Pernyataan Sikap Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) Terhadap Perjuangan Rakyat Atas Pencabutan 13 IUP perusahaan Tambang yang beroperasi di Wawoni Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara

” Bumi, air, udara yang tergantung didalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya diperuntukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”.

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah khususnya dalam sektor pertambangan baik mineral maupun batubara. Sejak zaman kolonialisme sampai sekarang puluhan perusahaan pertambangan sudah berdiri  di republic ini. Perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor pertambangan mendapatkan keleluasaan dari pemerintah untuk terus menerus mengeksploitasi kekayaan alam bangsa ini dengan mengabaikan dampak  yang dihadapin oleh masyarakat. Perusahaan hari demi hari terus mengakumulasi keuntungan, namun  rakyat secara perlahan-lahan merasakan efek panjang dari  perubahan ekosistem disekitar lingkungan pertambangan.

Sulawesi sejak ditetapkan sebagai lumbung investasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dalam program MP3EI menjadikan Sulawesi sebagai lahan investasi yang menggiurkan bagi perusahaan yang mendapatkan dukungan dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).  Sebagai lumbung investasi Sulawesi menjadi koridor ekonomi dengan fokus pada kegiatan-kegiatan ekonomi utama pertanian pangan, kakao,  perikanan,Nikel serta minyak dan gas.

Dari data BKPM tahun 2015, Sulawesi menjadi lokasi dengan pertumbuhan realisasi penanaman modal asing (PMA) terbesar di Indonesia dengan kenaikan 107,5 % diikuti Bali dan NTB. Sementara pertumbuhan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sulawesi menempati posisi kedua terbesar dengan kenaikan pertumbuhan realisasi 357,9 % dibawah Papua yang mengalami kenaikan sebesar 448,6%. Selain itu ditahun yang sama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi terus mengalami peningkatan dan pertambangan menjadi sektor penopang sekaligus memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi.Misalnya di Sulawesi Tengah sumbangsih pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 26,71 % dan Sulawesi Tenggara sebesar 11,29 % yang tidak lepas dari masuknya investasi untuk pembangunan smelter  nikel dan beberapa perusahaan pertambangan.

Secara geografis Pulau Wawoni yang merupakan pulau kecil dengan luas 867,58 km2 atau 2/86.758 ha atau 1.51. Jika kita tinjau berdasarkan UU Nomor 1/2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dimana Pulau 3,98 km (daratan Wawoni) yang sesungguhnya tidak di prioritaskan bagi pertambangan karena sebagai pulau kecil kurang dari 2.000 km dilarang kegiatan penambangan pasir dan mineral pada wilayah teknis, ekologis, sosial dan budaya yang akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta merugikan masyarakat. Selain itu data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011 disebutkan bahwa 28 pulau kecil di Indonesia tenggelam dan 24 pulau kecil terancam tenggelam. Kemudian, kajian Indeks Dampak Perubahan Iklim oleh Maplecroft, memperkirakan, 1.500 pulau kecil di Indonesia tenggelam pada 2050. Salah satu penyebab dari tenggelamnya pulau-pulau kecil di indonesia karena adanya bentuk dari kegiatan pertambangan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara No 2 Tahun 2014 pasal 39 bahwa Kabupaten Konawe Kepualuan tidak diperuntukkan untuk kawasan pertambangan melainkan hanya di peruntukkan kawasan pertanian dan perikanan dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Konawe Kepulauan tahun 2018 bahwa wilayah Konawe Kepulauan sangat rawan bencana longsor dan banjir yang terjadi setiap tahunnya.

Dalam pemberian 13 IUP perusahaan baik berupa izin eksplorasi (kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan) dan izin operasi produksi (kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan). Daerah yang masuk IUP pertambangan di 6 Kecamatan yakni Wawonii Barat, Wawonii tengah, Wawonii selatan, Wawonii Timur, Wawonii Utara, Wawonii tenggara.   Total luas lahan izin IUP seluas 23.373 Hektar atau 32.08% dari total luas daratan Kepulauan Wawonii 73.992 Hektar.

Protes  gerakan rakyat yang tergabung dalam  Forum Rakyat SULTRA Bela Wawoni (FRSBW) menuntut pencabutan 13 IUP perusahaan yang terjadi didepan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara  tidak terlepas dari dampak kebijakan pemerintah dengan memberikan izin seluas-luasnya kepada perusahaan tambang untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam di Wawoni konawe Kepulauan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat terutama soal alih fungsi lahan dan dampak lingkungan terhadap kegiatan pertambangan. IUP yang diberikan oleh pemerintah mengabaikan dampak ekologis, ekonomi, sosial bagi masyarakat serta sama sekali tidak mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat disekitar tambang. Kekayaan alam yang dimilik oleh bangsa Indonesia tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang (1 % menguasai kurang lebih 54 %) tetapi harus diarahkan pada kepentingan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari situasi diatas maka Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menyikapi secara tegas persoalan rakyat wawoni yang tergabung dalam (FRSBW) dan represifitas oknum aparat terhadap gerakan rakyat dengan beberapa tuntutan antara lain :

  1. Mendesak kepada Kementrian ESDM untuk segera meninjau Ulang dan segera cabut 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Wawoni Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara
  2. Mendesak kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960
  3. Mendesak anggota DPR-RI Komisi VII untuk segera merevisi UU minerba No. 4 tahun 2009 demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat
  4. Mendesak KAPOLRI untuk turun tangan langsung dalam mengusut kasus pemukulan terhadap puluhan massa aksi yang tergabung dalam FRSBW di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, 6 Maret 2019
  5. Mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk mengusut kasus dugaan suap dalam proses pengeluaran IUP di Sulawesi Tenggara
  6. Bangun Konsolidasi perjuangan gerakan mahasiswa dan rakyat dalam perjuangan melawan Imperialisme

 

Jakarta, 11 Maret 2019

Mengetahui

Pengurus EN LMND

 

Indah Abd.Razak (Ketua Umum)

Muhammad Asrul (Sekretaris Jendral)

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.