsi tanah dari kebun menjadi bangunan dapat merusak lingkungan.

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 30 Tahun 1964, Pemerintah telah menyerahkan kebun Kelelondey kepada masyarakat sekitar, dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, sertifikat hak milik warga yang diterbitkan kantor agraria adalah yang terkuat dari hak apapun, dan merupakan bukti bahwa perkebunan Kelelondey bukan lagi Tanah Pemerintah.

Bahwa menurut Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tanah dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata “dikuasai negara” bukan berarti negara memiliki tanah, tetapi pemerintah berwenang mengatur dan mengawasi penggunaan tanah, dan harus menggunakan tolak ukur kemakmuran rakyat yangh sebesar-besarnya.

Dari penjelasan diatas maka Eksekutif Kota (EK) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Minahasa menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendukung perjuangan warga sekitar perkebunan kelelondey untuk mempertahankan lahan perkebunannya.

2. Menuntut Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini KODAM XIII MERDEKA untuk menghentikan setiap aktifitas dan angkat kaki dari Perkebunan Kelelondey.

3. Menuntut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa untuk bersikap memihak rakyat dan mendukung perjuangan Rakyat Kelelondey.

4. Menyediakan perlindungan kepada masyarakat di sekitar Kelelondey untuk menjalankan aktivitas berkebun bebas dari segala tekanan dan intimidasi pihak manapun.

5. Menutut kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa untuk menjalankan semangat Reforma Agararia di perkebunan kelelondey

6. Menuntut pemerintah kabupaten Minahasa untuk memfasilitasi warga untuk pengurusan surat-surat tanah di kantor pertanahan.

7. Menuntut kepada Pihak Tentara Nasioanal Indonesia (TNI) dalam hal ini KODAM XIII MERDEKA untuk mengganti setiap kerugian yang dialami oleh warga yang lahannya di ambil.

Tondano, 22 mei 2020

Eksekutif Kota (EK) Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) MINAHASA

KETUA

Johanes Gerung

Sekretaris Kota

Filly Manawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*