Front Suara Rakyat Sulawesi Tengah Menggelar Aksi, Bubarkan BPJS Kesehatan

Massa Aksi FSR di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Suara Rakyat Sulawesi Tengah melakukan aksi demonstrasi di Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi tengah (19/11).

Aksi yang di latarbelakangi oleh Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 28 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dimana dalam beleid baru tersebut diputuskan besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta mandiri sebesar Rp. 42.000 perbulan untuk kelas III, Rp. 110.000 perbulan untuk kelas II dan Rp.160.000 perbulan untuk kelas I.

Menurut Andri Agung selaku Kordinator Lapangan Front Suara Rakyat Sulawesi tengah, model pengelolaan kesehatan yang dilakukan oleh negara kepada pihak BPJS merupakan sebuah model bisnis yang dilakukan negara kepada rakyatnya sendiri, bukan model negara yang bertanggung jawab penuh atas kesehatan rakyatnya.

Masa yang mengatas namakan Front Suara Rakyat Sulawesi tengah tersebut di terima langsung oleh beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi tengah, diantaranya Ketua Fraksi NasDem Ibrahim Hafid dan Ibu Zalzulmida Djanggola dari Fraksi Gerindra.

Dihadapan beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi tengah, masa aksi menyampaikan beberapa tuntutan mereka antara lain :

  1. Bubarkan BPJS kesehatan, ganti dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA) dan kembali ke JAMKESMAS dan JAMKESDA.
  2. Audit pengelolaan keuangan di BPJS sebelum dibubarkan
  3. Cabut Perpres 75 Tahun 2019
  4. Stop liberalisasi disektor kesehatan dan Obat-obatan.
  5. Hentikan Neoliberalisme dan kembali ke Pasal 33 UUD 1945.

Saat diterima langsung oleh beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi tengah, beberapa Anggota DPRD Provinsi yang sempat menemui masa aksi sangat merespon baik aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut, beberapa diantara mereka justru menyarankan kembali kepada semua Mahasiswa untuk melakukan dialog tentang alasan dan gagasan Front terkait isu Bubarkan BPJS dengan Pihak DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, sebab beberapa anggota DPRD lainnya sedang melakukan rapat dengan dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara dari perwakilan Front Suara Rakyat Sulawesi tengah sendir, ikut menyetujui undangan dialog tentang BPJS yang diajukan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menurut mereka merupakan peluang untuk merasionalisasikan beberapa tuntutan Front kepada seluruh Masyarakat Sulawesi tengah, utamanya para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi tengah.

Setelah beberapa pimpinan masing-masing lembaga melakukan orasi politiknya, masa aksi membubarkan diri dengan tertib dan damai.

Adapaun organisasi yang tergabung dalam Front yakni, LMND, HPMKT, IP2MM, GPK, KBMKB, AMKM, HIMASEP, IPMIL Raya Palu.

Bung Pram

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.