Menyikapi Sambutan presiden Jokowi dalam acara Musrenbangnas pada tanggal 16 Desember 2019 di istana Negara. Dalam acara tersebut pemerintah Jokowi memfokuskan untuk mengatasi problem ekonomi Indonesia yakni mengatasi soal defisit neraca perdagangan.

Terkait soal itu Muhammad Asrul (Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) angkat bicara, menurutnya ada dua hal yang harus diperhatikan dan menjadi fokus pemerintah Jokowi yakni menekan impor migas dan meningkatkan ekspor nikel dalam bentuk produk setengah jadi atau produk jadi.

“Dalam proses menekan impor migas pemerintah jangan hanya memberantas mafia migas saja yang selama ini mengendalikan kebijakan importir migas. Dimana kinerja mafia impor migas sangat cukup sistemik dan bisa mengintervensi kebijakan” Tutur Asrul kepada kami (19/12/2019)

Tidak hanya itu katanya “Selain memberantas mafia migas Presiden juga harus focus pada tata kelola migas untuk bisa meningkatkan lifting migas nasional. Dimana Produksi lifting migas nasional diakhir tahun 2019 hanya berkisar pada kisaran 178.208 barel. Sementara target PT. PHE menargetkan produksi lifting migas di tahun 2020 sebesar 181.510 barel. Hal ini perlu ditingkatkan

Dalam hal meningkatkan produksi lifting minyak ada beberapa strategi yang ditawarkan Liga Mahasiswa nasional untuk Demokrasi melalui ketua Umumnya.

Pertama, Pemerintah harus berani melakukan investasi dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi migas nasional agar menemukan potensi cadangan minyak baru. Karena Investasi sektor migas kita hanya berkisar sebesar USD 216 Juta, hingga akhir tahun ini investasi sebesar USD 328 Juta.

Kedua Pemerintah harus mampu membangun kilang minyak nasional, karena sudah selama 34 tahun terakhir pemerintah belum mampu membangun kilang minyak baru. Masih mengandalkan kilang minyak peninggalan kolonialisme.

 Mengingat “dalam Program Strategis Nasional (PSN) memfokuskan pada program pembangunan kilang minyak baru yang ada di Bontang dan Tuban serta mendorong percepatan proyek revitalisasi 5 kilang minyak eksisting yang harus ditingkatkan kapasitasnya antara lain di daerah : Cilacap, Bulongan, Balikpapan dan Plaju”. Jelas Asrul

ketiga, Pemerintah harus mencari alternative energy terbarukan. Misalnya B-20 dan B-30 yang pelaksanaannya harus digenjot.

Sementara itu dalam hal  Ekspor Bijih Nikel “Kebijakan pemerintah dalam melarang ekspor Bijih nikel perlu untuk didukung oleh segenap rakyat. Tetapi harus dilihat bahwa larangan izin ekspor yang seharusnya 2022 tetapi dipercepat di awal januari 2020 disebabkan selain melebihi kapasitas volume ekspor juga untuk mengurangi deficit neraca perdagangan” Tandasnya.

Menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam melarang izin ekspor nikel antara lain.

Pertama Hilirisasi harus menjadi kosentrasi pemerintah dalam proses pembangunan smelter (pengolahan bahan galian) agar bisa mengurangi bahkan menstop ekspor bijih nikel. Smelter harus diprioritaskan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi (Intermediate product) serta produk jadi (Finaly product). Tujuannya selain membangun industrialisasi nasional juga akan meningkatkan pendapatan negara dengan pembangunan smelter sesuai UU No. 4 tahun 2009  soal minerba. Karena pendapatan lebih akan banyak didapat jika pemerintah mulai focus pengolahan produk setengah jadi menjadi produk jadi. Disinilah Indonesia akan disegani oleh dunia internasional jika berhasil membangun industry nasionalnya untuk mengolah kekayaan alam yang sangat melimpah yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Kedua, Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini juga akan memberangus perusahaan tambang illegal yang selama ini mendapat keuntungan dari ekspor ini. Perusahaan-perusahaan illegal ini harus ditindak tegas dan butuh ketegasan dari pemerintah.

Sebagai penutup pandangannya secara tegas ia mengatakan “Bahwa Negara harus menyelamatkan setiap jengkal kekayaan alam yang dimiliki dan jelas diperuntukan sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia bukan hanya untuk korporasi dan pemilik modal sesuai dengan amanah pasal 33 UUD 1945”.

Penulis : Neny Setyawati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*