Foto Aksi LMND Memperingati 60 Tahun Hari Tani Nasional

LMND.or.id– Berangkat pada catatan sejarah dan realitas bangsa saat ini, Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam baik lautan maupun daratannya. Luas lautnya mencapai 3,25 juta km2 dan 2,55 juta km2 adalah zona ekonomi eklusif (ZEE) serta 2,01 juta km2 daratan. Dan total luas wilayah secara keseluruhan adalah 7,81 km2.

Dalam peringatan Hari Tani Nasional Ke-60 yang jatuh pada tanggal 24 September 2020, Kabupaten Halmahera Selatan belum juga lepas dari persoalan di sektor agraria, pertanian maupun konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan-perusahaan tambang.

Ditinjau dari aspek sejarah, Maluku Utara merupakan satu wilayah yang memiliki sejarah panjang dan penting bagi Indonesia. Sejak dahulu Maluku terkenal dengan kekayaan Sumber Daya Alamnya. Dan karena kekayaan alam inilah, menjadi salah satu daya tarik masuknya negara Eropa. Antara lain, Portugis dibawah pimpinan raja muda Vasco Dagama pada tahun 1469, kemudian disusul oleh Spanyol pada tahun 1512, sementara penjelajah Belanda baru datang pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis De Houtman.

Tujuan negara-negara tersebut adalah mencari rempah-rempah dan selanjutnya dijual kembali ke eropa. Hal ini sebagai bukti nyata bahwa Maluku kaya akan hasil pertanian dan perkebunannya.

Sektor perkebunan, petani Halmahera Selatan dalam 2 tahun terakhir mengalami pukulan keras akibat jatuhnya harga kopra. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan bagi para petani mengingat komoditas tersebut menjadi sumber penghasilan ekonomi masyarakat. Para petani telah melakukan protes akan situasi tersebut, namun hingga saat ini belum memberikan jawaban yang memuaskan dari pemerintah.

Selain komoditas kopra, harga komoditas cengkeh juga ambruk. Ditengah panen raya kali ini, harga cengkeh hanya berkisar Rp 45.000- Rp 49.000/kg. Pada hal ditahun sebelumnya harga komoditas cengkeh mencapai Rp 100.000 – Rp 120.000/kg. Masyarakat Halmahera Selatan mengalami penurunan pendapatan ekonominya, sementara segala kebutuhan pokok rakyat mengalami kenaikan dan serba mahal. Dengan kenyataan demikian, keberpihakan pemerintah kepada petani masih sangat minim. Cita-cita negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan pancasila, masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Di sektor pertambangan, Kabupaten Halmahera selatan masih terjadi sengketa antara masyarakat dan perusahaan-perusahaan tambang. Sengketa tersebut terjadi di Kecematan Obi Selatan, Desa Kawasi akibat relokasi rumah warga sebagai konsekuensi beroperasinya beberapa perusahaan pertambangan disekitar desa. Namun kebijakan relokasi oleh perusahaan tidak memberikan keadilan kepada warga setempat. Ganti rugi lahan tidak sesuai dan lebih penting lagi persoalan budaya serta leluhur setempat.

Disisi lain, pemerintah daerah setempat belum mampu memberikan perlindungan kepada petani dan masyarakat sesuai mandat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 19960.

Atas kondisi diatas, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND Halmahera Selatan menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Dalam mewujudkan kesejahteraan petani, pemerintah harus mengimplementasikan UUPA dan Pasal 33 UUD 1945.
  2. Mendesak pemerintah Halmahera Selatan untuk menjaga stabilitas harga kopra dan cengkeh demi kesejahteraan petani
  3. Mendesak pemerintah Halmahera Selatan agar menjamin distribusi produksi petani sehingga tidak dimainkan oleh para tengkulak.
  4. Tunda Pilkada Serentak tahun 2020 dan alokasikan anggarannya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan penanganan Covid-19.

Penulis : Ilham A. Fatah (DPK EK-LMND Halmahera Selatan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*